Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Utama (Komut) PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku banyak pihak yang ingin menggeser posisi jabatan dirinya di perusahaan pelat merah itu.
Dia menegaskan tidak segan untuk membongkar permasalahan internal perusahaan ke publik, jika hal itu patut dibahas. Misalnya saja, dia secara blak-blakan bicara soal kartu kredit yang dimiliki dewan komisaris dan direksi yang dianggap tidak efisien. Alhasil, pihaknya sudah mencabut fasilitas penggunaan kartu kredit itu.
"Sudah banyak yang ingin mindahin saya, diminta berhenti, karena banyak orang berpikir kalau punya penghasilan Rp6 miliar setahun takut berhenti," kata Ahok dalam webinar, Kamis (8/7).
Ahok menyatakan tetap akan menjunjung reputasi, ketimbang memikirkan posisi jabatan. Bahkan, soal ancaman pemberhentian jabatan di Pertamina, yang disebut Ahok tidak memengaruhi kinerja dirinya.
Baca juga: Kota Malang Dinilai Gagal Terapkan PPKM Darurat
"Ini kembali ke masing-masing, kalau saya selalu percaya reputasi baik jauh lebih besar daripada kekayaan, jabatan apapun. Anda bisa hidup dengan reputasi, jadi berdirilah untuk kejujuran dan kebaikan. Soal dipecat atau enggak dapet jabatan nomor dua bagi saya," ucapnya.
Soal kartu kredit Pertamina, Ahok mengatakan menantang pejabat di perseroan itu agar buka-bukaan. Hal ini dianggap sebagai bentuk transparansi kerja.
Sebelumnya, Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyatakan, penggunaan fasilitas kartu kredit berpotensi memiliki penyalahgunaan yang besar dan dianggap tidak berkontribusi penting dalam pengelolaan keuangan Pertamina.
"Soal kartu kredit saya sengaja (bicara ke publik) yang Rp30 miliar, itu katanya adalah limitnya. Saya tantang saja berani buka enggak, punya kamu pakai ke mana saja. Gampang sekali ngetes orang dia jujur atau tidak, kalau jujur kenapa enggak berani buka," lanjutnya.
Soal banyak pihak yang ingin melengserkan dirinya dari kursi Pertamina, lanjut Ahok, tidak berbeda jauh saat dia menjadi Gubernur DKI Jakarta saat 2017 lalu. Seperti diketahui, dia kerap melontarkan pernyataan ceplas ceplos dan mengeluarkan kebijakan nyeleneh soal permasalanan di Ibu kota.
"Saya sampai bikin jokes (candaan), bedanya apa orang Pertamina dan di DKI. Saya bilang kalau pintar sudah di atas rata-rata orang pertamina, pintar. Kalau di DKI yang sebal sama saya dilihat dari matanya, saya tahu dia enggak suka sama saya. Kalau di Pertamina enggak keliatan tuh enggak sukanya, ini yang cilaka haha," tawa Ahok. (OL-4)
Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung akan menghadirkan sejumlah tokoh sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.
Pihaknya akan mengirim surat kepada Adhi Karya secara resmi untuk meminta pembongkaran.
Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu merespons pernyataan Hari. Keterlibatan Ahok dan Nicke diminta disampaikan ke penyidik.
Ahok bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Rabu (20/8) sore. Salah satu pembahasan dari pertemuan tersebut yakni mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Pembangunan hybrid warehouse di komplek pergudangan yang menggabungkan kantor, hunian, dan gudang dalam satu lokasi menjadi peluang investasi baru saat ini.
Sebagaimana diketahui kasus dugaan korupsi ini berpotensi merugikan negara sebesar Rp649,89 miliar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved