Optimalisasi Program Tol Laut Butuh Sinergi Semua Pihak

PROGRAM Tol Laut telah berhasil menurunkan disparitas harga beberapa komoditas. Meski begitu program unggulan Presiden Joko Widodo ini masih perlu optimalisasi agar memberikan dampak yang lebih luas.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Agus R. Purnomo mengatakan sinergi para stakeholders, khususnya antara kementerian dan lembaga, pemerintah pusat dan daerah, dan juga para pelaku usaha dan operator prasarana serta sarana transportasi laut sangat dibutuhkan untuk memperkuat penerapan program Tol Laut.

"Seiring dengan kebutuhan masyarakat, program Tol Laut terus mengalami peningkatan dan pengembangan seperti trayek yang bertambah, jumlah muatan yang makin meningkat, maupun kapasitas kapal yang makin besar," kata Agus dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (21/4).

Agus mengatakan, melalui program Tol Laut ini diharapkan dapat terjadi keseimbangan perdagangan antara wilayah barat dan timur sehingga diperlukan jaringan kapal, rute pelayaran, fasilitas pelabuhan yang memadai, konektivitas antar moda yang baik dan transparansi biaya logistik di setiap lini kegiatan pergerakan barang.

Berdasarakan data Ditjen Hubla, pelaksanaan program Tol Laut telah mengalami peningkatan yang signifikan sejak mulai direalisasikan pada 2016. Hingga 2021, jumlah pelabuhan singgah tol laut meningkat menjadi 103 titik dari 31 titik pada tahun 2016.

Begitu juga jumlah armada kapal meningkat dari 6 kapal pada tahun 2016 menjadi 30 kapal pada tahun 2021, dan jumlah trayek meningkat dari 6 trayek pada tahun 2016 menjadi 30 trayek pada tahun 2021.

Senada dengan Agus, Kantor Staf Presiden menyebut Program Tol Laut masih perlu dioptimalkan agar mampu menekan disparitas harga, khususnya di kawasan timur Indonesia.

"Terutama bagi Pemerintah Daerah di wilayah Indonesia Timur. Sehingga lalu lintas barang tidak hanya mengalir dari Barat ke Timur, tapi juga sebaliknya," kata Tenaga Ahli Utama Kedeputian I Kantor Staf Presiden (KSP) Helson Siagian dalam siaran pers di Jakarta, akhir pekan lalu.

Sejauh ini, kata Helson, Program Tol Laut telah berhasil menurunkan disparitas harga beberapa komoditas. Namun memang program unggulan Presiden Joko Widodo ini masih perlu optimalisasi agar memberikan dampak yang lebih luas.

KSP, kata Helson, akan terus mengawal implementasi Tol Laut termasuk memberikan pendampingan ke Pemerintah Daerah untuk meningkatkan daya saing produk.

Dia mengatakan Tol Laut juga menjadi program Kepala Negara untuk memeratakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Tol Laut harus dioptimalkan untuk mewujudkan konektivitas pulau-pulau di Indonesia agar memudahkan mobilitas logistik.

"Konektivitas yang baik ini diharapkan dapat menurunkan biaya logistik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Helson.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan I Gusti Ketut Astawa menambahkan, penurunan harga pada kuartal pertama 2021 mencapai 40,5% untuk beberapa komoditas.

Sebagai contoh, harga besi baja konstruksi berukuran 16 mm di Kabupaten Halmahera Selatan yang diangkut melalui Tol Laut adalah Rp119.000, per kilogram jauh lebih rendah dibandingkan apabila tidak melalui Tol Laut yang mencapai Rp200.000 per kilogram.

Komoditas lain yang mengalami perubahan harga signifikan diantaranya harga Daging Ayam Ras di Kabupaten Buru Selatan turun dari Rp60.000 per kilogram menjadi Rp45.000 per kilogram, harga bawang putih di Kabupaten Fakfak turun dari Rp40.000 per kilogram menjadi Rp30.000 per kilogram, harga kedelai di Kabupaten Muna turun dari Rp15.000 per kilogram menjadi Rp9.600 per kilogram. (RO/OL-09)