Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PADA Maret 2021, jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sebanyak 27,54 juta orang, atau sekitar 10,14% dari total penduduk. Angka itu menurun 0,01 juta orang, atau 0,05% dari posisi September 2020 sebanyak 27,55 juta orang.
"Kemiskinan pada Maret 2021 ini secara persentase 10,14%. Ini turun 0,05% kalau dibandingkan September 2020 sebesar 10,19%. Namun, lebih tinggi dari posisi Maret 2020 yang tercatat 9,78%," ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (15/7).
Tingkat kemiskinan Indonesia sebesar 10,14% dari total penduduk, diiringi peningkatan jumlah penduduk miskin di perkotaan. Dari sebelumnya 7,88% pada September 2020, kemudian menjadi 7,89% pada Maret 2021. Adapun, persentase penduduk miskin di pedesaan mengalami penurunan dari 13,20% per September 2020, kemudian menjadi 13,10% per Maret 2021.
Baca juga: Pemerintah Targetkan Tingkat Kemiskinan 8,5-9% di 2022
"Penurunan di tingkat pedesaan lebih bagus. Ini menunjukkan berbagai program desa maupun dana desa menunjukkan dampak baik pada penurunan penduduk miskin di desa," jelas Margo.
BPS menggunakan angka garis kemiskinan sebesar Rp472.525 per kapita per bulan. Margo menyebut angka garis kemiskinan itu mengalami kenaikan sebesar 2,96%, dari posisi September 2020 sebesar Rp458.947 per kapita per bulan.
Adapun BPS mengkateogrikan penduduk miskin jika pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah nilai tersebut. Sedangkan, apabila pengeluaran di atas angka garis kemiskinan, penduduk itu dikategorikan sebagai bukan penduduk miskin.
Lalu, indikator lain yang digunakan untuk melihat perkembangan kemiskinan ialah indeks kedalaman kemiskinan dan indeks kepahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan ditunjukkan rerata pengeluaran per kapita, yang semakin jauh dari angka garis kemiskinan.
Baca juga: Ekspor Juni Naik 9,52%, BPS: Bisa Bantu Pemulihan Ekonomi
Sedangkan indeks keparahan kemiskinan ditunjukkan dengan lebarnya variasi pengeluaran per kapita per bulan penduduk miskin. Semakin lebar variasinya, lanjut Margo, semain parah kemiskinan tersebut dan menunjukkan program pengentasan kemiskinan cenderung belum optimal.
Margo menekankan indeks kedalaman kemiskinan Indonesia mengalami penurunan dari 1,75 pada September 2020 menjadi 1,71 di Maret 2021. "Artinya, rerata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin berkurang. Ini ada perbaikan, bahwa secara rerata kelompok pengeluaran penduduk semakin dekat dengan garis kemiskinan," ungkapnya.
Penurunan juga terjadi pada indeks keparahan kemiskinan. Tercatat pada Maret 2021 di level 0,42, atau turun dari September 2020 sebesar 0,47. Perkembangan penduduk miskin di Indonesia juga tak lepas dari berbagai kondisi. Seperti, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, hingga jumlah pengangguran.(OL-11)
Mendagri Tito Karnavian memaparkan skema bansos korban bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar, termasuk bantuan Rp8 juta untuk rumah rusak berat serta Dana Tunggu Hunian Rp1,8 juta.
BPS Targetkan Verifikasi 106 Ribu Peserta PBI-JKN Penyintas Penyakit Kronis Tuntas Sebelum Lebaran 2026
Badan Pusat Statistik (BPS) terus memperkuat dan memutakhirkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Capaian tersebut menunjukkan tren pemulihan pascapandemi yang berkelanjutan. Meski demikian, tingkat kemiskinan Jakarta saat ini masih belum sepenuhnya kembali ke posisi sebelum pandemi.
PERTUMBUHAN ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2025 tercatat sebesar 5,39 persen secara tahunan (year on year/YoY).
BADAN Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa penduduk bekerja pada November 2025 tercatat sebesar 147,91 juta orang.
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved