Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
DIREKTUR Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah Redjalam memproyeksikan pertumbuhan kredit pada 2021 ini akan berada di kisaran 7% hingga 9%. Angka itu lebih rendah dari yang diperkirakan sebelumnya, yakni berkisar 11% hingga 12%.
"Keseluruhan tahun ini kita perkirakan pertumbuhan kredit tidak akan melewati 10%, paling di kisaran 7% hingga 9% di tahun ini," ujarnya dalam CORE Media Discussion bertema Mendobrak Inersia Pemulihan Ekonomi secara virtual, Selasa (27/4).
Itu karena penanganan pandemi covid-19 belum secepat yang dibayangkan di akhir 2020 dan progres vaksinasi terbilang lambat. Ancaman gelombang kedua dinilai akan memengaruhi kepercayaan masyarakat untuk mulai beraktivitas dan melakukan konsumsi.
Oleh karena itu, kata Piter, pemerintah perlu melahirkan dan mempertahankan kebijakan yang dapat mendorong konsumsi masyarakat. Sebab, itu merupakan salah satu yang dapat dilakukan guna menahan pelemahan konsumsi yang merambat pada perekonomian.
"Kita berharap pemerintah saat ini sangat menyadari bahwa untuk memulihkan perkeonomian perlu kebijakan countercyclical," tuturnya
Sejak pandemi merebak, tingkat konsumsi masyarakat terus mengalami penurunan. Padahal kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berkisar 56%. Penurunan konsumsi di tengah pandemi bukan semata karena masyarakat kehilangan daya beli, tapi juga karena menahan konsumsinya.
Hal itu tercermin dari tumbuh tingginya Dana Pihak Ketiga (DPK) di perbankan yang kemudian diikuti penurunan pertumbuhan penyaluran kredit yang negatif. Tercatat, sejak Maret 2020 hingga Desember 2020, pertumbuhan kredit tumbuh minus 2,4%, sedangkan DPK tumbuh positif dua digit.
Baca juga : Ekonomi Triwulan I Diprediksi Minus 1%
"Ini sesuatu yang mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi di perekonomian kita," terang Piter.
Sebab, pertumbuhan kredit sangat erat kaitannya dengan penyaluran dan permintaan kredit. Kebijakan moneter setahun terakhir terbilang sangat longgar dan likuiditas perbankan berada di atas kecukupan. Namun permintaan kredit tidak mengikuti hal tersebut.
"Demand kredit menurun sebab kondisi perekonomian kita dalam hal ini di tengah pandemi mengalami penurunan luar biasa," tutur Piter.
Perbankan, imbuhnya, juga akan sangat selektif dalam menyalurkan kreditnya. Sebab, risiko di tengah pandemi begitu tidak pasti dan perlu menjadi pertimbangan dasar dalam penyaluran kredit.
"Bank akan sangat selektif dalam menyalurkan kredit, sebab risiko dari penyaluran kredit sangat tinggi, loan at risk perbankan melonjak hingga di atas 20%. Itu sangat tinggi walupun NPL perbankan masih terjaga di kisaran 3%," jelas Piter.
"Penurunan pertumbuhan kredit harus dilawan dan harus ada kebijakan lawan arah atau counter siklus," pungkasnya. (OL-7)
Revisi tiga Peraturan Menteri Investasi diharapkan mempermudah proses perizinan berusaha.
MENTERI PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mendorong reindustrialisasi sebagai langkah strategis untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
ARAH pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai semakin suram. Indikator-indikator utama terus melemah, kebijakan publik dianggap belum efektif.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Langkah pemerintah melakukan deregulasi terkait impor dan kemudahan berusaha diapresiasi.
HIMPUNAN Kawasan Industri Indonesia (HKI) menegaskan perlunya langkah konkret untuk memperkuat ekosistem investasi kawasan industri di tengah target ambisius pemerintah
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved