Kamis 25 Maret 2021, 05:40 WIB

PLN Harus Punya Solusi Cepat Cegah Pemadaman Bergilir

Siswantini Suryandari | Ekonomi
PLN Harus Punya Solusi Cepat Cegah Pemadaman Bergilir

Dok Laskar Rakyat Jokowi
Laskar Rakyat Jokowi mendatangi kantor PLN pusat di Jakarta Selatan, Rabu (24/3/2021) menagih janji PLN karena masih ada pemadaman bergilir.

 

KRISIS batu bara yang melanda PT PLN memicu terjadinya pemadaman listrik bergilir. Sekjen Laskar Rakyat Jokowi, Ridwan Hanafi dalam keterangan tertulis, Kamis (24/3) menyebutkan sejak awal Maret sudah terjadi pemadaman listrik bergilir. Mulai 2 Maret terjadi dua kali pemadaman di Bandung, kemudian di Kota Cimahi, Padalarang, Kp Leubak, Kp Cimanggu, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bogor Kabupaten Kerawang dan Kota Depok. Dan pada 10 Maret pemadaman bergilir di sejumlah titik di Kabupaten Jombang.

"Terakhir 24 Maret ada pemadaman listrik bergilir di Yogyakarta. Alasan pemadaman cukup beragam disampaikan oleh PT PLN di masing-masing wilayah. Sebetulnya sejak awal Januari 2021 kami sudah mendapat informasi bahwa akan ada ancaman pemadaman listrik bergilir akibat PLN kekurangan pasokan batu bara," kata Ridwan.

Salah satu penyebabnya adalah faktor internal pengelolaan manajemen yang amburadul. Dari hitungan Ridwan, manajemen amburadul memberi dampak besar sekitar 70 persen. Kemudian kenaikan harga batu bara menyumbang dampak 30 persen, dan faktor cuaca sangat kecil dampaknya terhadap pemadaman listrik bergilir. 

"Maka dari itu sejak awal kami LRJ mengkritisi lambatnya PT PLN mengambil langkah-langkah strategis dan terkesan saling lempar tanggung jawab misalnya ketika terjadi pemadaman dilempar masalah ini ke masing-masing unit PLN di wilayah, kemudian terjadi kelangkaan  batu bara dilempar tanggungjawab ke entitas PT PLN," kata Ridwan.

Ia bersama teman-teman dari LRJ mendatangi kantor pusat PLN di Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (24/3) sambil menenteng spanduk. Ridwan meminta agar Dirut PLN Zulkifly Zaini untuk menyampaikan secara terbuka persoalan yang dihadapi PLN agar masalah pemadaman bergilir bisa diatasi. Ia juga mengapresiasi KPK yang belum lama ini menangkap kasus suap pajak salah satu perusahaan batu bara PT Jhonlin Baratama yang beroperasi di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Dia berharap skandal suap pajak bisa mengungkap persoalan kartel batu bara.

Masalah krisis batu bara pernah diungkap oleh Komisi VII DPR RI saat kunjungan kerja di PLTU Suralaya, Cilegon, Banten, 11 Februari 2021. Komisi VII  mengkritisi kondisi yang terjadi di sejumlah pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang mengalami kekurangan stok batu bara. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ramson Siagian bahkan menilai kekurangan stok batu bara tidak hanya terjadi di PLTU Suralaya PT Indonesia Power di Cilegon, Provinsi Banten saja, namun juga sejumlah PLTU di Pulau Jawa. Komisi VII DPR RI meminta kepada PLN untuk menjamin tak ada pemadaman listrik, kendati ada keterlambatan suplai batu bara. 

"Keterjaminan dan keamanan energi primer batu bara yang 56 persen sebagai energi primer untuk seluruh pembangkit listrik di Indonesia harus aman. Karena kalau suplai energi primer batu bara itu macet ini, menjadi ancaman untuk terjadi pemadaman atau macetnya aliran energi listrik ke masyarakat umum," jelas Ramson.

Ancaman keterlambatan ketersediaan energi primer batu bara ini, menurut Ramson sebenarnya bukan permasalahan PT PLN Persero atau PT Indonesia Power, tetapi sudah masuk tingkatan kebijakan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Komisi VII DPR RIjuga meminta komitmen vendor-vendor batu bara untuk menjaga ketersediaan energi primer batu bara yang digunakan PLN untuk penggerak pembangkit listrik.

baca juga: Kurang Batu Bara, PLN Harus Jamin Tak Ada Pemadaman Listrik 

Sedangkan anggota Komisi VII DPR RI Adian Napitupulu menilai kelangkaan batu bara ini terkait persoalan nasionalisme. Menurutnya harga batu bara setinggi apapun, vendor batu bara harus bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Direktur Utama PT Indonesia Power Ahsin Sidqi saat mendampingi rombongan Komisi VII DPR RI mengungkapkan pasokan batu bara sedang sulit. Menurutnya, perlu strategi konversi pembangkit batu bara dengan sumber energi lain, Kendati hal yang tidak mudah untuk mewujudkan hal tersebut, mengingat sumber energi primer yang paling murah untuk digunakan PLN saat ini adalah batu bara. Hal itu menjadi pembelajaran berharga. (OL-3)
 

Baca Juga

MI/Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden

Jokowi tidak Mau BUMN Sakit Terus-Menerus Disuntik Modal

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Sabtu 16 Oktober 2021, 11:20 WIB
Presiden menginginkan transformasi pengelolaan BUMN agar pengelolaannnya secara profesional dan mampu bersaing...
MI/Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden

Jokowi: BUMN Sakit Tutup Saja

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Sabtu 16 Oktober 2021, 11:09 WIB
"Kalau Pak Menteri sampaikan ke saya ada BUMN kondisinya seperti ini, kalau saya langsung tutup aja! Enggak ada selametin-selametin...
Dok. Kementerian ATR/BPN

Kementerian ATR/BPN Gelar Sosialiasi PP Turunan UU Cipta Kerja Bidang Pengendalian Fungsi Tanah dan Ruang 

👤Ghani Nurcahyadi 🕔Sabtu 16 Oktober 2021, 00:11 WIB
Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Ditjen PPTR) membawahi beberapa PP, yaitu PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Risma Marah dan Gaya Kepemimpinan Lokal

ika melihat cara Risma marah di Gorontalo, hal itu tidak terlalu pas dengan norma, etika, dan kebiasaan di masyarakat.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya