SEJUMLAH elemen masyarakat yang tergabung dalam Laskar Rakyat Jokowi (LRJ) meminta kinerja PT PLN Batubara untuk memberikan contoh baik dalam memegang komitmen bisnis dengan mitra. Bukan sebaliknya mempersulit mitra dengan berbagai alasan.
Hal itu diungkapkan oleh Seketaris Jenderal Laskar Rakyat Jokowi (LRJ) Billy Hantono, menyikapi kondisi PLN yang mengalami krisis batu bara dan berdampak sering terjadi pemadaman bergilir di berbagai wilayah Indonesia.
"Hal ini sangat kontrakdiktif dengan yang sudah diimbau oleh Presiden Jokowi bahwa pemerintah berupaya menarik investor agar mau berbisnis dengan menawarkan berbagai kemudahan. Termasuk menandatangani Omnimbus Law. Tujuannya agar Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain dalam menarik minat investor. Apa yang telah dilakukan oleh pak Dirut PLN BB, sangat merugikan PLN Group dan dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari mitra bisnis, terutama mitra bisnis di PLN Group," kata Billy dalam keterangan tertulis, Senin (11/4).
Mereka beberapa kali mendatangi kantor PLN Pusat untuk berunjuk rasa dan terakhir Jumat (9/4) untuk menyuarakan krisis batu bara di PLN.
LRJ juga meminta Menteri BUMN mengganti dirut PLN BB karena tidak mampu menjalankan visi misi Presiden Jokowi, dengan adanya krisis batu bara yang menyebabkan kurang optimalnya pendistribusian batu bara. Dampaknya terjadi pemadaman bergilir di sejumlah wilayah di Jawa.
baca juga: PLN Harus Punya Solusi Cepat Cegah Pemadaman Bergilir
Krisis distribusi batu bara di sejumlah PLTU sudah mengemuka sejak Januari lalu. Pada Rapat Kerja antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral bersama Komisi VII DPR RI pada Senin (22/3) telah dibahas masalah krisis batu bara ini. Dalam pertemuan itu PLN dikabarkan meminta penurunan harga acuan Domestic Market Obligation (DMO) batu bara untuk pembangkit listrik.
Dalam rapat kerja itu, anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra, Kardaya Warnika menilai permasalahan bermula dari kurangnya stok batu bara stok dialami PLN. "Masalah ini harusnya bisa diantisipasi PLN apalagi PLN memiliki PLN Batu Bara.
Menurutnya permintaan penurunan harga batu bara tidaklah mudah karena akan berdampak pada pemberian subsidi yang erat kaitannya dengan APBN.
Muhammad Nasir, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Demokrat dalam rapat kerja tersebut menyebut PLN saat ini kewalahan karena DMO oleh perusahaan batu bara tidak memenuhi target. Hal itu berdampak pada pemenuhan kebutuhan listrik PLN. (RO/Ant/OL-3)
