Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PADA Maret 2021, jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sebanyak 27,54 juta orang, atau sekitar 10,14% dari total penduduk. Angka itu menurun 0,01 juta orang, atau 0,05% dari posisi September 2020 sebanyak 27,55 juta orang.
"Kemiskinan pada Maret 2021 ini secara persentase 10,14%. Ini turun 0,05% kalau dibandingkan September 2020 sebesar 10,19%. Namun, lebih tinggi dari posisi Maret 2020 yang tercatat 9,78%," ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (15/7).
Tingkat kemiskinan Indonesia sebesar 10,14% dari total penduduk, diiringi peningkatan jumlah penduduk miskin di perkotaan. Dari sebelumnya 7,88% pada September 2020, kemudian menjadi 7,89% pada Maret 2021. Adapun, persentase penduduk miskin di pedesaan mengalami penurunan dari 13,20% per September 2020, kemudian menjadi 13,10% per Maret 2021.
Baca juga: Pemerintah Targetkan Tingkat Kemiskinan 8,5-9% di 2022
"Penurunan di tingkat pedesaan lebih bagus. Ini menunjukkan berbagai program desa maupun dana desa menunjukkan dampak baik pada penurunan penduduk miskin di desa," jelas Margo.
BPS menggunakan angka garis kemiskinan sebesar Rp472.525 per kapita per bulan. Margo menyebut angka garis kemiskinan itu mengalami kenaikan sebesar 2,96%, dari posisi September 2020 sebesar Rp458.947 per kapita per bulan.
Adapun BPS mengkateogrikan penduduk miskin jika pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah nilai tersebut. Sedangkan, apabila pengeluaran di atas angka garis kemiskinan, penduduk itu dikategorikan sebagai bukan penduduk miskin.
Lalu, indikator lain yang digunakan untuk melihat perkembangan kemiskinan ialah indeks kedalaman kemiskinan dan indeks kepahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan ditunjukkan rerata pengeluaran per kapita, yang semakin jauh dari angka garis kemiskinan.
Baca juga: Ekspor Juni Naik 9,52%, BPS: Bisa Bantu Pemulihan Ekonomi
Sedangkan indeks keparahan kemiskinan ditunjukkan dengan lebarnya variasi pengeluaran per kapita per bulan penduduk miskin. Semakin lebar variasinya, lanjut Margo, semain parah kemiskinan tersebut dan menunjukkan program pengentasan kemiskinan cenderung belum optimal.
Margo menekankan indeks kedalaman kemiskinan Indonesia mengalami penurunan dari 1,75 pada September 2020 menjadi 1,71 di Maret 2021. "Artinya, rerata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin berkurang. Ini ada perbaikan, bahwa secara rerata kelompok pengeluaran penduduk semakin dekat dengan garis kemiskinan," ungkapnya.
Penurunan juga terjadi pada indeks keparahan kemiskinan. Tercatat pada Maret 2021 di level 0,42, atau turun dari September 2020 sebesar 0,47. Perkembangan penduduk miskin di Indonesia juga tak lepas dari berbagai kondisi. Seperti, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, hingga jumlah pengangguran.(OL-11)
Peningkatan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Jumlah penduduk miskin Jakarta bertambah dan kondisi mereka semakin memburuk.
Kenaikan angka kemiskinan di Ibu Kota Jakarta pada Maret 2025 dipicu oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan garis kemiskinan dan ketidakstabilan harga kebutuhan pokok.
BPS selama lima dekade masih menggunakan pendekatan berbasis pengeluaran dengan item yang hampir tidak berubah, meski struktur biaya hidup masyarakat saat ini telah jauh bergeser.
Adapun garis kemiskinan di Jakarta pada Maret 2025 lebih tinggi dari nasional yakni Rp609.160 per kapita per bulan.
Angka tersebut menunjukkan penurunan 0,2 juta orang dan 0,1 persen poin dibandingkan September 2024.
SEBANYAK 2,38 juta orang di Indonesia berada dalam kategori kemiskinan ekstrem pada Maret 2025. Jumlah itu setara 0,85% dari total penduduk Indonesia. Demikian disampaikan BPS
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved