Headline

Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.

Fokus

Pasukan Putih menyasar pasien dengan ketergantungan berat

Menteri KKP Janjikan Perbaikan Pelabuhan Perikanan di 2022

Insi Nantika Jelita
23/9/2021 12:10
Menteri KKP Janjikan Perbaikan Pelabuhan Perikanan di 2022
Nelayan melakukan bongkar muat ikan di Pelabuhan Karangsong, Indramayu(ANTARA FOTO/Dedhez Anggara)

MENTERI Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menjanjikan melakukan perbaikan sebagian besar pelabuhan perikanan yang belum memenuhi standar pada tahun depan. Namun, tidak disebutkan detail pelabuhan mana yang bakal ditata.

"Pelabuhan banyak sekali yang tidak memenuhi standar yang seharusnya. Ini yang akan kita benahi terus di 2022. Karena ini hal penting utama, sebab kalau (tempat) pendaratan tidak baik maka proses berikutnya tidak baik," ujar Trenggono dalam keterangannya, Kamis (23/9).

Sejumlah indikasi pelabuhan perikanan belum memenuhi standar ialah adanya bau yang ditimbulkan dari aktivitas perikanan di sana, pelabuhan perikanan belum memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL), hingga pelabuhan perikanan yang sepi aktivitas.

Perbaikan infrastruktur pelabuhan perikanan, lanjut Menteri KKP, akan mendorong peningkatan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar dunia. Pihaknya pun menjanjikan adanya kualitas produk perikanan mulai dari penangkapan, pendaratan, hingga sampai tahap pengolahan.

"Artinya, ikan mulai dari produksi, baik mulai dari tangkapan maupun budidaya. Lalu kemudian ini menjadi suatu standard operation procedure dalam proses pengolahan perikanan," tuturnya.

Baca juga: KKP Gandeng Prancis Bangun Pelabuhan Perikanan Ramah Lingkungan

Sejalan dengan perbaikan infrastruktur pelabuhan perikanan, KKP akan menerapkan kebijakan penangkapan terukur di tahun depan pula. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari subsektor perikanan tangkap.

Dengan kebijakan ini, pendaratan ikan tidak lagi berpusat di Pulau Jawa, melainkan di pelabuhan yang tak jauh dari area penangkapan, sehingga perbaikan infrastruktur menjadi keharusan.

Trenggono menyatakan, perbaikan pelabuhan perikanan di Indonesia butuh dana besar sehingga tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terlebih di masa-masa pandemi Covid-19. Untuk itu, ia juga aktif mengupayakan program-program bantuan pembangunan dari lembaga internasional yang mendukung implementasi ekonomi biru pada sektor kelautan dan perikanan.(OL-5)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya
Opini
Kolom Pakar
BenihBaik