Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PADA Maret 2021, jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sebanyak 27,54 juta orang, atau sekitar 10,14% dari total penduduk. Angka itu menurun 0,01 juta orang, atau 0,05% dari posisi September 2020 sebanyak 27,55 juta orang.
"Kemiskinan pada Maret 2021 ini secara persentase 10,14%. Ini turun 0,05% kalau dibandingkan September 2020 sebesar 10,19%. Namun, lebih tinggi dari posisi Maret 2020 yang tercatat 9,78%," ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (15/7).
Tingkat kemiskinan Indonesia sebesar 10,14% dari total penduduk, diiringi peningkatan jumlah penduduk miskin di perkotaan. Dari sebelumnya 7,88% pada September 2020, kemudian menjadi 7,89% pada Maret 2021. Adapun, persentase penduduk miskin di pedesaan mengalami penurunan dari 13,20% per September 2020, kemudian menjadi 13,10% per Maret 2021.
Baca juga: Pemerintah Targetkan Tingkat Kemiskinan 8,5-9% di 2022
"Penurunan di tingkat pedesaan lebih bagus. Ini menunjukkan berbagai program desa maupun dana desa menunjukkan dampak baik pada penurunan penduduk miskin di desa," jelas Margo.
BPS menggunakan angka garis kemiskinan sebesar Rp472.525 per kapita per bulan. Margo menyebut angka garis kemiskinan itu mengalami kenaikan sebesar 2,96%, dari posisi September 2020 sebesar Rp458.947 per kapita per bulan.
Adapun BPS mengkateogrikan penduduk miskin jika pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah nilai tersebut. Sedangkan, apabila pengeluaran di atas angka garis kemiskinan, penduduk itu dikategorikan sebagai bukan penduduk miskin.
Lalu, indikator lain yang digunakan untuk melihat perkembangan kemiskinan ialah indeks kedalaman kemiskinan dan indeks kepahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan ditunjukkan rerata pengeluaran per kapita, yang semakin jauh dari angka garis kemiskinan.
Baca juga: Ekspor Juni Naik 9,52%, BPS: Bisa Bantu Pemulihan Ekonomi
Sedangkan indeks keparahan kemiskinan ditunjukkan dengan lebarnya variasi pengeluaran per kapita per bulan penduduk miskin. Semakin lebar variasinya, lanjut Margo, semain parah kemiskinan tersebut dan menunjukkan program pengentasan kemiskinan cenderung belum optimal.
Margo menekankan indeks kedalaman kemiskinan Indonesia mengalami penurunan dari 1,75 pada September 2020 menjadi 1,71 di Maret 2021. "Artinya, rerata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin berkurang. Ini ada perbaikan, bahwa secara rerata kelompok pengeluaran penduduk semakin dekat dengan garis kemiskinan," ungkapnya.
Penurunan juga terjadi pada indeks keparahan kemiskinan. Tercatat pada Maret 2021 di level 0,42, atau turun dari September 2020 sebesar 0,47. Perkembangan penduduk miskin di Indonesia juga tak lepas dari berbagai kondisi. Seperti, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, hingga jumlah pengangguran.(OL-11)
Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) melalui survei angkatan kerja nasional (Sakernas), jumlah angkatan kerja mencapai 142 juta per Februari 2024.
Pojok Statistik Unpar merupakan implementasi dari kerja sama yang sudah dijalin Unpar bersama BPS Jabar
Tahun 2020 menjadi masa yang berat bagi perekonomian Indonesia secara menyeluruh, seiring memburuknya ekonomi global akibat pandemi covid-19.
Peningkatan angka harapan hidup, harapan sekolah, dan lama sekolah membutuhkan upaya yang konsisten, persisten, sinergi, dan kolaborasi seluruh elemen bangsa
PEKAN lalu, secara tidak sengaja mendengar percakapan ibu saya dengan adiknya terkait harga jual padi yang mengalami peningkatan.
MEMASUKI usia ke-79 setelah merdeka, ada banyak tantangan yang harus dihadapi bangsa Indonesia.
Perempuan diharapkan bisa mandiri secara finasial dan mampu berdaya guna sehingga dapat menyejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup.
Program ini juga dirancang untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam sektor pariwisata desa, memberikan mereka akses yang lebih luas untuk mengembangkan potensi ekonomi mereka.
Lembata merupakan wilayah yang memiliki ragam komoditas mulai dari kopi, ikan hingga wastra, namun kurang terekspos sehingga tidak cukup meningkatkan perekonomian masyarakat
Membangun perekonomian Jabar bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Itu harus dilakukan secara sinergi kolaboratif berbagai pihak.
Sektor pertanian adalah sektor yang menjanjikan sehingga akan membutuhkan tenaga yang sangat banyak.
Pemerintah daerah di Priangan Timur harus bersinergi dengan berbagai elemen untuk membangun ketahanan ekonomi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved