Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
DIREKTUR Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai target pemerintah mengejar defisit kembali di bawah 3% pada 2023 sukar dicapai. Bahkan, dia memperkirakan defisit anggaran dua tahun mendatang masih berada di atas ambang batas, atau melebihi 3%.
“Kami melihat punya potensi target defisit tersebut bisa melebar di atas 3%” ujarnya dalam diskusi daring bertajuk Menakar Untung Rugi RUU HPP, Rabu (6/10).
Tauhid menyatakan, keraguan gagalnya defisit kembali di bawah 3% juga dialami pemerintah. Hal itu menurutnya terkonfirmasi dari upaya pengambil kebijakan mengutak-atik tarif pajak guna menambah penerimaan negara melalui Rancangan Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP).
Pasalnya, kondisi perekonomian saat ini tergolong masih lemah. Penerimaan negara dinilai masih membutuhkan tarikan lebih agar bisa mencapai target penormalan defisit. Belum lagi ketidakpastian pandemi covid-19 yang diprediksi masih membayangi dan mempengaruhi laju pemulihan ekonomi.
Karenanya, menurut Tauhid, jalan paling cepat yang dapat ditempuh oleh pengambil kebijakan ialah mengubah atau menambah tarif-tarif pajak.
“Karena memang situasi pemulihan di penerimaan negara itu tidak mudah dilakukan dalam kondisi pemulihan ekonomi. Jadi masih sangat tergantung bagaimana sektor-sektor di penerimaan negara, khususnya perpajakan seperti manfuaktur kemudian sektor perdagangan itu cepat pulih baru bisa tumbuh,” jelasnya.
Penyusutan defisit juga dinilai akan terhambat dari bengkaknya belanja negara seperti yang telah terjadi sejak 2020. Pemerintah, mau tak mau harus meningkatkan belanja guna menghambat pelemahan ekonomi.
Baca juga : Pasokan Minyak Dunia Turun, Minyak Mentah Indonesia pada September Naik Jadi US$72,20/barel
Guna mencapai target defisit di bawah 3% pada 2023, imbuh Tauhid, ialah dengan mengurangi belanja negara secara drastis. Namun hal itu menurutnya juga penuh dilema untuk dilakukan oleh pemerintah. Karenanya, menurut dia RUU HPP menjadi cepat dan mudah yang bisa dieksekusi oleh pengambil kebijakan.
“Ini ternyata didahulukan dan dimulai tahun 2022, karena target defisit pada thaun 2023 itu kurang lebih kita membutuhkan Rp600 triliun sampai Rp700 triliun. Tanpa ada kenaikan sumber peneriman negara khususnya pajak, itu sangat sulit target defisit tersebut dicapai,” tutur Tauhid.
Diketahui pemerintah dan Komisi XI DPR telah menyepakati RUU HPP untuk dibawa ke dalam Rapat Paripurna. Dalam RUU HPP itu pemerintah berupaya memperbaiki sistem perpajakan dan meningkatkan penerimaan negara.
Beberapa poin yang ada di dalam RUU HPP itu ialah kembali bergulirnya program pengampunan pajak (Tax Amnesty), penambahan layer wajib pajak terkait besaran tarif PPh pribadi, naiknya tarif PPN menjadi 11%, dikecualikannya sembako, pendidikan, kesehatan, dan sosial dari obyek pajak, pembatalan penurunan tarif PPh badan, dan pajak karbon.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lalu menyampaikan, RUU HPP merupakan bagian tak terpisahkan dari reformasi bidang perpajakan yang sedang diupayakan pemerintah. Terlebih di masa pandemi ini pemerintah perlu melakukan langkah-langkah luar biasa yang mengakibatkan pelebaran defisit anggaran. Melalui RUU HPP diharapkan defisit dapat ditambal.
“Pemerintah berkomitmen untuk kembali mewujudkan APBN yang sehat dengan defisit di bawah 3% pada tahun 2023. Untuk mewujudkan hal tersebut, disamping kita akan terus melakukan perbaikan dari sisi belanja dengan spending better, Pemerintah juga harus mengoptimalkan penerimaan negara, sehingga tujuan dan target pembangunan tidak dikorbankan,” tuturnya.
“Pemerintah meyakini bahwa RUU ini akan dapat mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, dengan disepakatinya beberapa hal antara lain pengenaan pajak atas natura, pengaturan mengenai tindak lanjut atas putusan Mutual Agreement Procedure (MAP), pengaturan kembali besaran sanksi administratif dalam proses keberatan dan banding, serta penyempurnaan beberapa ketentuan di bidang penegakan hukum perpajakan,” pungkas Sri Mulyani. (OL-7)
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan tidak ada rencana dari pemerintah untuk mengutip pajak dari amplop nikah.
Di tengah arus regulasi perpajakan yang semakin dinamis, perusahaan besar kini berada dalam tekanan yang jauh lebih sistemik.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang mengatur tentang pemungutan pajak oleh marketplace tidak akan menyebabkan kenaikan harga di tingkat konsumen.
Indef menilai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tidak akan menyebabkan kenaikan harga bagi konsumen di marketplace.
Pemerintah berupaya memperluas basis pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara. Salah satunya membidik pengenaan pajak berbasis media sosial dan data digital di tahun depan.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat rata-rata penerimaan pajak mengalami kenaikan menjadi Rp181,3 triliun per bulan di sepanjang semester I 2025.
Pemerintah Kota Batam terus mendorong perluasan investasi dan pengembangan sektor Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE).
Industri makanan dan minuman nasional menunjukkan geliat pertumbuhan yang luar biasa, terutama di segmen halal.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melaporkan realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp83,88 triliun hingga akhir triwulan II-2025.
Penambahan tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2026 dinilai berpotensi besar memberikan dampak ekonomi jika diimplementasikan secara optimal dan akuntabel.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus melaksanakan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
Salah satu pusat logistik utama terletak di kawasan Cakung, Jakarta Utara. Di kawasan ini, CKB Logistics mengoperasikan empat gudang utama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved