Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
UNTUK mempermudah pemenuhan kebutuhan rumah rakyat, BP Tapera membuat program inisiasi KPR Tapera, bekerja sama dengan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) dan Perum Perumnas.
Inisiasi kolaborasi ini merupakan wujud komitmen BP Tapera untuk bergerak cepat dalam menyalurkan Pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat.
Kolaborasi perdana di Indonesia ini melibatkan BP Tapera sebagai pembiayaannya, BTN menjadi penyalur kredit, dan Perum Perumnas sebagai penyedia perumahan. “Ini adalah tonggak sejarah sekaligus batu loncatan untuk mencapai target pemenuhan kebutuhan rumah rakyat Indonesia,” kata Adi Setianto, Komisioner BP Tapera, dalam sebuah keterangan tertulis dikutip, Senin (24/5).
Lebih lanjut Adi Setianto, menjelaskan BP Tapera sebagai pembiayaan perumahan berbasis tabungan pada langkah awal akan ada 11.000 unit rumah yang akan dibiayai dari KPR Tapera yang ditujukan untuk para peserta awal BP Tapera yaitu para aparatur sipil negara (ASN).
"Proyek inisiasi ini sebagai langkah uji coba kerjasama dengan pengembang milik pemerintah. Kalau ini sudah berjalan dengan baik, Tapera akan menambah kapasitas penyediaan 40 ribu rumah dan tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan pengembang lainnya," tegas Adi.
Adi menambahkan bahwa penyaluran 11.000 unit rumah ini akan dipercepat prosesnya dan berharap bisa membangun 55.000 unit hingga akhir tahun 2021.
"Kami akan dorong terus penyalurannya. Masih ada beberapa program lain yang sudah kami siapkan. Ke depan kami tidak hanya menyediakan rumah, tapi ada juga program renovasi bagi ASN yang sudah memiliki rumah atau biaya membangun rumah bagi yang sudah punya lahan," sambung Adi.
Adi berharap program ini bisa berjalan dengan baik sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan penyediaan kebutuhan dasar berupa rumah bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun dalam pelaksanaannya, program Tapera termasuk dalam pelaksanaan Program Sejuta Rumah (PSR) di Indonesia.
"Semoga proyek inisiasi ini menjadi titik terang dari mimpi besar Pemerintahan Presiden Joko Widodo agar seluruh masyarakat Indonesia dengan berbagai mendapat manfaat dan kemudahan dari fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Tapera," ucapnya.
BP Tapera akan terus menghimpun dan menyediakan dana murah dengan jangka panjang pembiayaan perumahan rumah pertama yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pada tahap pertama proyek inisiasi BP Tapera akan menyalurkan pembiayaan perumahan dengan target 11.000 peserta.
Adapun lokasi projek perdana penyaluran bantuan akan dilaksanakan di Provinsi Lampung yakni di proyek pembangunan Perumnas yakni Perumahan Samesta Pesawaran Residence. Selanjutnya BP Tapera akan menyediakan 40.000 unit rumah yang akan selesai disalurkan hingga akhir tahun ini. (RO/OL-09)
Impian punya rumah sendiri kini semakin dekat! Dengan Fasilitas Pembiayaan Rumah Tapera dari BP Tapera
Pekerja yang sudah memiliki hunian atau rumah tetap wajib ikut simpanan Tapera
BP Tapera ditargetkan oleh pemerintah menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar 220 ribu unit rumah senilai Rp28,2 Triliun pada 2025.
Hasil pemantauan yang dilakukan oleh para petugas ini menjadi rujukan bagi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam (PKP) memastikan hunian yang layak.
Maruarar Sirait mengapresiasi kinerja Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang berhasil merealisasikan penyaluran FLPP Kuartal I Tahun 2025 yang mencapai 53.874 unit.
Program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebagai upaya menyediakan akses rumah subsidi
KSPSI Jabar menilai kebijakan pemerintah terkait kewajiban iuran untuk Tapera dengan potongan sebesar 3% dari gaji setiap bulan dianggap tak sensitif dengan kondisi perekonomian rakyat.
Pasalnya, kebijakan tersebut dianggap memberatkan pekerja yang harus diwajibkan ikut dalam kepesertaan Tapera. Iuran kepesertaannya pun cukup besar dengan penghitungan
Ratusan masa aksi dari kalangan buruh melakukan demo di kawasan patung kuda, Jakarta Pusat. Salah satu tuntutanya yakni mendesak pemerintah mencabut peraturan tentang Tapera
Guru-guru swasta dan honorer atau Non ASN cemas. Tapera rencananya bukan hanya menyasar ASN namun juga pekerja swasta dan pekerja yang dikategorikan pekerja mandiri.
Mendikdasmen Abdul Mu'ti membahas rencana pembangunan rumah untuk guru. Mendikdasmen menyoroti rencana pembangunan rumah untuk guru agar dapat memberikan semangat dalam mengajar
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved