Wapres Minta Pasar Modal Syariah Rambah Generasi Milenial

WAKIL Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan pandemi Covid-19 turut mempengaruhi ekonomi nasional dan global. Tidak terkecuali keuangan syariah. Wapres menyebut bahwa kinerja pasar modal syariah ikut mengalami pelambatan, khususnya kinerja saham syariah dan reksadana syariah.

"Menghadapi situasi ini diperlukan suatu inovasi bersama yang dapat berperan sebagai katalisator perluasan market yang lebih inklusif dan berkesinambungan,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin pada acara International Conference “The Future of Islamic Capital Market: Opportunities, Challenges, and Way Forward” yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) melalui konferensi video di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Kamis (15/7)

Wapres menilai ada dua tantangan utama dihadapi dalam upaya perluasan pasar modal syariah yakni peningkatan literasi masyarakat, dan korporasi, serta sosialisasi kepada generasi milenial.

Sehingga dapat menarik minat mereka terhadap pasar modal syariah.

Pemeritah, imbuhnya, telah membuat roadmap pasar modal syariah Tahun 2020-2024 yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia antara lain, peningkatan literasi dan inklusi masyarakat tentang pasar modal syariah, serta peningkatan kompetensi aspek syariah para pelaku pasar.

Baca juga: Nilai Impor Indonesia Meningkat pada Juni 2021

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan untuk penguatan industri pasar modal syariah, sambung Wapres, penguatan kelembagaan perbankan syariah melalui merger tiga Bank Umum Syariah yang kini dikenal dengan nama PT. Bank Syariah Indonesia dan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Wapres mengatakan, total penerbitan Sukuk Ritel tersebut mencapai 203 triliun rupiah, dengan total investor sebanyak 347.145 individu.

Selain itu, lanjutnya, telah diterbitkan juga Green Sukuk yang merupakan SBSN pertama dan terbesar di dunia serta telah menerima sekitar 42 penghargaan dari berbagai lembaga internasional serta penerbitan instrumen investasi syariah di pasar modal syariah.

"Beberapa diantaranya adalah melalui (Otoritas Jasa Keuangan juga telah memberikan izin penerbitan instrumen investasi syariah di pasar modal syariah seperti reksa dana syariah dan saham syariah yang fatwanya diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI),” terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per-Juni 2021, aset saham syariah mencapai 3.372,2 Triliun Rupiah atau 47.23% dari total kapitalisasi indeks harga saham Indonesia.

“Pemerintah akan terus mengembangkan inovasi baik dalam bentuk instrumen SBSN maupun policy, regulasi, dan program untuk memperdalam pasar dan inklusi keuangan,” tandasnya.(OL-4)