DBS Indonesia menilai prospek ekonomi Indonesia hingga akhir 2021, sangat bergantung pada perkembangan pandemi covid-19 dan efektivitas dukungan pemerintah.
Pasalnya, saat memasuki kuartal III 2021, Indonesia mengalami peningkatan kasus covid-19, setelah berbagai indikator perekonomian membaik pada kuartal II 2021.
"Prospek ekonomi hingga akhir 2021 sangat tergantung pada evolusi pandemi dan efektivitas dukungan yang diberikan pihak berwenang," ujar ekonom Bank DBS Indonesia Radhika Dao dalam siaran pers, Selasa (10/8).
Akibat lonjakan kasus covid-19, lanjut dia, pemerintah melakukan pembatasan mobilitas masyarakat di sejumlah wilayah. Pihaknya memperkirakan momentum pertumbuhan ekonomi yang pada kuartal II 2021 akan melambat pada kuartal III 2021.
Baca juga: PPKM Kembali Diperpanjang, IHSG Tertekan
Kebijakan PPKM level III-IV di sejumlah wilayah, khususnya di Jawa, akan berdampak signifikan pada perekonomian nasional. Sebab, wilayah Jawa merupakan kontributor terbesar pada perekonomian.
Adapun pelambatan ekonomi akibat PPKM level III-IV, telah memberikan indikasi dampak buruk pada kinerja aekonomi. Menurutnya, akan ada pembalikan siklus ekonomi pada kuartal IV 2021.
Sebab, saat mobilitas masyarakat dibatasi dan menekan ekonomi, pengambil kebijakan berupaya mengakselerasi vaksinasi covid-19. "Kami mempertahankan perkiraan pertumbuhan setahun penuh di angka 3,5% untuk 2021. Sebelum kemungkinan meningkat menjadi 4,5% pada tahun depan," imbuh Radhika.
Baca juga: Nasabah Pegadaian Naik 21,4% pada Semester I 2021
DBS juga memperkirakan Bank Indonesia tetap mempertahankan kebijakan akomodatif. Dalam hal ini, dengan menahan suku bunga acuan di angka 3,5% hingga akhir tahun. Kebijakan fiskal juga diprediksi mengalami tekanan yang lebih berat, karena peningkatan anggaran program PEN.
Menyoroti realisasi defisit 1,7% terhadap PDB pada semester I 2021, pemerintah bisa melakukan reprioritasisasi ulang pengeluaran negara untuk menekan dampak buruk pandemi.
"Dalam jangka panjang, kemampuan menahan tingkat utang publik, memperkenalkan langkah peningkatan pendapatan dan membalikkan kenaikan bagian pembayaran versus pendapatan, diperlukan untuk memperbaiki keuangan publik secara material," jelasnya.(OL-11)
