Rabu 13 Oktober 2021, 11:00 WIB

Sejak 2018, Kemenkominfo dan OJK Blokir 4.873 Konten Fintech Online

 Insi Nantika Jelita | Ekonomi
Sejak 2018, Kemenkominfo dan OJK Blokir 4.873 Konten Fintech Online

ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.

 

MENTERI Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengungkapkan, pihaknya bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bank Indonesia telah memblokir ribuan konten fintech yang dianggap ilegal atau tidak berizin.

“Sejak 2018 hingga 10 Oktober 2021 telah dilakukan pemutusan akses terhadap 4.873 konten fintech online, yang tersebar di berbagai platform,” jelasnya dalam rilisnya, Rabu (13/10).

Johnny menegaskan, pemerintah dan para mitra kerja tidak akan memberikan ruang bagi setiap konten fintech yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini agar ruang digital yang ada dan digunakan menjadi lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

Adapun 4.873 konten fintech online itu tersebar di berbagai platform seperti website, marketplace, aplikasi, media sosial dan layanan file sharing.

Menkominfo berharap, penegakan hukum atas maraknya konten ilegal dapat mendorong penggunaan platform digital yang berkualitas.

“Kita harapkan penegakan hukum ruang digital seperti ini akan mendorong semakin semaraknya fintech kita agar dimanfaatkan secara baik, digunakan demi kemaslahatan dan pembangunan ekonomi serta keuangan nasional kita,” pinta politikus NasDem ini.

Lebih dari itu, Kemenkominfo juga mengajak Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan masyarakat untuk melakukan langkah antisipatif pengembangan teknologi. Hal ini untuk mencegah kebocoran data dan memperkuat firewall untuk menangkal serangan siber serta menyiapkan infrastruktur digital.

“Pemanfaatan infrastruktur digital untuk beragam transaksi digital dilakukan untuk mendukung keuangan digital yang aman,” tandas Johnny.

Dijelaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta ketentuan perubahan dan pelaksanaan, Kementerian Kominfo menetapkan kewajiban pendaftaran PSE, termasuk yang menyelenggarakan layanan jasa keuangan. 

Ketentuan ini berlaku untuk PSE baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, termasuk lingkup publik atau privat, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau institusi negara maupun yang dilakukan oleh institusi non negara atau privat. (Ins/OL-09)

Baca Juga

Antara

16 Kontraktor Catat Lifting Migas Diatas 100%

👤Insi Nantika Jelita 🕔Senin 25 Oktober 2021, 14:06 WIB
Untuk minyak, terdapat tujuh KKKS yang mencapai diatas 100% target lifting. Adapun untuk gas terdapat sembilan KKKS yang berhasil mencapai...
Antara

Dikabarkan Pailit, BUMN Ogah Suntikan PMN ke Garuda

👤Insi Nantika Jelita 🕔Senin 25 Oktober 2021, 13:47 WIB
Kementerian BUMN, ungkapnya, lebih memfokuskan usaha penyelamatan krisis Garuda lewat negoisasi dengan para lessor terkait utang dalam...
Antara/Rivan Awal

Menkeu Proyeksikan Ekonomi Triwulan III-2021 Tumbuh 4,3 Persen

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 25 Oktober 2021, 12:52 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memproyeksikan ekonomi triwulan III-2021 tumbuh 4,3 persen, membaik dari minus 3,5 persen pada...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Proyek Strategis Terus Melaju

Pemerintah perlu melakukan berbagai langkah extraordinary agar realisasi PSN dapat berjalan lebih maksimal.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya