Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
SAAT mengunjungi Pusat Pemasaran dan Distribusi Ikan Brondong (PPDI) di Lamongan, Jawa Timur, Presiden Joko Widodo menerima berbagai masukan dari nelayan. Termasuk mengenai pembangunan breakwater atau dinding pemecah ombak di pelabuhan setempat.
Infrastruktur itu diperlukan untuk menahan ombak yang masuk, agar tidak terlalu tinggi. Apabila breakwater tidak dibangun, gelombang air laut yang kuat kerap menerjang perahu nelayan hingga berpotensi mengalami kerusakan.
Mendengar permintaan itu, tanpa pikir panjang, Jokowi, sapaan akrabnya, langsung menghubungi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang berada di Jakarta.
"Pak Menteri, kalau pembangunan breakwater itu (tanggung jawab) di Kementerian PUPR atau Kemenhub?" tanya Kepala Negara, Kamis (6/5).
"Breakwater bisa di Kementerian PUPR, Pak," jawab Basuki.
Baca juga: Presiden ke Jawa Timur Tinjau Pusat Pemasaran Ikan
"Kapan bisa dikerjakan di Lamongan?" tanya Jokowi lagi.
"Habis Lebaran kami ke lapangan, Pak."
Tidak puas dengan jawaban tersebut, Jokowi kembali mempertegas pertanyaannya. "Perkiraan habis Lebaran ke lapangan. Kapan bisa dikerjakannya kira-kira?"
"Juli atau Agustus, Pak," jawab Basuki dengan memberikan target.
"Agustus, Oke. Nggih, suwun. Di Lamongan ya. Terima kasih," tutup Presiden.
Baca juga: Bertemu Jokowi, Nelayan Curhat Minta Diberikan Alat Penangkap
Pemerintah berupaya menyempurnakan sarana dan prasarana di PPDI Brondong di Lamongan, Jawa Timur. Upaya itu bertujuan meningkatkan kinerja nelayan maupun pedagang, yang setiap hari beraktivitas di kawasan itu.
Selain pemecah ombak, beberapa fasilitas yang akan diperbaiki adalah tingkat kedalaman pelabuhan dan penerangan. "Ada keluhan soal pendangkalan di pelabuhan. Saya pastikan dalam dua atau tiga bulan ini akan segera dilakukan pengerukan. Lampu haluan juga akan ditinggikan. Itu sudah kami sanggupi," jelas Jokowi.
Pihaknya berharap peningkatan fasilitas dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pedagang. Lamongan dikenal sebagai daerah dengan potensi perikanan cukup besar. Pada 2020, sektor perikanan budidaya setempat menghasilkan 59.728,16 ton. Dari sektor perikanan tangkap, wilayah itu mencatat produksi 76.692,96 ton.(OL-11)
PENGEMBANGAN sektor energi di wilayah pesisir Jawa Timur harus memiliki roadmap (peta jalan) yang terencana baik dengan mengakomodasi kepentingan dan kebermanfaatannya bagi nelayan.
Harga ikan di Pasar Tradisional Naikoten 1 dan Pasar Ikan Oeba, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur mengalami kenaikan signifikan akibat cuaca buruk.
Pemkot Semarang mengalokasikan anggaran sekitar Rp87 juta dari pengalihan beberapa kegiatan di Dinas Perikanan untuk mendukung program tersebut.
Angin kencang yang bertiup saat ini kecepatan naik dua kali lipat dibandingkan kondisi normal. Jika memaksakan diri untuk melaut bisa mengancam keselamatan mereka.
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menegaskan bahwa kemandirian pangan nasional tidak akan tercapai maksimal tanpa melibatkan potensi maritim secara progresif.
Nelayan setempat sudah tidak melaut sejak dua minggu terakhir akibat cuaca buruk.
Kunjungan kerja sekaligus mengisi waktu liburnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau pembangunan Jalan Tol Ibu Kota Nusantara
Peninggalan lain sekaligus saksi bisu banyaknya pembangunan infrastruktur di Indonesia dari Basuki Hadimuljono ialah topi Kementerian PU-Pera.
Peresmian ini merupakan bagian dari upaya percepatan penyerahan infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR melalui pendanaan APBN.
Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono menyebut pembangunan landasan pacu atau runway jalur taxi dan apron bandara di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah selesai.
Istana Garuda IKN dan lapangan serta podium bisa digunakan untuk mendukung kegiatan upacara 17 Agustus.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan akan menunggu arah dan usulan yang nanti akan diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved