Minggu 18 Juli 2021, 22:56 WIB

Perekonomian RI Kian Terpukul Jika PPKM Diperpanjang

Insi Nantika Jelita | Ekonomi
Perekonomian RI Kian Terpukul Jika PPKM Diperpanjang

Antara
Ilustrasi

 

DIREKTUR Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat perekonomian di kuartal III 2021 akan terkontraksi lebih dalam jika Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di Pulau Jawa dan Bali diperpanjang.

"Proyeksi pertumbuhan ekonomi di kuartal ke III dengan skenario terburuk akan kontraksi -0,5% dan batas atas pertumbuhan positif 1,5% di kuartal ke III," jelas Bhima kepada wartawan, Minggu (18/7).

Dia menyebut, perekonomian akan terpukul, khususnya di sektor-sektor yang berkaitan dengan mobilitas masyarakat seperti retail, transportasi, perhotelan dan restoran. Kemudian, perusahaan yang mengajukan penundaan bayar utang untuk mengajukan pailit juga diperkirakan akan meningkat pada kuartal III 2021.

Tidak menutup kemungkinan, lanjut Bhima, aturan perpanjangan pengetatan aktivitas pun akan berdampak memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di berbagai sektor.

"Angka kemiskinan proyeksinya bisa bertambah 1-1,5 juta orang pada September 2021 dibanding September 2020. Bulan Juli sampai September sangat krusial bagi ekonomi," ucapnya.

Bhima mengusulkan ke pemerintah agar ada penambahan alokasi anggaran perlindungan sosial, seperti penambahan jumlah bantuan sosial tunai (BST) dari Rp300 ribu menjadi Rp1,5 juta per kartu keluarga (KK) di Jawa-Bali. Subsidi upah untuk membantu pekerja juga dinilai urgen guna meminimalisasi PHK masaal.

"Saran untuk subsidi upah Rp5 juta untuk tiga bulan termasuk pekerja harian lepas dan buruh sektor informal. Pendataan tidak hanya melibatkan BPJS Ketenagakerjaan, tapi juga data dari asosiasi dan serikat pekerja," kata Bhima.

Senada, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay berpendapat hal yang serupa. Bila PPKM darurat diperpanjang, maka hal penting yang perlu diperhatikan adalah percepatan pemberian bansos bagi masyarakat terdampak yang membutuhkan.

"Banyak di antaranya yang kesulitan untuk bertahan. Akibatnya, mereka akan tetap keluar rumah dan bekerja sebagaimana biasanya," sebutnya.

Saleh menuturkan, dalam melakukan evaluasi PPKM darurat, pemerintah diminta melakukan kajian secara komprehensif dari berbagai aspek. Selain aspek ekonomi dan sosial, aspek kesehatan menjadi hal yang mendasar untuk dievaluasi. Sebab, tujuan dari kebijakan PPKM darurat adalah untuk menurunkan jumlah orang yang terpapar covid-19.

"Ukurannya sederhana, jika jumlah yang terpapar semakin sedikit, tingkat hunian rumah sakit menurun, orang yang sembuh meningkat, dan yang meninggal berkurang jauh, maka PPKM darurat dinilai berhasil," tandasnya. (OL-8)

 

Baca Juga

Ist

Sandiaga Borong Kain Tenun Gringsing untuk Hadiah Peserta Pertemuan G20

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 25 September 2021, 11:43 WIB
Bali yang mengandalkan sektor pariwisata terkena dampak pandemi termasuk pengrajin tenun Gringsing di Desa Tenganan, Kecamatan...
Ist/Kementan

Mentan: Data Statistik Berkualitas Jadi Modal untuk Sejahterakan Masyarakat

👤Despian Nurhidayat 🕔Sabtu 25 September 2021, 10:54 WIB
Data statistik yang berkualitas merupakan modal utama bagi Indonesia untuk menjadi negara yang maju, mandiri, tangguh dan tumbuh menjadi...
ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Bappenas: Data Jadi Modal Penting Perencanaan Pembangunan

👤Despian Nurhidayat 🕔Sabtu 25 September 2021, 10:31 WIB
Suharso Monoarfa berharap, semua pihak dapat bersama-sama menghasilkan data yang berkualitas untuk mampu memenuhi kebutuhan...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Rivalitas Sengit Menjadi Panglima

PERSAINGAN antara KSAD Jenderal Andika Perkasa dan KSAL Laksamana Yudo Margono untuk menjadi Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto makin sengit.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya