Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan anggaran sebanyak Rp8,043 triliun untuk 2022. Hal itu disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR, Kamis (24/6).
Trenggono menjelaskan, usulan penambahan anggaran sebesar Rp8,043 triliun itu akan digunakan dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan hingga peningkatan ekspor.
"KKP mengusulkan perbaikan tambahan pagu anggaran sebesar Rp8,043 triliun," ungkap Menteri Trenggono dalam keterangannya saat rapat kerja.
Bila usulan penambahan anggaran tersebut disetujui, maka pagu indikatif KKP tahun depan mencapai Rp14 triliun.
Menurut KKP, anggaran yang ditentukan saat ini tidak cukup. Berdasaran Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bapenas Nomor S-361 dan B.238 tanggal 29 April 2021, KKP hanya mendapat alokasi anggaran Rp6,122 triliun yang terdiri dari belanja operasional sebesar Rp2,6 triliun dan belanja non operasional Rp3,5 triliun.
Disamping program-program reguler, KKP mengaku memiliki tiga program prioritas KKP hingga 2024. Ketiganya meliputi peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya perikanan tangkap untuk kesejahteraan nelayan.
Kemudian pengembangan perikanan budidaya untuk meningkatkan ekspor yang didukung riset kelautan dan perikanan, serta pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya tawar, payau, dan laut berbasis kearifan lokal.
Lebih lanjut Trenggono mengatakan, pihaknya juga turut mengusulkan pendanaan dana alokasi khusus (DAK) bidang kelautan dan perikanan di 2022 sebesar Rp3 triliun. Pendanaan ini untuk mendukung capaian program prioritas nasional hingga program prioritas kementerian di daerah.
DAK bidang kelautan dan perikanan sendiri dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu DAK KP untuk Provinsi dan DAK KP untuk Kabupaten/Kota.
"Dapat kami sampaikan untuk tahun 2022, KKP mengusulkan pendanaan DAK bidang kelautan dan perikanan 2022 sebesar Rp3 triliun, yang terdiri atas DAK KP Provinsi sebesar Rp1 triliun dan Kabupaten/Kota sebesar Rp2 triliun," ujar Menteri KKP .
Masing-masing terdapat empat rencana kegiatan untuk DAK bidang kelautan dan perikanan 2022 di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kegiatan-kegiatan tersebut untuk mendukung capaian sejumlah program pemerintah pusat maupun kementerian di daerah.
Seperti misalnya, program pengembangan 5 food estate, serta penguatan kawasan sentra produksi pangan. Kemudian untuk peningkatan produksi perikanan, mendukung program terobosan KKP tahun 2021-2024, hingga guna mendukung pemulihan ekonomi nasional imbas pandemi covid-19.
Target dan output DAK Provinsi bidang KP tahun 2022 antara lain pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana di 66 pelabuhan perikanan, pengadaan sarana dan prasarana pengawasan kawasan konservasi di 37 kawasan konservasi perairan daerah dan 21 lokasi pengawasan dan lainnya.
Sementara itu berdasarkan hasil kesimpulan rapat kerja, Komisi IV DPR RI selanjutnya akan melakukan pendalaman lebih lanjut untuk menetapkan masing-masing program, kegiatan dan anggaran Tahun 2022 pada masing-masing eselon I lingkup KKP, atas revisi revisi pagu penambahan pagu anggaran yang diusulkan. (OL-8)
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGM Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
mendesak agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tidak memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang dirasakan masyarakat
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Komoditas ikan patin kini naik kelas, bukan sekadar ekspor, melainkan masuk ke rantai pasok pangan haji dan umrah dunia,
KKP memastikan ketersediaan ikan hasil budi daya aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri 1447 Hijriah.
Menteri KKP menjelaskan polemik anggaran kapal yang disebut sudah cair oleh Menkeu. Industri galangan belum terima order karena proses pengadaan masih berjalan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
MENTERI Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait dana pembelian kapal.
Ia menegaskan akan meminta persoalan tersebut segera ditangani agar tidak berulang dan tidak menimbulkan dampak lebih luas terhadap aktivitas nelayan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved