Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
BANK Indonesia menyatakan ketahanan sistem keuangan dalam kondisi tetap terjaga. Sekalipun fungsi intermediasi perbankan masih perlu didorong.
Diketahui, rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan pada April 2021 tetap tinggi, yakni 24,21%. Lalu, rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) tetap terjaga, yakni 3,22% (bruto) dan 1,06% (neto).
"Di tengah kondisi likuiditas yang tetap longgar, intermediasi perbankan menunjukkan perbaikan. Meski masih kontraksi sebesar -1,28% (yoy) pada Mei 2021," ujar Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyok dalam konferensi pers virtual, Kamis (17/6).
Baca juga: BI Kembali Tahan Suku Bunga Acuan di Level 3,5%
Perbaikan ini didorong kenaikan permintaan kredit, seiring berlanjutnya pemulihan aktivitas korporasi. Kondisi itu tecermin dari meningkatnya penjualan, pajak yang dibayarkan dan kemampuan bayar korporasi.
Menyoroti sektor rumah tangga, permintaan kredit di sektor properti juga membaik. Hal itu tecermin dari pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang tumbuh 6,61% (yoy). Sejalan dengan implementasi pelonggaran LTV dan insentif pajak oleh pemerintah. Pemulihan kredit juga terjadi di sektor UMKM, terutama di sektor perdagangan.
Baca juga: Ekonomi Digital Bisa Diandalkan untuk Dongkrak Pertumbuhan
Untuk mendorong momentum pemulihan fungsi intermediasi perbankan, berbagai langkah penguatan terus dilakukan melalui sinergi antarotoritas, perbankan dan dunia usaha. Tujuannya, menjaga optimisme dan mengatasi persoalan sisi permintaan, berikut sisi penawaran kredit dari perbankan kepada dunia usaha.
"Dalam kaitan ini, Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan transparansi SBDK perbankan. Serta, berkoordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk meningkatkan kredit/pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor prioritas," tukas Perry.(OL-11)
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Bank Indonesia mengungkapkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2025 tercatat sebesar US$152,6 miliar atau senilai Rp2.477 triliun.
Sejak awal tahun hingga 3 Juli 2025, modal asing keluar bersih di pasar saham dan SRBI masing-masing sebesar Rp52,95 triliun dan Rp34,72 triliun.
Sistem pembayaran digital QRIS Tap ditargetkan mendukung percepatan digitalisasi pembayaran di Sulawesi Selatan
BANK Indonesia memperkirakan Federal Reserve (The Fed) akan melonggarkan kebijakan moneternya secara bertahap dalam dua tahun mendatang.
nilai tukar rupiah ditutup menguat ke level (bid) Rp16.390 per dolar AS Kamis (19/6), meskipun demikian imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara dengan tenor 10 tahun naik
Apindo merespons Keputusan Bank Indonesia (BI) untuk menahan suku bunga acuan di level 5,50%, tingginya suku bunga disebut menjadi penghambat lapangan kerja
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved