Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan 12 ribu hunian pada tahap awal operasional Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur pada 2024.
Pembangunan hunian untuk ASN tersebut akan memakan lahan seluas 101 hektare. "Sementara ini, kami sedang menghitung 12 ribu ASN, dipindahkan dari Jakarta ke IKN. Berapa jumlah apartemen atau hunian yang dipersiapkan," jelas Direktur Bina Penataan Bangunan PUPR Boby Ali Azhari dalam seminar virtual, Kamis (17/6).
"Kini, Kementerian Keuangan masih menghitung berapa APBN yang dikeluarkan dan swasta berapa," imbuhnya.
Baca juga: Ini Alasan Presiden belum Kirim Surpres RUU IKN
Pemerintah juga memperkirakan jumlah populasi di wilayah IKN pada 2024 mencapai 38 ribu orang. Total lahan yang harus disediakan untuk hunian sekitar pada 2024 seluas 101 hektare, serta luas lahan untuk fasilitas umum dan sosial sekitar 8 hektare.
"Sementara ini, belum diputuskan semua. Tapi masih dalam konteks hitungan fasilitas yang harus disiapkan, terutama konektivitas jalan dari kota sekitar," papar Boby.
Dalam perencanaan kawasan IKN juga terdapat lahan untuk alun-alun, Bukit Bendera dan Sumbu Kebangsaan seluas 26 hektare. Selanjutnya, Sumbu Tripraja atau lahan untuk gedung eksekutif, legislatif dan yudikatif ditargetkan seluas 10 hektare.
Baca juga: Emil Salim Minta Jokowi Kaji Ulang Pemindahan Ibu Kota
Lebih lajut, Boby menyebut pemerintah telah menargetkan pembangunan jalan raya dan koneksi tol. Rencananya, jalan tol yang menghubungkan Balikpapan-Samarinda sepanjang 30 kilometer (km). Lalu, jaringan jalan ke kawasan inti pusat pemerintah (KIPP) sepanjang 44 km.
"Dari Balikpapan menuju KIPP ini kan 1,5 jam. Ada harapan dari Presiden, apakah waktu tempuh itu bisa menjadi 30 menit. Bina Marga sedang mencari alternatif jalan," katanya.
Pemabangunan 80% kawasan IKN akan mengandalkan transportasi publik. Dalam hal ini, masyarakat akan dimanjakan dengan penggunaan sepeda dan fasilitas pejalan kaki.(OL-11)
Perubahan perilaku tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan kebijakan dan sistem yang kokoh.
Berdasarkan data, hanya sekitar 27% irigasi di Sulsel yang dalam kondisi baik, sementara 41% mengalami kerusakan sedang hingga berat dan sisanya mengalami kerusakan ringan.
KPK membeberkan konstruksi perkara terkait OTT di OKU, yang menjerat 6 tersangka. Perwakilan DPRD OKU meminta jatah proyek fisik di Dinas PUPR senilai Rp7 miliar.
Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono menyebut pembangunan landasan pacu atau runway jalur taxi dan apron bandara di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah selesai.
Kementerian PUPR menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan perumahan, mengingat banyak rumah subsidi diterima oleh masyarakat yang tidak berhak.
Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran RP75,63 triliun dalam RAPBN 2025. Anggaran tersebut turun drastis dari pagu anggaran yang diajukan sebesar Rp164,6 triliun.
Ia menilai pesan utama Prabowo adalah penguatan postur pertahanan sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap negara.
DEWAN Pimpinan Pusat Generasi Muda Pembaharu Indonesia (Gempar Indonesia) mendesak pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
SELAMA ini kita terlalu sering memaknai pembangunan sebagai pembangunan fisik: jalan, jembatan, gedung, kawasan industri, dan infrastruktur digital, tapi melupakan manusia
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan landasan kerja yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam pembangunan.
Salah satu dari empat tokoh tersebut berasal dari Indonesia adalah Marine Novita (Co-founder MilikiRumah)
Di tengah upaya pembangunan SDGs, muncul pertanyaan penting mengenai bagaimana sumber daya dapat dimobilisasi untuk menutup kesenjangan pembangunan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved