Senin 05 April 2021, 15:46 WIB

Kepada DPR, Kementan Usulkan Perbaikan Distribusi Pupuk Subsidi

mediaindonesia.com | Ekonomi
Kepada DPR, Kementan Usulkan Perbaikan Distribusi Pupuk Subsidi

ANTARA FOTO/Dedhez Anggara
Petani menebar pupuk subsidi di areal sawah desa Brondong, Kecamatan Pasekan, Indramayu, Jawa Barat.

 

DIREKTUR Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Kementerian Pertanian (Kementan), Sarwo Edhie memberi tiga usulan penting untuk mengatur skema pendistribusian pupuk subsidi tahun depan. Usulan tersebut disampaikan Sarwo saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat sekaligus Rapat Panitia Kerja bersama Komisi IV DPR RI, Senin, 5 April 2021.

Usulan pertama, kata Sarwo Edhie, pupuk subsidi hanya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan komoditas tertentu seperti padi jagung dan kedelai. Kemudian yang kedua, pupuk subsidi akan didifokuskan pada pupuk urea, NPK atau dengan pupuk organik.

"Usulan ketiga adalah pupuk subsidi ini dibatasi keluasannya di lahan 1 hektare, sehingga kalau sekarang alokasi pupuk 9 juta hektar untuk 2 hektar maksimum itu mungkin kalau batasan luasannya dikurangi menjadi 1 hektare bisa dua kali lipat kira-kira begitu," katanya.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan, Suwandi mengatakan bahwa pendistribusian pupuk sejauh ini berjalan dengan baik, terlebih jika dilihat dari hasil produksi musim tanam 2020 yang saat ini mengalami peningkatan produksi cukup signifikan.

"Dari data yang kami miliki produksi beras di MT (musim tanam) 2020 mengalami peningkatan," katanya.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Dedi Nursyamsi mengatakan bahwa pendataan penerima pupuk sudah sesuai dengan rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK).

"Jadi dimulai dari tingkat Desa lanjut ke Kecamatan, kemudian di Kecamatan data kebutuhan pupuk itu dimasukkan kedalam mesin dan divalidasi dengan nomor induk kependudukan yang kita dapat dari Dirjen dukcapil Kemendagri. Jadi penerima pupuk sudah tepat sasaran," katanya.

Dedi mengatakan, punyusunan validasi data sesuai e-RDKK dibantu langsung oleh penyuluh dan kelompok tani di tiap daerah, sehingga penyediaan, distribusi dan pengawasan bisa dilakukan secara langsung oleh masyarakat.

"Saya sampaikan intinya adalah penyuluh bersama-sama dengan kelompok tani dari bawah menyusun RDKK kebutuhan pupuk subsidi ini yang dilanjutkan ke Dinas Pertanian Kabupaten Kota terus ke Provinsi kemudian baru ke Kementan," katanya.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Perekonomian, Musdalifah Machmud menambahkan bahwa ke depan pihaknya akan terus meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam melengkapi pendataan penerima pupuk subsidi agar sesuai dengan kebijakan.

"Kami akan memperbaiki terus-menerus dan kita saat ini berkomunikasi melakukan koordinasi dengan Kemendagri untuk sama-sama kita mulai pendataan dari camat sampai pemerintah daerah," katanya.

Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi mengatakan bahwa selama ini yang selalu menjadi masalah dalam persoalan pupuk adalah sulitnya para kepala daerah dalam mengeluarkan surat keputusan.

"Yang sering bermasalah itu adalah surat keputusan Gubernurnya belum keluar. Jadi tolong struktur semacam itu dihilangkan saja karena sudah ada data di Dirjen tanaman pangan. Artinya jangan terlalu banyak mata rantai birokrasi lah," tutupnya. (RO/OL-09)

Baca Juga

Antara

Sandiaga Gandeng Biro Perjalanan Mancanegara untuk Ramaikan Bali

👤Insi Nantika Jelita 🕔Senin 25 Oktober 2021, 23:55 WIB
Bali masih sepi dari kunjungan wisatawan mancanegara sejak dibuka pertama kali selama pandemi pada 14...
MI/Andri Widiyanto

Sandiaga Sebut Aturan PCR Memberatkan Sektor Pariwisata

👤Insi Nantika Jelita 🕔Senin 25 Oktober 2021, 22:52 WIB
"Kami lagi coba tingkatkan wisata Bali yang tembus 10-11 ribu orang yang berkunjung. Tapi, sekarang ada penurunan 20-30%,"...
AFP

Kadin Dorong Perbanyak Vaksinasi Ketimbang Aturan PCR

👤Ant 🕔Senin 25 Oktober 2021, 22:39 WIB
Di sisi lain pelaku ekonomi diminta bangkit namun, sisi lainnya harus menghadapi regulasi yang...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Bongkar Transaksi Narkoba Rp120 Triliun

Para anggota sindikat narkoba juga kerap memanfaatkan warga yang polos untuk membantu transaksi dari dalam ke luar negeri dan sebaliknya.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya