Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah Redjalam memproyeksikan pertumbuhan kredit pada 2021 ini akan berada di kisaran 7% hingga 9%. Angka itu lebih rendah dari yang diperkirakan sebelumnya, yakni berkisar 11% hingga 12%.
"Keseluruhan tahun ini kita perkirakan pertumbuhan kredit tidak akan melewati 10%, paling di kisaran 7% hingga 9% di tahun ini," ujarnya dalam CORE Media Discussion bertema Mendobrak Inersia Pemulihan Ekonomi secara virtual, Selasa (27/4).
Itu karena penanganan pandemi covid-19 belum secepat yang dibayangkan di akhir 2020 dan progres vaksinasi terbilang lambat. Ancaman gelombang kedua dinilai akan memengaruhi kepercayaan masyarakat untuk mulai beraktivitas dan melakukan konsumsi.
Oleh karena itu, kata Piter, pemerintah perlu melahirkan dan mempertahankan kebijakan yang dapat mendorong konsumsi masyarakat. Sebab, itu merupakan salah satu yang dapat dilakukan guna menahan pelemahan konsumsi yang merambat pada perekonomian.
"Kita berharap pemerintah saat ini sangat menyadari bahwa untuk memulihkan perkeonomian perlu kebijakan countercyclical," tuturnya
Sejak pandemi merebak, tingkat konsumsi masyarakat terus mengalami penurunan. Padahal kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berkisar 56%. Penurunan konsumsi di tengah pandemi bukan semata karena masyarakat kehilangan daya beli, tapi juga karena menahan konsumsinya.
Hal itu tercermin dari tumbuh tingginya Dana Pihak Ketiga (DPK) di perbankan yang kemudian diikuti penurunan pertumbuhan penyaluran kredit yang negatif. Tercatat, sejak Maret 2020 hingga Desember 2020, pertumbuhan kredit tumbuh minus 2,4%, sedangkan DPK tumbuh positif dua digit.
Baca juga : Ekonomi Triwulan I Diprediksi Minus 1%
"Ini sesuatu yang mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi di perekonomian kita," terang Piter.
Sebab, pertumbuhan kredit sangat erat kaitannya dengan penyaluran dan permintaan kredit. Kebijakan moneter setahun terakhir terbilang sangat longgar dan likuiditas perbankan berada di atas kecukupan. Namun permintaan kredit tidak mengikuti hal tersebut.
"Demand kredit menurun sebab kondisi perekonomian kita dalam hal ini di tengah pandemi mengalami penurunan luar biasa," tutur Piter.
Perbankan, imbuhnya, juga akan sangat selektif dalam menyalurkan kreditnya. Sebab, risiko di tengah pandemi begitu tidak pasti dan perlu menjadi pertimbangan dasar dalam penyaluran kredit.
"Bank akan sangat selektif dalam menyalurkan kredit, sebab risiko dari penyaluran kredit sangat tinggi, loan at risk perbankan melonjak hingga di atas 20%. Itu sangat tinggi walupun NPL perbankan masih terjaga di kisaran 3%," jelas Piter.
"Penurunan pertumbuhan kredit harus dilawan dan harus ada kebijakan lawan arah atau counter siklus," pungkasnya. (OL-7)
Pemerintah dan pelaku usaha mendorong pembentukan Tim Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri untuk merealisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
PERWAKILAN Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) sekaligus Secretary General of the International Economic Association Lili Yan Ing menegaskan target pertumbuhan ekonomi 2026 di angka 5,4% tidak bisa hanya mengandalkan konsumsi masyarakat.
KAMAR Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai bahwa tekanan terhadap kelompok kelas menengah bawah menjadi pekerjaan rumah (PR) terbesar khususnya bagi pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.
Kerusakan padang lamun di pesisir Jawa dan sebagian Sumatra berpotensi menjadi salah satu sumber emisi karbon tersembunyi terbesar di Indonesia.
Taxco Solution, perusahaan konsultan profesional di bidang pajak, akuntansi, kepabeanan, dan hukum, resmi memperluas jangkauan layanannya dengan membuka Kantor Cabang Palembang.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi harus dibarengi pemerataan saat meresmikan 166 Sekolah Rakyat. Simak poin penting pidatonya.
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved