Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Dewan Komisioner sekaligus Ketua Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ahmad Hidayat mengatakan, berdasarkan penelitian ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) menyatakan bahwa tindakan penyuapan berpotensi membuat sebuah organisasi mengalami kerugian sebesar 5% dari total pendapatan tiap tahunnya.
"Adanya praktik fraud akan menyebabkan ekonomi tidak efisien dengan cost of doing business yang meningkat, serta menimbulkan kerugian pada negara serta organisasi yang tidak menjalankan fraud," ungkapnya dalam acara OJK Mengajar secara virtual, Selasa (21/9).
Lebih lanjut, Hidayat menambahkan bahwa ACFE juga melakukan survei terhadap tindakan suap selama masa pandemi covid-19. Dari survei tersebut, 51% responden menemukan lebih banyak tindakan penyuapan dalam masa pandemi.
"Maka dari itu, kewaspadaan kita terhadap risiko fraud harus dijaga," kata Hidayat.
Selain itu, dia juga menuturkan bahwa pada tahun 2018, PBB memperkirakan biaya korupsi global mencapai US$ 3,6 triliun dolar dan dari biaya ini, suap yang dibayarkan mencapai lebih dari US$ 1 triliun.
Menurut Hidayat, penyuapan akan berdampak buruk pada setiap orang dengan menciptakan rasa tidak efisien, mengurangi pengeluaran publik dan mendorong monopoli.
Maka dari itu, dia mendorong penerapan sistem manajemen anti penyuapan salah satunya melalui SNI ISO 37001 yang merupakan pedoman internasional dalam mengimplementasikan dan terus meningkatkan program kepatuhan untuk mengidentifikasi, mencegah dan mendeteksi penyuapan agar dapat diaplikasikan pada organisasi sektor publik, swasta dan nirlaba.
"SNI ISO 37001 ini menjadi satu-satunya sistem manajemen anti penyuapan yang diakui secara global. Manfaat penerapan SNI ISO 37001 yakni membantu pengelolaan risiko penyuapan, meminimalisir insiden penyuapan melalui peningkatan budaya anti suap, memberikan perlindungan pada tindakan hukum, meminimalisir ekonomi biaya tinggi dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan," pungkasnya. (Des/OL-09)
INDUSTRI fintech lending atau pinjaman daring (pindar) di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan dari tahun ke tahun
OJK meningkatkan kewaspadaan dan menyiapkan langkah antisipatif guna menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat penegakan hukum dan sinergi lintas pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas sektor keuangan.
Mahkamah Agung resmi melantik Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK periode 2026–2031. Simak daftar lengkap nama pejabat baru OJK
OJK mencatat ketahanan permodalan berada pada level yang sangat kuat, memberikan ruang ekspansi sekaligus bantalan risiko yang memadai
Penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 36 Tahun 2025 menjadi tonggak baru dalam penguatan tata kelola layanan kesehatan di industri asuransi.
KPK memeriksa pegawai Bea Cukai terkait kasus dugaan suap importasi barang. Enam tersangka, termasuk pejabat Ditjen Bea Cukai, telah ditetapkan.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK menyebut PT Blueray bertindak sebagai importir dari banyak perusahaan dan kini mendalami peran afiliasi serta modus suap dalam kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
KPK ungkap tren baru dalam transaksi suap, yakni pembayaran menggunakan emas dan cryptocurrency. KPK memantau metode ini untuk menanggulangi praktik korupsi yang semakin kompleks
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved