Headline
AS ikut campur, Iran menyatakan siap tutup Selat Hormuz.
Tren kebakaran di Jakarta menunjukkan dinamika yang cukup signifikan.
UNTUK menyediakan hunian bagi para prajurit negara, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. menjalin kemitraan strategis dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD).
Melalui kerja sama tersebut, Bank BTN menyatakan siap membiayai sekitar 10.000 unit rumah setiap tahun untuk para anggota TNI AD.
Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo mengatakan pihaknya mendukung misi para petinggi TNI AD yang sangat peduli atas kebutuhan para prajuritnya akan tempat tinggal. Misi tersebut, lanjut Haru, sejalan dengan tugas yang diemban Bank BTN untuk menyediakan rumah layak bagi masyarakat Indonesia melalui program Satu Juta Rumah.
“Kerja sama ini menjadi suatu kehormatan bagi Bank BTN untuk mendukung dan mewujudkan impian para prajurit TNI AD akan hunian. Kami berkomitmen siap membiayai sekitar 10.000 unit rumah bagi para prajurit TNI AD setiap tahun dengan skema yang lebih murah dan lebih mudah,” jelas Haru di sela Seremonial Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) di Jakarta, Jumat (16/4).
Haru optimistis komitmen tersebut dapat tercapai didukung pengalaman serta jaringan perseroan yang kuat di bidang perumahan.
“Kami memiliki pengalaman selama lebih dari 44 tahun menyalurkan KPR di Indonesia, sehingga kepercayaan dari TNI AD akan kami optimalkan,” terangnya.
Dalam kerjasama tersebut, Bank BTN juga akan mengelola dan mengoptimalkan dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD). Perseroan juga akan menyediakan banyak layanan kredit konsumer, termasuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk para anggota TNI AD.
Haru menjelaskan terdapat dua skema kredit yang ditawarkan untuk mencapai target 10.000 unit rumah setiap tahun.
Pertama, KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan suku bunga 5%, uang muka 1%, dan bantuan uang muka Rp4 juta. Untuk skema KPR ini, BTN mengalokasikan realisasi penyaluran berkisar 7.000-8.500 unit per tahun.
Kedua, Bank BTN menawarkan program KPR TWP AD yang memiliki angsuran lebih murah melalui jangka waktu panjang dan suku bunga rendah. KPR TWP AD memberikan suku bunga 5,25%, jangka waktu hingga 30 tahun, dan uang muka mulai 0%. Untuk program KPR ini, bank BTN mengalokasikan realisasi penyaluran berkisar 1.500-3.000 unit per tahun.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Consumer and Commercial Banking Bank BTN Hirwandi Gafar menuturkan selain dua tipe KPR tersebut, kemitraan ini juga membuka kesempatan bagi para anggota TNI AD untuk mengakses layanan Kredit Ringan Tanpa Agunan (KRING) BTN Patriot, KPR BTN Patriot, dan KPR Takeover.
“Kami juga menyediakan berbagai jasa dan layanan perbankan lainnya yang dapat dimanfaatkan TNI AD untuk mempermudah dalam operasional, khususnya terkait layanan keuangan,” kata Hirwandi. (RO/E-1)
Sepuluh developer ini mencatat kontribusi signifikan dengan total realisasi kredit mencapai Rp1,7 triliun, setara 50% dari total KPR Non Subsidi yang disalurkan BTN
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan pihaknya sangat serius untuk menyukseskan program perumahan nasional pemerintah.
Tahun ini, stok milik pengembang yang bekerja sama dengan BTN jika ditotal sudah mencapai 500 ribu unit lebih.
Dalam catatan BTN, saat ini terdapat lebih dari 38 ribu rumah yang sertifikatnya belum terselesaikan oleh developer. Rumah-rumah tersebut melibatkan 4.000 proyek.
BANK Tabungan Negara (BTN) menyusun skema pembiyaan kredit perumahan rakyat (KPR) bagi pekerja sektor informal. Seperti tukang cukur, ojek online, dan lainnya.
Bank Muamalat diduga mengalami kerugian besar setara Asabri atau Jiwasraya.
Jajaran TNI AD menggunakan kendaraan listrik Maung MV3 EV yang diberi nama "Pandu". Kendaraan taktis ini baru saja diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam acara Indo Defence
KOMNAS HAM mengapresiasi pernyataan Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, yang akan menindak lanjuti temuan dan rekomendasi amunisi afkir.
Rekomendasi Komnas HAM kepada TNI untuk menutup permanen lokasi pemusnahan amunisi tidak layak pakai di Garut menjadi langkah penting untuk memastikan kondisi keamanan masyarakat
Komnas HAM mengeluarkan sejumlah rekomendasi penting menyusul peristiwa ledakan amunisi TNI di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat
Wahyu memastikan institusinya terbuka akan kritik dan saran dari segala pihak. Pihaknya juga menghargai segala temuan fakta di lokasi ledakan yang diungkap Komnas HAM.
Setelah seluruh proses administrasi sudah dijalankan, kata Kristomei, barulah Djaka diberhentikan secara hormat per tanggal 14 Mei 2025 lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved