Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
INTERNATIONAL Monetary Fund (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 5,9%, atau turun 0,1% poin dari perkiraan sebelumnya di angka 6,0%.
Revisi itu dipengaruhi persoalan suplai di sejumlah negara maju. Serta, buruknya penanganan covid-19 di negara berkembang. Langkah IMF merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi terjadi secara luas baik di negara maju maupun negara berkembang.
Ekonomi Amerika Serikat (AS) misalnya, diproyeksikan tumbuh 6% di 2021, atau turun 1% poin dari sebelumnya di angka 7%. Penurunan proyeksi pertumbuhan AS didorong isu gangguan suplai, yang ditandai dengan naiknya tekanan inflasi dengan rekor tertinggi dalam beberapa dekade terakhir.
IMF turut memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi ASEAN-5 menjadi 2,9%, atau turun 1,4% poin dari perkiraan sebelumnya. Penurunan itu utamanya disebabkan gangguan akibat penularan covid-19 varian Delta. Lalu, jangkauan vaksinasi covid-19 yang relatif rendah dibandingkan negara maju.
Baca juga: Jokowi: Alih Kelola Freeport Hingga Blok Rokan Bukti Keseriusan Hilirisasi
Secara detail, proyeksi pertumbuhan Indonesia oleh IMF berada di tingkat 3,2%, atau turun 0,7% poin dari proyeksi Juli. Penurunan proyeksi Indonesia tidak sedalam koreksi pada negara ASEAN-5 lainnya, yakni Thailand 1,0% atau turun 1% poin, Malaysia 3,5% atau turun 1,2% poin, Filipina 3,2% atau turun 2,2% poin dan Vietnam 3,8% atau turun 2,7% poin.
Menanggapi laporan IMF, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu menyatakan bahwa Indonesia akan terus mewaspadai berbagai risiko global. Sekalipun Indonesia berhasil melewati puncak penyebaran varian Delta, pemerintah berupaya meningkatkan upaya penanganan pandemi covid-19.
"Pemerintah meyakini momentum pemulihan ekonomi akan terus berlanjut, seiring perbaikan kondisi pandemi. Akselerasi vaksinasi yang akan terus didorong, serta dukungan berbagai kebijakan yang supportif dan terukur," ujar Febrio, Rabu (13/10).
"Dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk perkembangan indikator ekonomi, pemerintah melihat outlook pertumbuhan Indonesia di 2021 di kisaran 3,7% hingga 4,5%," imbuhnya.
Baca juga: OJK: Pertumbuhan Ekonomi ke Depan Bertumbuh dari UMKM
Namun, pihaknya mengajak seluruh masyarakat untuk terus waspada dengan disiplin prorokol kesehatan. Masyarakat juga diminta untuk menyukseskan program vaksinasi covid-19, yang diharapkan menjangkau 208 juta penduduk hingga akhir 2021.
Per 12 Oktober 2021, total vaksinasi di Indonesia mencapai 157,93 juta dosis atau 28,87% terhadap populasi. Rinciannya, dosis pertama mencapai 100,32 juta suntikan atau 36,68% dan dosis kedua 57,61 juta dosis atau 21,06%.
Peemerintah juga akan memastikan kebijakan ekonomi dan fiskal terus diarahkan untuk mendukung upaya pengendalian pandemi. Serta, menjaga keberlanjutan pemulihan ekonomi dan akselerasi reformasi struktural.
"Hal itu tercermin dalam kebijakan APBN 2022, yang telah disepakati pemerintah dan DPR. Kebijakan APBN 2022 menunjukkan sikap kewaspadaan dan antisipatif terhadap peningkatan risiko global," pungkas Febrio.(OL-11)
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat berpidato dalam World Economic Forum (WEF) di Davos, Swis, Kamis (22/1).
ADA masa ketika sebuah ekonomi perlu ditata dengan hati-hati, yakni menjaga stabilitas, kredibilitas, dan kepercayaan.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Dana Moneter Internasional (IMF) menilai Indonesia titik terang di tengah ketidakpastian ekonomi global.
IMF mengumumkan kesepakatan awal dengan pemerintah Argentina dalam peninjauan pertama program pinjaman senilai US$20 miliar.
PEMERINTAH optimistis pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa mencapai target dengan mengandalkan kekuatan ekonomi domestik di tengah kegaduhan perekonomian global.
Salah satu faktor utama pelambatan ekonomi dunia ialah kebijakan perdagangan yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat.
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved