Kamis 05 Agustus 2021, 07:30 WIB

Begini Potret Penanganan Covid-19 Versi LPEM FEB UI

Fetry Wuryasti | Ekonomi
Begini Potret Penanganan Covid-19 Versi LPEM FEB UI

Antara/Bayu Pratama
Polisi memantau kepatuhan warga dalam PSBB.

 

SEMESTER I-2021 merupakan periode pemulihan ekonomi yang semu, dengan hampir seluruh aspek masyarakat terlena akan potensi risiko kesehatan yang dapat mendatangkan gelombang kedua dari pandemi seiring dengan ancaman Varian Delta yang cukup berbahaya.

Eskalasi dari varian ini terbukti menyolok. Bahkan untuk negara yang sebelumnya mampu menangani pandemi, seperti Vietnam, kini tidak kebal dari potensi musibah yang dapat ditimbulkan oleh Varian Delta.

Sempat dianggap sebagai salah satu negara pertama yang mampu memenangi pertarungan melawan Covid-19, Vietnam mulai menerapkan pembatasan jam malam terhitung dari 26 Juli seiring meningkatnya kasus harian.

Dengan angka kasus harian di bawah 50 selama periode Februari hingga Mei 2021, Vietnam mencatatkan rekor baru dengan kasus harian mencapai 16.644 di 24 Juli.

Kondisi serupa dapat disaksikan di Thailand dengan kasus harian melebihi 15 ribu di 25 Juli setelah sebelumnya angka kasus harian selalu di bawah 500 selama Februari hingga April 2021.

Walaupun kondisi Covid-19 akibat varian Delta cukup mengkhawatirkan, Indonesia cenderung lalai dalam mengantisipasi hal ini. Tidak ada langkah memadai yang diambil pemerintah untuk mengantisipasi potensi masuknya varian Delta ke Indonesia.

Lebih lanjut, implementasi dari pembatasan sosial yang belum optimal beberapa bulan sebelum Juni juga berkontribusi terhadap terjadinya gelombang kedua Covid-19 di dalam negeri.

"Perkembangan terkini dari kasus Covid-19 di Indonesia terlihat suram. Walaupun telah berada di situasi pandemi selama lebih dari satu tahun, Indonesia masih terjebak dalam posisi yang kurang lebih sama," kata Ekonom LPEM FEB UI Teuku Riefky, Rabu (4/8).

Di awal Juli 2021, Pemerintah Indonesia menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat/PPKM Darurat, yang merupakan versi lebih ketat dari pembatasan-pembatasan sosial sebelumnya.

Pembatasan ini diberlakukan di 44 kabupaten/kota di seluruh Jawa-Bali dan hanya memperbolehkan sektor esensial dan kritikal yang beroperasi dari kantor. Langkah ini terpaksa diambil untuk meminimalisir gugurnya nyawa manusia, yang telah melonjak drastis belakangan.

Walaupun kenaikan kasus saat ini di Indonesia masih jauh di bawah angka kasus Britania Raya, angka kematian harian Indonesia lebih tinggi secara signifikan. Ini mengindikasikan adanya penanganan pasien yang relatif buruk sebagai imbas dari fasilitas kesehatan yang kurang memadai, kurangnya suplai oksigen, dan terlambatnya penanganan gejala Covid-19.

Salah Langkah Sedari Awal

Tidak ada negara yang pernah siap menghadapi pandemi. Sejak awal pandemi, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyampaikan pesan yang sama yaitu tes, tes, dan tes.

Tes dalam skala besar yang dikombinasikan dengan lockdown berhasil membantu Selandia Baru dan Taiwan menangani dari Covid-19 lebih awal. Selama lockdown, kedua negara melakukan tes secara ekstensif, operasi pelacakan kontrak, dan isolasi, yang memungkinkan kehidupan sehari-hari kembali normal dengan cepat.

Berbicara tentang angka kematian, Singapura termasuk negara dengan angka kematian Covid-19 terendah. Hingga 25 Juli 2021, Singapura hanya melaporkan 37 kematian terkait Covid-19 di antara lebih dari 64.000 orang yang telah terinfeksi virus tersebut.

Jumlah rata-rata kematian 7 hari per satu juta orang di Singapura saat ini adalah 0,02, jauh di bawah rata-rata global pada 1,10. Tingkat kematian tertinggi di Singapura adalah pada 0,15 kematian per juta orang pada Mei 2020.

Sekali lagi, deteksi dini menggunakan tes dan pelacakan kontak yang agresif membantu Singapura mengurangi penyebaran virus. Pertengahan Juli 2021, ada 12,14 sampel yang diuji per 1.000 orang.

Orang-orang yang tinggal di asrama telah diberikan jadwal tes rutin. Sementara tes massal dilakukan di daerah-daerah rentan, seperti panti jompo, dan orang-orang di atas usia 13 tahun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan akut diberikan tes gratis. Orang dengan Covid-19 yang berusia di atas 45 tahun atau yang memiliki penyakit bawaan yang membuat mereka rentan dirawat di rumah sakit.

Kacau di awal, kini Inggris fokus pada peluncuran vaksin untuk membatasi dampak Covid-19 dan mengurangi risiko kematian yang signifikan. Pemerintah secara teratur bertemu dengan the Joint Committee on Vaccination and Immunization (JCVI) mulai Mei 2020 untuk menentukan kelompok mana yang paling diuntungkan dari vaksinasi dini. Sembilan kelompok ditetapkan sebagai prioritas yang disusun berdasarkan usia, kondisi kesehatan, dan jenis pekerjaan.

Program vaksin Inggris sukses besar. Mengalami gelombang kedua Covid-19 pada Januari 2021, ketika hampir 60.000 kasus baru dikonfirmasi setiap hari, tingkat kematian kasus Inggris adalah 3,48% pada puncaknya pada 8 Februari dan telah menunjukkan tren penurunan sejak saat itu, membuktikan bahwa vaksin berhasil.

Namun Indonesia terbilang lambat dalam mengendalikan pandemi. Ketika negara-negara tetangga melaporkan lonjakan kasus, Indonesia tidak mengikuti apa yang direkomendasikan WHO. Ini terlihat dari tes tidak dilakukan dalam skala besar.

"Ketika kita secara resmi memiliki kasus pertama, Pemerintah Indonesia hanya mempromosikan rapid test, metode pengujian yang jauh lebih tidak akurat. Baru pada bulan Juli 2020, pemerintah Indonesia secara resmi menyarankan pemerintah provinsi dan lainnya untuk tidak menggunakan rapid test untuk tujuan diagnostik dalam pedoman pencegahan dan pengendalian Covid-19," kata Riefky.

Lockdown juga tidak dilakukan. Pemerintah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar, memungkinkan pemerintah daerah untuk membatasi pergerakan orang dan barang keluar masuk daerahnya masing-masing asalkan telah mendapat izin dari Menteri Kesehatan.

"Tanpa tindakan pencegahan dan penanganan yang jelas, kita belum pernah melihat kasus harian di bawah 1.000 sejak akhir Maret 2020," kata Riefky.

Dalam hal persiapan untuk potensi lonjakan kasus, sementara negara lain meningkatkan kapasitas sistem kesehatannya, Indonesia relatif tidak berbuat banyak.

Pada tahun 2020, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia (Bappenas) merilis jumlah tempat tidur rumah sakit per 1.000 orang di Indonesia sebesar 1,33, sedikit meningkat dari 1,04 tempat tidur per 1.000 orang pada tahun 2017.

Angka ini relatif rendah dibandingkan negara lain, seperti seperti Tiongkok, Jepang, Inggris, dan Turki, di mana jumlah tempat tidur rumah sakit per 1.000 orang dilaporkan masing-masing sebesar 4,79, 12,84, 2,88, dan 2,45 pada tahun 2019.

Bahkan belakangan, saat Indonesia memasuki gelombang kedua, peningkatan tes belum memadai dan masih relatif rendah dibandingkan dengan negara lain yang juga terkena dampak cukup parah oleh varian Delta.

Pada 22 Juli 2021, Indonesia hanya memiliki 0,57 rata-rata 7 hari tes harian per 1.000 orang, sementara Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam masing-masing memiliki rata-rata 7 hari tes harian per 1.000 orang sebesar 12,14, 3,73, 0,92, dan 0,79.

Dikotomi yang Keliru

Sejak awal pandemi terjadi, pemerintah di seluruh dunia berusaha melakukan yang terbaik untuk memastikan situasinya tertangani secara baik. Di satu sisi, menyelamatkan nyawa manusia, secara gambling merupakan aspek yang harus dilindungi. Namun, kerumitan dari diskusi dan perumusan kebijakan muncul saat pemerintah mulai menimbang seberapa tinggi intensitas pembatasan penyebaran harus diterapkan.

Dengan sifat Covid-19 yang menyebar melalui interaksi sosial, cara paling efisien untuk membatasi penyebaran virus adalah dengan menerapkan pembatasan sosial.

Namun, pembatasan sosial memiliki dampak substansial pada aktivitas bisnis dan menimbulkan perlambatan ekonomi. Akibatnya, sejumlah pembuat kebijakan terjebak dalam pemikiran “dikotomi” antara memilih aspek kesehatan atau ekonomi, dimana pemerintah menghadapi pilihan antara memprioritaskan salah satunya.

"Kondisi ini membuat beberapa pemerintahan untuk tidak melakukan tindakan yang semestinya dalam menangani krisis kesehatan," kata Riefky.

Walaupun terkesan masuk akal, dikotomi ini tidak sepenuhnya benar. Logika dibalik harus memilih antara aspek ekonomi atau kesehatan berlandaskan pada asumsi bahwa perekonomian hanya terjadi dalam satu periode saja.

Asumsi ini tentu sangat tidak realistis. Lebih dari 1,5 tahun sejak awal munculnya Covid-19 dan kita masih menghadapi permasalahan yang sama. Selama periode ini, kondisi kesehatan dan perekonomian telah melalui berbagai macam fase, menunjukkan bahwa krisis ini terjadi multi-periode.

"Ditambah lagi, sepanjang periode krisis ini kita telah melihat pengalaman dari berbagai negara yang telah membuktikan dikotomi ini salah, seperti Tiongkok, Singapura, dan Vietnam. Negara-negara tersebut menerapkan kebijakan penyebaran virus yang ketat sejak awal pandemi. Walaupun sempat mengalami penurunan output akibat kebijakan lockdown, perekonomian mereka segera pulih dan sudah menikmati tingkat pertumbuhan seperti kondisi pra-pandemi," kata Riefky.

Seiring Indonesia menghadapi bencana dari gelombang kedua Covid-19, Pemerintah Indonesia sebetulnya tidak berada dalam kondisi kekurangan petunjuk dalam menangani situasi pandemi, berbeda dengan kondisi di awal tahun 2020. Seperti yang sudah didemonstrasikan oleh banyak negara seperti Singapura, Selandia Baru, Vietnam), mengambil langkah yang memang dibutuhkan bukan hanya kebijakan kesehatan tapi juga kebijakan ekonomi.

Melihat kondisi domestik, Indonesia telah melalui beberapa fase diberlakukannya “penarikan rem darurat” atau pengetatan pembatasan sosial akibat kondisi rumah sakit yang melebihi kapasitas.

Penarikan rem darurat ini seringkali diikuti dengan relaksasi yang terlalu dini dan rendahnya kepatuhan protokol kesehatan dan pembatasan sosial di lapangan dan tidak tegasnya penindakan oleh aparat pemerintah. Setelah sekian lama berada dalam kondisi krisis kita memahami bahwa faktor-faktor inilah yang menyebabkan kita masih belum berhasil menangani pandemi.

"Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia sebaiknya meningkatkan fokus dan usahanya dalam memastikan bahwa PPKM Darurat yang diberlakukan akhir-akhir ini terlaksana secara optimum dalam pengimplementasiannya. Pemerintah Indonesia juga sebaiknya mempertimbangkan lebih lanjut apabila ingin melonggarkan pembatasan sosial ini agar tidak dilakukan terlalu dini," kata Riefky. (Try/E-1)

Baca Juga

AFP/Ahmad El Itani/Saudi Aramco.

Saudi Aramco Targetkan Nol Emisi Karbon pada 2050

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 23 Oktober 2021, 20:19 WIB
Arab Saudi, pengekspor minyak mentah utama dunia, mengatakan akan bergabung dengan upaya global untuk mengurangi emisi metana hingga 30%...
Antara/Prasetia Fauzani

KAI Catatkan Kenaikan Pendapatan Rp7,46 Triliun Pada Semester I 2021 

👤Depian Nurhidayat 🕔Sabtu 23 Oktober 2021, 20:18 WIB
"Perseroan terus berinovasi secara efektif dan efisien agar kinerja keuangan bisa lebih lincah dalam merespons dampak yang timbul...
Dok Kementerian BUMN

Erick Thohir Apresiasi BRI Dampingi UMKM Bertransformasi Digital

👤Ant 🕔Sabtu 23 Oktober 2021, 20:10 WIB
Transformasi digital pada industri keuangan yang diadaptasi BUMN harus juga menjangkau ekonomi...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Amendemen Konstitusi antara Ambisi Elite dan Aspirasi Rakyat

Persepsi publik mengenai cara kerja presiden lebih mengharapkan pemenuhan janji-janji politik saat kampanye ketimbang bekerja berdasarkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya