Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KEMENTERIAN Perindustrian (Kemenperin) mencatat kinerja positif dari ekspor sektor industri sepanjang tahun ini. Pada Januari-Juli 2021, ekspor industri pengolahan mencapai US$94,62 miliar atau sekitar Rp1.364 triliun.
Capaian itu meningkat 31,36% dari periode yang sama tahun sebelumnya (yoy). Sektor manufaktur pun juga berkontribusi 78,47% dari total ekspor nasional pada Januari-Juli 2021 sebesar US$120,57 miliar.
“Di tengah pandemi, kinerja sektor industri semakin kencang. Hal ini bisa dilihat dari beberapa indikator, termasuk peningkatan ekspor di tengah pembatasan,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Kamis (19/8).
Baca juga: Kinerja Impor Indonesia Turun 12,22% pada Juli 2021
Komoditas ekspor nonmigas dilaporkan meningkat pada Juli 2021 dibandikan bulan sebelumnya. Sektor yang berkontribusi ialah lemak hewan/nabati sebesar US$614 juta, kemudian berbagai produk kimia senilai US$71,5 juta.
Lalu, pupuk sebesar US$40,8 juta, pakaian dan aksesorinya (bukan rajutan) yang meningkat hingga US$33,2 juta, serta nikel dan barang daripadanya dengan US$23 juta. Dengan total impor Januari-Juli 2021 sebesar US$106,15 miliar, neraca perdagangan periode tersebut mengalami surplus US$14,42 miliar.
Pada Juli 2021, juga terjadi surplus sebesar US$2,59 miliar, atau meningkat 44,44% dibandingkan Juli 2020. Agus mendorong agar industri mengurangi ketergantungan terhadap impor, sekaligus mendorong penguatan struktur industri manufaktur.
Baca juga: Neraca Dagang Indonesia Surplus US$2,59 Miliar
Kemenperin telah mengeluarkan kebijakan Substitusi Impor 35% pada 2022, dengan prioritas pada industri dengan nilai impor yang besar pada 2019. Seperti, mesin, kimia, logam, elektronika, makanan, peralatan listrik, tekstil, kendaraan bermotor, barang logam, serta karet dan bahan dari karet.
“Strategi yang ditempuh pemerintah dengan menurunkan impor. Sehingga, merangsang pertumbuhan industri substitusi impor dalam negeri, peningkatan utilitas industri domestik dan peningkatan investasi untuk produksi barang substitusi impor,” pungkas Agus.(OL-11)
"Iya 200 lebih, detailnya tanya ke Kemenperin. Kalau kami hanya memantau apakah perusahaan itu melaksanakan mekanisme protokol pencegahan Covid-19 atau tidak."
Masih ada perusahaan yang tidak masuk daftar pengecualian, tetapi tetap beroperasi. Sanksi tegas pun diberikan apabila perusahaan itu masih membandel.
"Ya (dicabut). Toh hanya kurang lebih 1 bulan saja. Kecuali produksi bahan-bahan yang memang diperlukan saat pandemi ini," kata Abdul Azis.
"Ini masalah komunikasi. Seharusnya Kemenperin yang mengikuti pemprov karena pemprov yang memegang komando di daerah itu."
Jumlah perusahaan yang beroperasi selama penerapan PSBB di Jakarta pun semakin bertambah.
Diketahui, ada 200 lebih perusahaan yang mendapatkan izin dari Kemenperin. Hal ini lah, sebut Zita yang bisa membuat pembatasan sosial gagal.
Perempuan diharapkan bisa mandiri secara finasial dan mampu berdaya guna sehingga dapat menyejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup.
Program ini juga dirancang untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam sektor pariwisata desa, memberikan mereka akses yang lebih luas untuk mengembangkan potensi ekonomi mereka.
Lembata merupakan wilayah yang memiliki ragam komoditas mulai dari kopi, ikan hingga wastra, namun kurang terekspos sehingga tidak cukup meningkatkan perekonomian masyarakat
Membangun perekonomian Jabar bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Itu harus dilakukan secara sinergi kolaboratif berbagai pihak.
Sektor pertanian adalah sektor yang menjanjikan sehingga akan membutuhkan tenaga yang sangat banyak.
Pemerintah daerah di Priangan Timur harus bersinergi dengan berbagai elemen untuk membangun ketahanan ekonomi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved