Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
CENTER of Reform on Economics (CORE) Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2021 masih di zona negatif yakni -1% hingga -0,5%. Perbaikan baru terjadi di triwulan II dengan prediksi ekonomi bakal tumbuh di kisaran 4% hingga 5%.
"Jadi ini masih di bawah target pemerintah. Full year kan prediksikan dengan kacamata sekarang itu 3% sampai 4%," ujar Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal dalam CORE Media Discussion bertema Mendobrak Inersia Pemulihan Ekonomi secara virtual, Selasa (27/4).
"Itu karena pertumbuhannya tidak diikuti oleh pemulihan konsumsi rumah tangga yang menjadi penyumbang terbesar produk domestik bruto (PDB). Konsumsi rumah tangga masih relatif terbatas, sangat lambat, meski ekspor tumbuh tinggi," sambungnya.
Dalam empat bulan pertama di 2021, kata Faisal, mobilitas masyarakat memang mengalami sedikit peningkatan. Kunjungan ke tempat-tempat hiburan dan wisata jarak dekat mulai meningkat.
Hanya, peningkatan mobilitas itu tidak diikuti oleh peningkatan konsumsi masyarakat. Misal, indeks penjualan riil hingga triwulan I 2021 masih -17% secara tahunan. Lalu tingkat inflasi inti yang menggambarkan daya beli masyarakat justru minus alias deflasi.
"Inflasi inti justru dalam satu tahun terakhir sampai awal 2021 belum ada demand full inflation. Bahkan di Maret masuk untuk pertama kali sejak awal 2020 masuk ke zona negatif, atau deflasi -0,03%. Jadi belum terlihat indikasi peningkatan dari sisi konsumsi yang cukup kuat," kata Faisal.
Lemahnya konsumsi masyarakat juga disebabkan dari optimisme keyakinan konsumen. Faisal bilang dari beberapa golongan masyarakat, hanya satu golongan yang optimistis, yakni masyarakat dengan pengeluaran di atas Rp5 juta per bulan.
Kebijakan relaksasi pajak yang dikeluarkan awal Maret 2021 dinilai hanya akan berdampak sekadarnya pada peningkatan konsumsi. Sebab, kebijakan itu temporer dan sebelum pandemi industri otomotif juga telah melemah.
Apalagi kontribusi sektor otomotif pada PDB relatif kecil, yakni berkisar 3%. "Stimulus yang diberikan untuk PPnBM kami perkirakan masih belum sustainable. Pertama, kalau dilihat dari sisi respons dari konsumen, rerata memang memanfaatkan diskon yang diberikan pemerintah, tidak murni dari demand karena kebutuhan," imbuh Faisal.
"Kita juga bisa lihat stimulus ini diberikan dengan tahapan. Ini berarti peningkatan penjualan kendaraan roda empat juga akan turun sejalan dengan penurunan diskon. Ini memang bisa meningkatkan penjualan pada tahun ini, tapi kemudian ketika masa diskon habis kami perkirakan akan kembali ke kondisi semula sebelum diberikan stimulus," pungkasnya. (OL-14)
SUMATRA Utara berisiko menghadapi tekanan ekonomi yang lebih dalam jika tren deflasi berlanjut pada Juli 2025.
INFLASI bulanan pada Juni 2025 tercatat sebesar 0,19%, ditandai dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,07 pada Mei menjadi 108,27.
BPS mencatat deflasi Gabungan Kota Indeks Harga Konsumen (IHK) DIY Mei 2025 sebesar -0,15% (mtm), turun dibandingkan realisasi April 2025 yang mengalami inflasi sebesar 1,67% (mtm).
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi deflasi sebesar 0,37% pada Mei 2025. Angka ini berbanding terbalik dengan yang terjadi di April 2025 yang mengalami inflasi 1,17%.
BPS mencatat inflasi Jakarta pada April 2025 sebesar 1,44%, terutama bersumber dari kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, kelompok perawatan pribadi dan jasa
PENURUNAN harga sejumlah komoditas pangan dalam sepekan terakhir membuka potensi terjadinya deflasi di Sumatra Utara pada April 2025.
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved