Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
INTERNATIONAL Monetary Fund (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 5,9%, atau turun 0,1% poin dari perkiraan sebelumnya di angka 6,0%.
Revisi itu dipengaruhi persoalan suplai di sejumlah negara maju. Serta, buruknya penanganan covid-19 di negara berkembang. Langkah IMF merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi terjadi secara luas baik di negara maju maupun negara berkembang.
Ekonomi Amerika Serikat (AS) misalnya, diproyeksikan tumbuh 6% di 2021, atau turun 1% poin dari sebelumnya di angka 7%. Penurunan proyeksi pertumbuhan AS didorong isu gangguan suplai, yang ditandai dengan naiknya tekanan inflasi dengan rekor tertinggi dalam beberapa dekade terakhir.
IMF turut memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi ASEAN-5 menjadi 2,9%, atau turun 1,4% poin dari perkiraan sebelumnya. Penurunan itu utamanya disebabkan gangguan akibat penularan covid-19 varian Delta. Lalu, jangkauan vaksinasi covid-19 yang relatif rendah dibandingkan negara maju.
Baca juga: Jokowi: Alih Kelola Freeport Hingga Blok Rokan Bukti Keseriusan Hilirisasi
Secara detail, proyeksi pertumbuhan Indonesia oleh IMF berada di tingkat 3,2%, atau turun 0,7% poin dari proyeksi Juli. Penurunan proyeksi Indonesia tidak sedalam koreksi pada negara ASEAN-5 lainnya, yakni Thailand 1,0% atau turun 1% poin, Malaysia 3,5% atau turun 1,2% poin, Filipina 3,2% atau turun 2,2% poin dan Vietnam 3,8% atau turun 2,7% poin.
Menanggapi laporan IMF, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu menyatakan bahwa Indonesia akan terus mewaspadai berbagai risiko global. Sekalipun Indonesia berhasil melewati puncak penyebaran varian Delta, pemerintah berupaya meningkatkan upaya penanganan pandemi covid-19.
"Pemerintah meyakini momentum pemulihan ekonomi akan terus berlanjut, seiring perbaikan kondisi pandemi. Akselerasi vaksinasi yang akan terus didorong, serta dukungan berbagai kebijakan yang supportif dan terukur," ujar Febrio, Rabu (13/10).
"Dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk perkembangan indikator ekonomi, pemerintah melihat outlook pertumbuhan Indonesia di 2021 di kisaran 3,7% hingga 4,5%," imbuhnya.
Baca juga: OJK: Pertumbuhan Ekonomi ke Depan Bertumbuh dari UMKM
Namun, pihaknya mengajak seluruh masyarakat untuk terus waspada dengan disiplin prorokol kesehatan. Masyarakat juga diminta untuk menyukseskan program vaksinasi covid-19, yang diharapkan menjangkau 208 juta penduduk hingga akhir 2021.
Per 12 Oktober 2021, total vaksinasi di Indonesia mencapai 157,93 juta dosis atau 28,87% terhadap populasi. Rinciannya, dosis pertama mencapai 100,32 juta suntikan atau 36,68% dan dosis kedua 57,61 juta dosis atau 21,06%.
Peemerintah juga akan memastikan kebijakan ekonomi dan fiskal terus diarahkan untuk mendukung upaya pengendalian pandemi. Serta, menjaga keberlanjutan pemulihan ekonomi dan akselerasi reformasi struktural.
"Hal itu tercermin dalam kebijakan APBN 2022, yang telah disepakati pemerintah dan DPR. Kebijakan APBN 2022 menunjukkan sikap kewaspadaan dan antisipatif terhadap peningkatan risiko global," pungkas Febrio.(OL-11)
PEMERINTAH optimistis pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa mencapai target dengan mengandalkan kekuatan ekonomi domestik di tengah kegaduhan perekonomian global.
Salah satu faktor utama pelambatan ekonomi dunia ialah kebijakan perdagangan yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat.
Dana Moneter Internasional (IMF) memangkas tajam proyeksi pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat tahun 2025 menjadi 1,8%, turun drastis dari prediksi sebelumnya 2,7%.
Secara keseluruhan di tingkat global, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,3% (yoy) pada 2025.
Erfan juga kerap menyoroti keresahan dirinya melihat tingginya kasus penderita kanker serviks yang berbanding lurus dengan angka kematian akibat menyebarnya virus HPV ini.
IMF mengumumkan bahwa misinya akan mengadakan pembicaraan dengan otoritas Rusia pada 16 September.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved