Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
DALAM situasi Covid-19, semua kegiatan pemerintahan, ekonomi, kemasyarakatan, bahkan peribadatan menjadi sulit. Sampai pembangunan termasuk pengadaan barang dan jasa terhenti karena refocusing anggaran, baik yang berasal dari APBD maupun APBN.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan hal itu saat hadiri halal bi halal Partai Gerindra Sumatera Selatan, di kantor DPD Partai Gerindra, Palembang, kemarin.
"Pada tahun 2020 tidak ada pengadaan barang dan jasa, akibatnya tidak ada belanja dan pembangunan. Perekonomian macet, kampus tutup, sekolah tutup, bahkan pasar dan mall pun tutup. Tidak ada kegiatan ekonomi," ujar Muzani dalam keterangannya, Jumat (28/5)
Namun memasuki tahun 2021, suasana lambat laun mulai berubah. "Kita kini memasuki kehidupan new normal dimana setiap gerak harus menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak," terang Muzani.
Maka, lanjutnya, di tahun ini pun belanja pemerintah terhadap barang dan jasa sudah mulai dilakukan.
"Ada optimisme baru yang diharapkan bisa mendorong perekonomian daerah dan meningkatkan daya beli di masyarakat. Karena pengadaan barang dan jasa sudah mulai dilakukan melalui tender. Kita bersyukur atas situasi yang kini mulai membaik," jelas Muzani.
"Gerindra berharap agar serapan anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD harus tepat sasaran," harap Muzani yang juga ketua Fraksi Gerinddra DPR RI
Misalnya dengan menciptakan lapangan kerja untuk mengatasi penganggurang yang kini semakin meluas akibat PHK.
"Karena itu proyek-proyek padat karya yang menyerap tenaga kerja harus menjadi prioritas bagi pembangunan kita," papar Wakil Ketua MPR itu.
Pengadaan barang dan jasa, kata Muzanj, juga harus mengutamakan produksi dalam negeri agar perputaran uang dan barang bisa berputar lebih cepat lagi.
"Ini sejalan dengan kampanye penggunan produksi dalam negeri oleh presiden Jokowi", terang Muzani.
Impor produk asing hanya dimungkinkan pada barang dan jasa yang tidak diproduksi di dalam negeri. Dengan demikian maka, perputaran ekonimi di dalam negeri akan lebih baik lagi, karena arus produksi dan konsumsi berjalan produktif. Termasuk daya beli masyarkat yang meningkat.
Muzani juga mengingatkan pentingnya pembangunan dirasakan pada masyarakat yang terdampak kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Partai Gerindra akan terus mengingatkan pemerintah agar setiap kebijakannya berpihak kepada rakyat. "Bagi kami ini adalah tugas mulia dan menjadi inti dari tujuan kami berpartai," pungkas Muzani. (OL-13)
Baca Juga: Abdee Slank Jadi Komisaris Baru Telkom
Noel, sapaan karib Immanuel Ebenezer bukan merupakan anggota aktif, baik dalam kepengurusan maupun kegiatan partai.
Bendahara Fraksi Partai Gerindra sekaligus Anggota DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi arah kebijakan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat Sidang Tahunan MPR.
PARTAI Gerindra masih mengkaji pemberian sanksi kepada kadernya yang juga Bupati Pati Sudewo.
Ia mengatakan pergantian tersebut dilakukan untuk regenerasi partai mengingat Muzani telah menjadi Sekjen Partai Gerindra sejak partai berdiri pada 2008.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai penunjukan Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra.
Dia memastikan mengemban tugas sebagai sekjen dengan penuh tanggung jawab. Menteri Luar Negeri (Menlu) itu bakal mempedomani Muzani yang telah mengabdi sebagai sekjen selama 17 tahun.
ISTANA merespons putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang wakil menteri (wamen) untuk merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris atau direksi pada perusahaan
Rata-rata daerah hanya mampu mengumpulkan sekitar 30% Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pembentukan lembaga-lembaga baru oleh Presiden Prabowo Subianto sejatinya memang dibutuhkan dalam agenda pembangunan, namun seharusnya tidak membebani APBN
Fokus belanja besar pada program makan bergizi gratis (MBG) berisiko menekan stabilitas fiskal dan makroekonomi.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menilai anggaran yang ada di dalam RAPBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun untuk pendidikan telah sesuai dengan ketentuan UU.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Muhidin Mohamad Said menuturkan, pihaknya belum melihat mendetail perihal rancangan anggaran yang diberikan oleh pemerintah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved