Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
CENTER of Reform on Economics (CORE) Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2021 masih di zona negatif yakni -1% hingga -0,5%. Perbaikan baru terjadi di triwulan II dengan prediksi ekonomi bakal tumbuh di kisaran 4% hingga 5%.
"Jadi ini masih di bawah target pemerintah. Full year kan prediksikan dengan kacamata sekarang itu 3% sampai 4%," ujar Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal dalam CORE Media Discussion bertema Mendobrak Inersia Pemulihan Ekonomi secara virtual, Selasa (27/4).
"Itu karena pertumbuhannya tidak diikuti oleh pemulihan konsumsi rumah tangga yang menjadi penyumbang terbesar produk domestik bruto (PDB). Konsumsi rumah tangga masih relatif terbatas, sangat lambat, meski ekspor tumbuh tinggi," sambungnya.
Dalam empat bulan pertama di 2021, kata Faisal, mobilitas masyarakat memang mengalami sedikit peningkatan. Kunjungan ke tempat-tempat hiburan dan wisata jarak dekat mulai meningkat.
Hanya, peningkatan mobilitas itu tidak diikuti oleh peningkatan konsumsi masyarakat. Misal, indeks penjualan riil hingga triwulan I 2021 masih -17% secara tahunan. Lalu tingkat inflasi inti yang menggambarkan daya beli masyarakat justru minus alias deflasi.
"Inflasi inti justru dalam satu tahun terakhir sampai awal 2021 belum ada demand full inflation. Bahkan di Maret masuk untuk pertama kali sejak awal 2020 masuk ke zona negatif, atau deflasi -0,03%. Jadi belum terlihat indikasi peningkatan dari sisi konsumsi yang cukup kuat," kata Faisal.
Lemahnya konsumsi masyarakat juga disebabkan dari optimisme keyakinan konsumen. Faisal bilang dari beberapa golongan masyarakat, hanya satu golongan yang optimistis, yakni masyarakat dengan pengeluaran di atas Rp5 juta per bulan.
Kebijakan relaksasi pajak yang dikeluarkan awal Maret 2021 dinilai hanya akan berdampak sekadarnya pada peningkatan konsumsi. Sebab, kebijakan itu temporer dan sebelum pandemi industri otomotif juga telah melemah.
Apalagi kontribusi sektor otomotif pada PDB relatif kecil, yakni berkisar 3%. "Stimulus yang diberikan untuk PPnBM kami perkirakan masih belum sustainable. Pertama, kalau dilihat dari sisi respons dari konsumen, rerata memang memanfaatkan diskon yang diberikan pemerintah, tidak murni dari demand karena kebutuhan," imbuh Faisal.
"Kita juga bisa lihat stimulus ini diberikan dengan tahapan. Ini berarti peningkatan penjualan kendaraan roda empat juga akan turun sejalan dengan penurunan diskon. Ini memang bisa meningkatkan penjualan pada tahun ini, tapi kemudian ketika masa diskon habis kami perkirakan akan kembali ke kondisi semula sebelum diberikan stimulus," pungkasnya. (OL-14)
KEMENTERIAN Pertanian menyampaikan harga beras kembali menjadi penyelamat stabilitas harga pangan nasional.
BERDASARKAN rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) DIY) peda Agustus 2025 secara bulanan mengalami defiasi sebesar 0,24% (mtm), lebih rendah dibandingkan Juli 2025.
BADAN Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa pada Agustus 2025 terjadi deflasi sebesar 0,08% atau terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK).
SUMATRA Utara berisiko menghadapi tekanan ekonomi yang lebih dalam jika tren deflasi berlanjut pada Juli 2025.
INFLASI bulanan pada Juni 2025 tercatat sebesar 0,19%, ditandai dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,07 pada Mei menjadi 108,27.
BPS mencatat deflasi Gabungan Kota Indeks Harga Konsumen (IHK) DIY Mei 2025 sebesar -0,15% (mtm), turun dibandingkan realisasi April 2025 yang mengalami inflasi sebesar 1,67% (mtm).
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved