RUPS Garuda Pangkas Komisaris masih belum Jelas

PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) mengungkapkan belum ada kepastian soal waktu pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaan untuk pemangkasan sejumlah komisaris perusahaan maskapai nasional itu. Seperti diketahui, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah meminta pemangkasan jumlah komisaris dua hingga tiga orang agar lebih efisien.

Pasalnya, Garuda diketahui memiliki setumpuk utang sampai Rp70 triliun. "Belum jelas (RUPS)," singkat Direktur Utama PT Garuda Indonesia Irfan Setiaputra saat dikonfirmasi Media Indonesia, Kamis (3/6).

Selain itu, Irfan juga mengatakan akan segera merilis laporan keuangan Garuda kuartal IV 2020 yang belum dipublikasi di laman resmi keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia. Dalam pernyataan resminya, Irfan secara pribadi menyampaikan permohonan maafnya karena merasa tidak bisa menyampaikan seluruh jawaban atas pertanyaan awak media mengenai masalah pelik yang dihadapai Garuda.

"Saya secara pribadi turut menyampaikan permohonan maaf jika dalam situasi yang menantang seperti saat ini, saya belum dapat membalas maupun menjawab secara satu persatu pertanyaan dan konfirmasi rekan media," tulisnya. Irfan menyampaikan jajaran manajemen Garuda Indonesia saat ini masih merumuskan sejumlah solusi permasalahan yang dihadapi akibat pandemi covid-19. Bahkan untuk efisiensi anggaran, perusahaan pelat merah itu menawarkan pensiun dini kepada karyawannya.

"Saat ini kami di jajaran manajemen Garuda berkeinginan untuk fokus dan memaksimalkan upaya dalam upaya pemulihan kinerja serta berbagai program strategis yang tengah dijalankan perusahaan," ujar Irfan.

Terpisah, Komisaris PT Garuda Indonesia Peter F Gontha mendukung usulan Erick soal pemangkasan anggota dewan komisaris. Dia sendiri mengumumkan telah mengajukan surat pemberhentian pembayaran honorarium.

"Jawaban Ercik Tohir, keren. Alhamdullilah ada perhatian dan ada jalan keluarnya mulai dengan pangkas komisaris. Ini permulaan yang baik," sebutnya di laman resmi Facebook Peter Gontha.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel pun mengaku mendukung upaya maskapai nasional Garuda Indonesia dalam menyelematkan bisnis perusahaan yang terlilit utang puluhan triliun. Dia mengharapkan langkah likuidasi bukan sebagai opsi pertama yang diambil perusahaan tersebut.

Hal itu diungkapkan Gobel saat berkunjung ke Kantor Garuda Indonesia di Jakarta Pusat, Rabu (2/6). "Tentu kami harapkan likuidasi solusi terakhir dan kami tidak mengharapkan hal itu terjadi. Saya percaya manajemen bisa mencari solusinya. Oleh karena itu kami berikan dukungan ke manajemen," ucapnya. (OL-14)