Merdeka Dari Rentenir Melalui Instrumen Ekonomi dan Keuangan Syariah

LINTAH  darat atau rentenir adalah satu dari sekian masalah mendasar yang sampai hari ini masih menjerat masyarakat,

Bahkan di era digital seperti sekarang ini rentenir tidak hanya menjelma secara individual namun juga hadir dalam bentuk instansi hingga startup melalui pinjaman online (pinjol) yang menyengsarakan.

Dalam webinar Merdeka Dari Rentenir” yang diselenggarakan Rabu Hijrah pada Rabu (18/9) terungkap semangat literasi publik terkait pentingnya terbebas dari rentenir dan memanfaatkan instrumen keuangan dan ekonomi syariah.

Walikota Banda Aceh dan Ketua PW MES Aceh, Aminullah Usman membenarkan bahwa fenomena rentenir tersebar hampir di seluruh wilayah di Indonesia tanpa terkecuali. 

“Merdeka dari rentenir tidak semudah membalikkan telapak tangan. Namun, kita jangan berputus asa karena Rasulullah SAW pun mampu memerdekakan umat-Nya pada saat itu. Di Aceh sendiri, sosialisasi hukum cambuk bagi para rentenir sedang kami ajukan. Perlu ada komitmen dan keyakinan bahwa bersama-sama, kita mampu membasmi rentenir dari Tanah Air,” ungkapnya. 

Direktur BSI, Anton Sukarna menyampaikan bahwa sebagai instansi, perbankan syariah hadir untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dengan semangat meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. 

“Saya selalu optimis terhadap pertumbuhan industri ekonomi syariah, termasuk perbankan di dalamnya. Jumlah penduduk Muslim di Indonesia berkisar di angka 229 juta, yang artinya 87,2% dari total populasi. Ditambah lagi besarnya ekosistem pesantren dan masjid di negeri inI yang sangat mungkin dikolaborasikan dengan perbankan syariah. Dua hal ini merupakan potensi yang besar untuk mengembangkan industri ekonomi dan keuangan syariah secara umum,” kata Anton.

Menurut Rektor Institut Agama Islam TAZKIA, Murniati Mukhlisin, rentenir bisa hidup di mana saja memanfaatkan kebutuhan masyarakat yang mendesak. Oleh sebab itu, untuk menjawab kegelisahan masyarakat akan aksi rentenir, setiap dari kita dituntut untuk memberikan solusi kepada masyarakat melalui pendekatan ekonomi syariah. Murniati mengatakan, 

“Saat ini, rentenir berkedok syariah (fintech ilegal) banyak beredar di tengah masyarakat. Inilah PR besar kita bersama; yaitu untuk meningkatkan digitalisasi ekonomi syariah sambil terus memberikan literasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjadi terbebas dari belenggu rentenir,”

Ketua Komite Kepemudaan PP MES, Arief Rosyid Hasan yang juga merupakan Pembina Rabu Hijrah menyampaikan sudah sepantasnya menjadi perhatian kita sebagai generasi muda syariah dalam menjawab tantangan tersebut dan mendukung pemerintah dalam memberikan solusi terhadap permasalahan ini. 

"Kolaborasi dengan pegiat ekonomi syariah maupun berbagai organisasi kepemudaan dalam membangun ekonomi dan keuangan syariah adalah jalan yang harus kita tempuh,” ungkapnya. 

Dalam webinar ini, Ketua Umum Korps Alumni FoSSEI, Akhmad Akbar Susamto dan Rektor UNU dan Ketua PW MES NTB, Baiq Mulianah sepakat bahwa bagaimanapun perlu kerja sama dan bergotong royong untuk  membebaskan negeri Indonesia tercinta dari praktek lintah darat yang menyulitkan masyarakat dan membuat kemiskinan. Tentunya upaya ini perlu dukungan dari seluruh elemen masyarakat. (RO/E-1)