Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan 12 ribu hunian pada tahap awal operasional Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur pada 2024.
Pembangunan hunian untuk ASN tersebut akan memakan lahan seluas 101 hektare. "Sementara ini, kami sedang menghitung 12 ribu ASN, dipindahkan dari Jakarta ke IKN. Berapa jumlah apartemen atau hunian yang dipersiapkan," jelas Direktur Bina Penataan Bangunan PUPR Boby Ali Azhari dalam seminar virtual, Kamis (17/6).
"Kini, Kementerian Keuangan masih menghitung berapa APBN yang dikeluarkan dan swasta berapa," imbuhnya.
Baca juga: Ini Alasan Presiden belum Kirim Surpres RUU IKN
Pemerintah juga memperkirakan jumlah populasi di wilayah IKN pada 2024 mencapai 38 ribu orang. Total lahan yang harus disediakan untuk hunian sekitar pada 2024 seluas 101 hektare, serta luas lahan untuk fasilitas umum dan sosial sekitar 8 hektare.
"Sementara ini, belum diputuskan semua. Tapi masih dalam konteks hitungan fasilitas yang harus disiapkan, terutama konektivitas jalan dari kota sekitar," papar Boby.
Dalam perencanaan kawasan IKN juga terdapat lahan untuk alun-alun, Bukit Bendera dan Sumbu Kebangsaan seluas 26 hektare. Selanjutnya, Sumbu Tripraja atau lahan untuk gedung eksekutif, legislatif dan yudikatif ditargetkan seluas 10 hektare.
Baca juga: Emil Salim Minta Jokowi Kaji Ulang Pemindahan Ibu Kota
Lebih lajut, Boby menyebut pemerintah telah menargetkan pembangunan jalan raya dan koneksi tol. Rencananya, jalan tol yang menghubungkan Balikpapan-Samarinda sepanjang 30 kilometer (km). Lalu, jaringan jalan ke kawasan inti pusat pemerintah (KIPP) sepanjang 44 km.
"Dari Balikpapan menuju KIPP ini kan 1,5 jam. Ada harapan dari Presiden, apakah waktu tempuh itu bisa menjadi 30 menit. Bina Marga sedang mencari alternatif jalan," katanya.
Pemabangunan 80% kawasan IKN akan mengandalkan transportasi publik. Dalam hal ini, masyarakat akan dimanjakan dengan penggunaan sepeda dan fasilitas pejalan kaki.(OL-11)
KPK membeberkan konstruksi perkara terkait OTT di OKU, yang menjerat 6 tersangka. Perwakilan DPRD OKU meminta jatah proyek fisik di Dinas PUPR senilai Rp7 miliar.
Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono menyebut pembangunan landasan pacu atau runway jalur taxi dan apron bandara di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah selesai.
Kementerian PUPR menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan perumahan, mengingat banyak rumah subsidi diterima oleh masyarakat yang tidak berhak.
Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran RP75,63 triliun dalam RAPBN 2025. Anggaran tersebut turun drastis dari pagu anggaran yang diajukan sebesar Rp164,6 triliun.
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR menyebut Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN telah terhubung dengan jaringan infrastruktur jalan, meski secara persentase belum mencapai 90% rampung.
KPK memeriksa dua saksi guna mendalami proses lelang shelter atau tempat perlindungan dari bencana tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Harus ada upaya mendorong riset dan inovasi AI yang relevan dengan kebutuhan bangsa, serta menjaga etika dan nilai dalam teknologi.
Program pembangunan itu harus 60% pada tingkat kabupaten/kota, 20% provinsi dan 20% pusat. Namun, sayangnya, menurut Bursah sampai saat ini pembangunan di daerah masih dikendalikan pusat.
Sebelumnya Apdesi juga menyampaikan beberapa permohonan diantaranya penambahan Alokasi Dana Desa.
Dia juga menyoroti bahwa aktivitas masyarakat yang terkendala lantaran berada di kawasan hutan, harus pula mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan melalui kelestarian hutan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menilai, dengan data terpilah itu memungkinkan penyusunan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran.
KETUA Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Ciamis, Anjar Asmara, menanggapi banyaknya pertanyaan berkaitan kepemimpinan Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved