Durasi PPKM Darurat bakal Berdampak ke Perekonomian Indonesia  

KEPALA Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan, perekonomian Indonesia diperkirakan akan mengalami penurunan signifikan tergantung dari lamanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.

Langkah yang diambil pemerintah adalah membatasi mobilitas masyarakat padahal perekonomian tidak bisa berjalan tanpa mobilitas yang cukup. Terlebih target pembatasan mobilitas kali ini mencapai 50 persen. Padahal pembatasan mobilitas tahun lalu di daerah Jabodetabek saja hanya 30 persen dan hasilnya terjadi penurunan perekonomian.

"Jika mobilitas masyarakat semakin rendah maka akan terjadi juga kontraksi perekonomian dan ini tentunya karena ekonomi masih banyak pekerjaan yang membutuhkan mobilitas tidak bisa dikerjakan dari rumah. Terutama sektor-sektor yang membutuhkan mobilitas," kata Yose saat dihubungi, Selasa (6/7).

Kebanyakan sektor jasa tentunya harus melakukan pertemuan antara konsumen dengan produsen sehingga bisa dilihat bahwa perekonomian pada sektor-sektor tersebut akan terpengaruh. Terlebih sektor lainnya yang membutuhkan pergerakan manusia terutama dari sisi produksi, misalnya dalam sektor manufaktur.

Baca juga : Diperlukan Fleksibiltas Anggaran dalam Penanganan Pandemi Covid-19

"Ini semua yang akan mengalami permasalahan bila mobilitas turun sampai 50 persen. Jika mobilitas hanya turun 30% perekonomian bisa turun 6%. Jadi tergantung pembatasan mobilitas ini akan berlangsung berapa lama? Jika sampai 1 kuartal di (Q III) perekonomian bisa minus," ujar Yose.

Namun penurunan sampai minus 1-1,5 persen. Jika hanya satu bulan mungkin perekonomian bisa jatuh di angka 2 persen. Sehingga perekonomian tentunya akan dipengaruhi PPKM darurat ini karena akan mempengaruhi mobilitas masyarakat.

Menurut Yose juga apabila adanya rencana pemberian stimulus maka pemerintah jangan memberikan stimulus kepada produsen. Karena untuk memberikan mobilitas terbatas.

"Stimulus bisa diberikan kepada permintaannya. Yang terpenting adalah mencegah produsen tidak melakukan PHK kepada pekerjanya," pungkasnya. (OL-7)