Ini Empat Rekomendasi Bank Dunia bagi Indonesia

DAMPAK pandemi covid-19 masih akan membayangi perekonomian Indonesia. Tanpa penanganan dan formulasi kebijakan yang tepat, keterpurukan ekonomi dinilai potensial terjadi.

Untuk itu Bank Dunia melalui laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) bertajuk Boosting The Recovery, memberikan empat rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah. Empat rekomendasi itu dapat pula dijadikan prioritas bagi pengambil kebijakan untuk mendorong pemulihan ekonomi.

Kepala Perwakilan Bank Dunia Untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen mengungkapkan, rekomendasi kebijakan pertama ialah keteguhan pemerintah untuk memenangi pertarungan melawan covid-19.

"Ini penting sekali karena ini akan mengakhiri penderitaan masyarakat dan juga membangkitkan ekonomi," tuturnya dalam rilis IEP secara virtual, Kamis (17/6).

Hal itu menurutnya dapat dilakukan melalui akselerasi vaksinasi. Kecepatan dan pemerataan vaksinasi menjadi kunci utama. Satu bilang, langkah tersebut juga perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas testing, tracing dan membatasi mobilitas masyarakat.

Rekomendasi kedua ialah menjaga kebijakan moneter yang akomodatif untuk menjadi stimulan pertumbuhan kredit. Hal tersebut dirasa perlu dilakukan melalui pengelolaan keuangan eksternal. Satu juga menekankan pentingnya untuk menjaga dukungan terhadap ketahanan sektor perbankan.

Rekomendasi ketiga, kata Satu, ialah terus memberikan dukungan fiskal dalam jangka pendek dan menjaganya untuk kesinambungan fiskal jangka menengah. "Perlu untuk terus mendukung rumah tangga miskin dan rentan, dan kemudian juga usaha kecil, sehingga pemulihan bisa berjalan dengan baik," imbuhnya.

"Kemudian strategi fiskal jangka menengah akan memberi ruang fiskal dan juga meningkatkan rasa percaya dari para investor. Pendapatan dari pajak sebagai bagian dari rencana ini juga tidak dapat dinafikan," sambung Satu.

Prioritas ketiga dan keempat ialah peningkatan pencipataan lapangan kerja produktif dan peningkatan partisipasi perempuan. Bank Dunia, kata Satu, memandang pandemi covid-19 memberi dampak buruk pada kondisi ketenagakerjaan.

Hanya, dari masa krisis pula Indonesia memiliki peluang untuk mereformasi kebijakan. Di sektor ketenagakerjaan, pemerintah dapat melakukan reformasi melalui empat pilar.

"Pilar pertama adalah penyediaan pekerjaan pekerjaan di masa krisis, artinya kita harus melakukan retensi pelatihan dan up-skilling hingga pemulihan juga berjalan dengan baik," kata Satu.

Pilar kedua ialah fokus pada penciptaan lapangan kerja masyarakat kelas menengah. Hal tersebut dinilai penting untuk mengatasi peningkatan kemisikan akibat pandemi. Itu juga perlu dibarengi dengan upaya peningkatan produktivitas sektor-sektor usaha yang menyerap tenaga kerja besar.

"Indonesia baru saja mengambil langkah penting untuk investasi melalui omnibus law untuk menciptakan tenaga kerja. Fokusnya sekarang adalah implementasi yang efektif dan reformasi yang komplementer, sehingga bisa menjawab segala tantangan dan menjawab atau menyiasati hambatan yang masih dihadapi oleh Indonesia," ujar Satu.

Pilar ketiga ialah melengkapi angkatan kerja nasional dengan keterampilan yang mumpuni melalui pelatihan. Sedangkan pilar keempat ialah memberi kesempatan lebih bagi kelompok perempuan untuk bekerja.

"Ini bisa mempersempit kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Menciptakan partisipasi ekonomi dengan perempuan akan bisa meningkatkan dividen. Sebagai eprempuan, saya percaya apabila perempuan ada di tampu kepemimpinan, ini sangat penting sekali untuk mengubah atau membuat perubahan," pungkas Satu. (Mir/E-1)