Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan ada sinyal positif dari sektor UMKM, yang ditandai dengan penurunan jumlah debitur untuk restrukturisasi kredit.
Kebijakan restrukturisasi diketahui telah membantu 5,3 juta debitur sektor UMKM. Adapun nominal kredit mencapai Rp332 triliun pada Juli 2020, yang kemudian jumlahnya semaki menyusut.
"Saat ini, tinggal 3,58 juta debitur UMKM dengan nominal Rp285 triliun. Artinya, beberapa pengusaha UMKM sudah memulai membaik dengan berbagai kebijakan yang kami lakukan," papar Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Sabtu (18/9).
Baca juga: Penyaluran Kredit UMKM Harus Saling Bersinergi
Adapun OJK resmi memperpanjang masa kebijakan restrukturisasi kredit perbankan dari Maret 2022 hingga Maret 2023. Tujuannya, menjaga momentum pemulihan ekonomi di masa pandemi covid-19, khususnya untuk UMKM.
"Mempertimbangkan besarnya peran UMKM tersebut, OJK mengeluarkan kebijakan preemptive agar UMKM dapat bertahan di masa pandemi melalui POJK Nomor 11 Tahun 2020," jelas Wimboh.
Sektor UMKM dianggap OJK sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi 57,24% dari total PDB Indonesia. Berdasarkan data Kemenkop UKM, 99,99% atau setara 64 juta pelaku usaha berasal dari sektor UMKM. Penyerapan tenaga kerja di sektor tersebut juga besar, yakni mencapai 117 juta orang.
Baca juga: Belasan Ribu Produk RI Bisa Diekspor ke Korsel dengan Tarif 0%
"OJK juga mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong pengembangan sektor UMKM. Lalu, menyatukan bisnis UMKM dalam satu ekosistem yang terintegrasi, mulai dari hulu sampai hilir, dengan platform digital," imbuhnya.
Pihaknya juga telah mengidentifikasi 186 klaster potensial di seluruh Indonesia, dengan lebih dari 100 jenis usaha UMKM di berbagai subsektor ekonomi. Itu mencakup pertanian, perikanan dan peternakan yang merupakan sektor sasaran KUR khusus, serta usaha pakaian, kerajinan dan makanan.(OL-11)
Penggeledahan tersebut dilakukan oleh OJK dengan pendampingan dari Bareskrim Polri karena PT MA diduga terlibat dalam kasus pasar modal.
OJK menggeledah kantor Mirae Asset Sekuritas Indonesia terkait dugaan manipulasi IPO saham BEBS, transaksi semu, dan insider trading yang terjadi pada 2020-2022.
Mengapa KSEI buka data pemilik saham 1%? Simak hubungan kebijakan ini dengan ancaman penurunan status Indonesia oleh MSCI ke Frontier Market.
KSEI dan BEI resmi buka data pemilik saham di atas 1% mulai 3 Maret 2026. Cek jadwal, cara akses, dan aturan baru free float 15% di sini.
KSEI dan BEI resmi buka data pemilik saham di atas 1% mulai 3 Maret 2026. Cek jadwal, cara akses, dan aturan baru OJK di sini.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan eskalasi perang AS-Israel vs Iran di Timur Tengah telah mendorong sentimen risk off di pasar keuangan global.
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved