Airlangga: Pendidikan Kunci Capai Visi Indonesia Maju

INDONESIA memiliki visi untuk menjadi negara maju dan keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah (middle income trap) di 2045. Salah satu kunci guna mencapai visi itu ialah melalui pendidikan yang menciptakan sumber daya manusia unggul.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam webinar Kebangkitan Nasional dan Peran Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus Pelantikan Pengurus Ikagan Alumni UIN Syarif Hidayatullah (IKALUIN) periode 2020-2024, yang dikutip dari siaran pers, Sabtu (22/5).

"Pada 20 Mei lalu kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional untuk meneladani semangat juang pendahulu kita mewujudkan bangsa yang mandiri, lepas dari penjajahan. Oleh karena itu, kita harus berperan aktif dalam pembangunan nasional mewujudkan bangsa yang merdeka melalui perannya masing-masing: merdeka dari kebodohan, merdeka dari kemiskinan, dan merdeka dari cara-cara birokrasi yang menghambat pertumbuhan. Tidak lupa, semoga kita juga dapat merdeka dari pandemi Covid-19 dan membuat ekonomi mandiri," tuturnya.

Dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi dan penanganan covid-19, kata Airlangga, pemerintah selalu membutuhkan kerja sama dari masyarakat, terutama dari dunia akademik, untuk memastikan seluruh kebijakan dan strategi yang diambil pemerintah dapat berjalan secara optimal. Pandemi ini sebenarnya adalah momentum tepat untuk mempercepat transformasi ekonomi mencapai visi Indonesia Maju.

Saat ini, tren harian kasus covid-19 secara nasional terus menurun. Persentase kasus aktif dan kesembuhan lebih baik daripada global. Seiring dengan penanganan pandemi yang membaik, perekonomian Indonesia juga diprediksikan rebound di 2021 dengan proyeksi pertumbuhan sebesar 4,5% hingga. 5,3% di 2021 dan 5,4% hingga 6% di 2022.

Untuk menjaga momentum positif ini, dalam jangka pendek

Pemerintah akan fokus untuk tetap menjaga sinergi “gas-rem” dalam perumusan kebijakan ekonomi dan penanganan kesehatan guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Sementara itu, reformasi regulasi dalam UU Cipta Kerja dan turunannya diharapkan akan menjadi faktor pendongkrak ekonomi dalam jangka menengah dan panjang.

Selain itu, untuk mendorong investasi, UU Cipta Kerja dan turunannya Perpres No. 10 Tahun 2021 mengatur tentang Daftar Prioritas Investasi. Semua bidang usaha dinyatakan terbuka untuk penanaman modal, kecuali yang dinyatakan tertutup oleh UU dengan tetap memperhatikan perlindungan dan pemberdayaan UMKM.

Dengan dihapusnya berbagai hambatan regulasi dan investasi, diharapkan akan membantu menarik investor, memunculkan usaha-usaha baru, menciptakan lapangan kerja, dan membantu Indonesia mewujudkan mimpinya menjadi negara maju. (OL-8)