KSP Dorong Pelatihan Calon Pekerja Migran Lewat Kartu Prakerja

KANTOR Staf Presiden (KSP) mendorong adanya agenda pelatihan melalui program Kartu Prakerja bagi para calon pekerja migran Indonesia (PMI). Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai hal tersebut perlu dilakukan demi meningkatkan kualitas para calon PMI sebelum akhirnya ditempatkan di suatu negara.

Selama ini, keterbatasan anggaran pelatihan dan sertifikasi memang masih menjadi persoalan bagi pemerintah. Oleh karena itu, Moeldoko mencoba melakukan terobosan dengan memanfaatkan keberadaan program Kartu Prakerja.

Ia mengaku telah berkomunikasi dengan Manajemen Pelaksana Program (PMO) Kartu Prakerja untuk bisa bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan demi mendukung kebijakan tersebut.

“Yang pertama tentang Kartu Prakerja, saya sudah panggil PMO. Pada dasarnya, seharusnya bisa dilakukan kerja sama dengan Kemenaker, dengan syarat menggunakan platform Kartu Prakerja," ujar Moeldoko di Ruang Rapat Utama KSP, Jumat (2/7).

Ia pun berencana, dalam waktu dekat, akan mempertemukan kedua belah pihak untuk membahas rencana tersebut secara lebih detil. “Nanti akan dikomunikasikan, kalau perlu kami pertemukan Kemenaker dengan manajemen Kartu Prakerja,” ungkapnya.

Kemenaker mencatat, pada 2021, alokasi anggaran pelatihan hanya tersedia untuk 3.008 orang. Bila berkaca pada 2020, jumlah penempatan PMI mencapai 112.000 orang,

Direktur Jenderal Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker Suhartono mengungkapkan saat ini pihaknya telah menyusun besaran struktur biaya pelatihan untuk dievaluasi. Hal itu perlu mendapat perhatian agar proses penempatan lancar dan tidak membebani pemberi kerja di luar negeri.

Selain itu, tantangan dan kendala lain dalam penempatan PMI di masa sekarang adalah soal tes PCR dan pemberian vaksin covid-19. Hal tersebut dinilai perlu mendapat perhatian karena adanya beberapa persyaratan khusus dari negara tujuan kerja.

“Kami perlu lebih masif karena penempatan pekerja migran ke luar negeri menjadi alternatif untuk mengurangi tingkat pengangguran. Tapi tes PCR dan vaksin menjadi persyaratan utama. Dan ada beberapa negara yang hanya menerima pekerja migran dengan jenis vaksin tertentu,” jelas Suhartono.

Dalam menanggapi hal tersebut, Moeldoko menyatakan akan mengatur beberapa komunikasi dan pertemuan dengan berbagai pihak terkait. Terutama terkait vaksin, ia menilai hal tersebut sangat mungkin dilakukan dengan baik saat ini.

“Terkait PCR dan vaksin menurut saya tidak susah, karena kita memang sudah ada program vaksinasi. Misalnya perlu vaksin tertentu untuk negara tertentu, nanti akan kita carikan. Misalnya untuk ke Eropa perlu vaksin Pfizer, ya nanti akan kita carikan,” tegas Moeldoko.

Namun, ia menyatakan perlu adanya pengaturan jadwal, dan data yang lengkap untuk pekerja migran yang akan divaksinasi. Dengan begitu, proses vaksinasi dan jadwal keberangkatan bisa terpantau dengan baik.

“Vaksin kan ada jedanya untuk dua dosis, nah ini perlu waktu. Jangan sampai vaksin berikutnya kedodoran. Perlu ada timeline yang pasti. Perlu ada data siapa, kapan, mau kemana, dan vaksinnya apa? Kita bisa bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dalam hal ini,” tandas Moeldoko. (P-2)