Rabu 05 Mei 2021, 09:15 WIB

Kepala Daerah Harus Diberi Sanksi Jika Penyerapan Anggaran Rendah

Mediaindonesia.com | Ekonomi
Kepala Daerah Harus Diberi Sanksi Jika Penyerapan Anggaran Rendah

ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas
Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan tol Serang-Panimbang di Rangkasbitung, Lebak, Banten, Kamis (5/11/2020)

 

PRESIDEN Joko Widodo kesal dengan kepala daerah karena serapan anggaran di daerah sebesar Rp182 triliun mengendap di bank. Presiden memerintahkan kepala daerah untuk segera membelanjakan anggaran mereka, tidak menunda-nundanya karena itu menghambat pertumbuhan ekonomi.

Menanggapi kekesalan presiden itu, politisi Partai NasDem Irma Suryani Chaniago menyatakan heran mengapa serapan anggaran bisa rendah dan menggambarkan kinerja anjlok. Ia mendesak kepala daerah yang abai membelanjakan anggarannya untuk diberi sanksi.

"Saya minta kemendagri atau pemerintah pusat segera mengingatkan pemda-pemda untuk segera membelankan anggarannya. Kalau perlu memberikan sanksi kepada kepala daerah yang abai dengan menghentikan tunjangan perjalanan dinas selama beberapa bulan jika performa serapan masih buruk," kata Irma dalam keterangan tertulis, Rabu (5/5).

Setahu Irma, ini kali kedua presiden mengingatkan. "Masa iya sampai akhir Maret 2021 menurut presiden dana yg mengendap di perbankan daerah masih Rp182 triliun. Bukannya semakin turun malah semakin naik. Naik 11,2 persen. Artinya dana tersebut tidak segera dibelanjakan. Kalau ingin dapat uang lebih tingkatkan APBD dong. Jangan cuma mengharapkan bunga bank. Memalukan," cetus Irma.

baca juga: Penyerapan anggaran

Menutur Irma, pemilihan kepala daerah secara langsung  bukan berarti Kemendagri atau pemerintah pusat tidak bisa memberikan sanksi pada gubernur, bupati dan wali kota yang kinerjanya jeblok. Mereka tetap harus diberik sanksi. Dan sebaiknya pemerintah bikin dasar hukum yang lebih tegas untuk menindak mereka yang berkinerja buruk dan menghambat pembangunan.

"Kalau perlu pemerintah pusat juga bisa memberikan sanksi dengan pemangkasan anggaran dana transfer daerah tahun berikutnya untuk memberi efek jera," kata Irma.

Irma menambahkan sangat memalukan gubernur, bupati dan wali kota yang cuma bisa menghabiskan APBN dan tidak bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. "Itu membuktikan mereka menang pilkada hanya karena punya dana tapi tidak punya kemampuan sebagai pemimpin wilayah dan daerah," pungkasnya. (OL-3)

Baca Juga

Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden

Nelayan Minta Pemecah Ombak, Jokowi Langsung Hubungi Menteri PUPR

👤Andhika Prasetyo 🕔Kamis 06 Mei 2021, 17:33 WIB
Permintaan dari para nelayan mengemuka saat Presiden meninjau PPDI Lamongan, Jawa Timur. Pemecah ombak diperlukan agar air laut yang masuk...
Ist/BJB

Ayo Ngabuburit di Acara Semarak BJB Bisa Jadi Berkah di Youtube

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 06 Mei 2021, 17:30 WIB
Acara Semarak Bisa Jadi Berkah dapat disaksikan secara langsung melalui live streaming Youtube di channel bank bjb mulai pukul 16.00 WIB...
 ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

Presiden: Produk Perikanan Indonesia Bisa Tembus Pasar Dunia

👤Andhika Prasetyo 🕔Kamis 06 Mei 2021, 17:17 WIB
Jokowi melihat PT BMI memiliki kemampuan dan kapasitas mumpuni dalam memproduksi dan memasarkan komoditas hasil olahan...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Citarum Mulai Harum

  Sudah tiga tahun Sungai Citarum dikeroyok. Sampah mulai berkurang, air terlihat lebih bersih.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya