Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
DALAM situasi Covid-19, semua kegiatan pemerintahan, ekonomi, kemasyarakatan, bahkan peribadatan menjadi sulit. Sampai pembangunan termasuk pengadaan barang dan jasa terhenti karena refocusing anggaran, baik yang berasal dari APBD maupun APBN.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan hal itu saat hadiri halal bi halal Partai Gerindra Sumatera Selatan, di kantor DPD Partai Gerindra, Palembang, kemarin.
"Pada tahun 2020 tidak ada pengadaan barang dan jasa, akibatnya tidak ada belanja dan pembangunan. Perekonomian macet, kampus tutup, sekolah tutup, bahkan pasar dan mall pun tutup. Tidak ada kegiatan ekonomi," ujar Muzani dalam keterangannya, Jumat (28/5)
Namun memasuki tahun 2021, suasana lambat laun mulai berubah. "Kita kini memasuki kehidupan new normal dimana setiap gerak harus menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak," terang Muzani.
Maka, lanjutnya, di tahun ini pun belanja pemerintah terhadap barang dan jasa sudah mulai dilakukan.
"Ada optimisme baru yang diharapkan bisa mendorong perekonomian daerah dan meningkatkan daya beli di masyarakat. Karena pengadaan barang dan jasa sudah mulai dilakukan melalui tender. Kita bersyukur atas situasi yang kini mulai membaik," jelas Muzani.
"Gerindra berharap agar serapan anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD harus tepat sasaran," harap Muzani yang juga ketua Fraksi Gerinddra DPR RI
Misalnya dengan menciptakan lapangan kerja untuk mengatasi penganggurang yang kini semakin meluas akibat PHK.
"Karena itu proyek-proyek padat karya yang menyerap tenaga kerja harus menjadi prioritas bagi pembangunan kita," papar Wakil Ketua MPR itu.
Pengadaan barang dan jasa, kata Muzanj, juga harus mengutamakan produksi dalam negeri agar perputaran uang dan barang bisa berputar lebih cepat lagi.
"Ini sejalan dengan kampanye penggunan produksi dalam negeri oleh presiden Jokowi", terang Muzani.
Impor produk asing hanya dimungkinkan pada barang dan jasa yang tidak diproduksi di dalam negeri. Dengan demikian maka, perputaran ekonimi di dalam negeri akan lebih baik lagi, karena arus produksi dan konsumsi berjalan produktif. Termasuk daya beli masyarkat yang meningkat.
Muzani juga mengingatkan pentingnya pembangunan dirasakan pada masyarakat yang terdampak kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Partai Gerindra akan terus mengingatkan pemerintah agar setiap kebijakannya berpihak kepada rakyat. "Bagi kami ini adalah tugas mulia dan menjadi inti dari tujuan kami berpartai," pungkas Muzani. (OL-13)
Baca Juga: Abdee Slank Jadi Komisaris Baru Telkom
Ia mengatakan pergantian tersebut dilakukan untuk regenerasi partai mengingat Muzani telah menjadi Sekjen Partai Gerindra sejak partai berdiri pada 2008.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai penunjukan Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra.
Dia memastikan mengemban tugas sebagai sekjen dengan penuh tanggung jawab. Menteri Luar Negeri (Menlu) itu bakal mempedomani Muzani yang telah mengabdi sebagai sekjen selama 17 tahun.
KETUA Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto resmi menunjuk Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi Sekretaris Jenderal Partai Gerindra menggantikan Ahmad Muzani.
Dasco mempersilahkan partai politik (parpol) untuk menyampaikan sikapnya masing-masing. Keputusan tentang pemilihan kepala daerah itu akan diambil bersama-sama dengan seluruh partai.
Desakan untuk membatalkan pasal-pasal tembakau dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pengamanan Zat Adiktif semakin menguat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 mencapai 5,12% (yoy), meski dihadapkan pada ketidakpastian global
UNDANG-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai transparansi pembiayaan
Penambahan tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2026 dinilai berpotensi besar memberikan dampak ekonomi jika diimplementasikan secara optimal dan akuntabel.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
Presiden Prabowo selama ini selalu mengatakan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan ini harus dibuktikan dengan menjadikan kekayaan itu sebagian besar menjadi milik negara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved