Perekonomian RI Kian Terpukul Jika PPKM Diperpanjang

DIREKTUR Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat perekonomian di kuartal III 2021 akan terkontraksi lebih dalam jika Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di Pulau Jawa dan Bali diperpanjang.

"Proyeksi pertumbuhan ekonomi di kuartal ke III dengan skenario terburuk akan kontraksi -0,5% dan batas atas pertumbuhan positif 1,5% di kuartal ke III," jelas Bhima kepada wartawan, Minggu (18/7).

Dia menyebut, perekonomian akan terpukul, khususnya di sektor-sektor yang berkaitan dengan mobilitas masyarakat seperti retail, transportasi, perhotelan dan restoran. Kemudian, perusahaan yang mengajukan penundaan bayar utang untuk mengajukan pailit juga diperkirakan akan meningkat pada kuartal III 2021.

Tidak menutup kemungkinan, lanjut Bhima, aturan perpanjangan pengetatan aktivitas pun akan berdampak memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di berbagai sektor.

"Angka kemiskinan proyeksinya bisa bertambah 1-1,5 juta orang pada September 2021 dibanding September 2020. Bulan Juli sampai September sangat krusial bagi ekonomi," ucapnya.

Bhima mengusulkan ke pemerintah agar ada penambahan alokasi anggaran perlindungan sosial, seperti penambahan jumlah bantuan sosial tunai (BST) dari Rp300 ribu menjadi Rp1,5 juta per kartu keluarga (KK) di Jawa-Bali. Subsidi upah untuk membantu pekerja juga dinilai urgen guna meminimalisasi PHK masaal.

"Saran untuk subsidi upah Rp5 juta untuk tiga bulan termasuk pekerja harian lepas dan buruh sektor informal. Pendataan tidak hanya melibatkan BPJS Ketenagakerjaan, tapi juga data dari asosiasi dan serikat pekerja," kata Bhima.

Senada, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay berpendapat hal yang serupa. Bila PPKM darurat diperpanjang, maka hal penting yang perlu diperhatikan adalah percepatan pemberian bansos bagi masyarakat terdampak yang membutuhkan.

"Banyak di antaranya yang kesulitan untuk bertahan. Akibatnya, mereka akan tetap keluar rumah dan bekerja sebagaimana biasanya," sebutnya.

Saleh menuturkan, dalam melakukan evaluasi PPKM darurat, pemerintah diminta melakukan kajian secara komprehensif dari berbagai aspek. Selain aspek ekonomi dan sosial, aspek kesehatan menjadi hal yang mendasar untuk dievaluasi. Sebab, tujuan dari kebijakan PPKM darurat adalah untuk menurunkan jumlah orang yang terpapar covid-19.

"Ukurannya sederhana, jika jumlah yang terpapar semakin sedikit, tingkat hunian rumah sakit menurun, orang yang sembuh meningkat, dan yang meninggal berkurang jauh, maka PPKM darurat dinilai berhasil," tandasnya. (OL-8)