Biden Ingin Buat Saingan Model Investasi Belt and Road Tiongkok

PRESIDEN Amerika Serikat Joe Biden mengusulkan pembentukan inisiatif dari negara-negara demokratis untuk menyaingi proyek infrastruktur Belt and Road milik Tiongkok yang bernilai triliunan dolar AS. Ini akibat ketegangan yang meningkat antara kekuatan Asia dan negara-negara Barat.

Biden mengatakan, Jumat (26/3) malam, bahwa dia mengajukan proposal itu dalam pembicaraan via telepon dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Usulan ini muncul di tengah perselisihan mengenai sanksi terhadap pelanggaran terhadap minoritas Uighur di wilayah Xinjiang barat laut Tiongkok.

"Saya menyarankan kita harus memiliki, pada dasarnya, inisiatif serupa yang datang dari negara-negara demokratis, membantu komunitas di seluruh dunia yang, pada kenyataannya, membutuhkan bantuan," kata Biden kepada wartawan mengacu kepada pada Belt and Road.

Pengaruh Beijing telah tumbuh di beberapa negara dalam beberapa tahun terakhir melalui pinjaman dan proyek di bawah inisiatif tersebut. Hal tersebut meningkatkan kekhawatiran di antara kekuatan regional dan negara-negara Barat.

Tiongkok telah membantu sejumlah negara membangun atau mengembangkan jalan, rel kereta api, bendungan, dan pelabuhan. Presiden Xi Jingping telah berjanji untuk mengejar kerja sama yang terbuka, hijau, dan bersih di bawah Belt and Road.

Namun, menurut database Universitas Boston tentang pembiayaan energi global Tiongkok, bank-bank Tiongkok terus membiayai proyek-proyek batu bara di luar negeri. Antara 2000 dan 2018, sekitar 23,1% dari US$$251 miliar yang diinvestasikan oleh dua bank terbesar Tiongkok pada proyek energi luar negeri dihabiskan untuk proyek batu bara.

London, dalam pembacaan antara Biden dan Johnson, tidak menyebutkan proposal presiden AS untuk tanggapan Barat terhadap Belt and Road. Akan tetapi negara itu mencatat bahwa kedua pemimpin membahas tindakan signifikan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelanggar hak asasi manusia di Xinjiang.

Uni Eropa, Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat memberi sanksi kepada beberapa anggota hierarki politik dan ekonomi di Xinjiang pada minggu ini dalam tindakan terkoordinasi atas tuduhan hak asasi. Hal itu mendorong pembalasan dari Beijing dalam bentuk sanksi terhadap individu dari UE dan Inggris.

Beijing, yang menegaskan situasi di Xinjiang termasuk urusan internal, mengumumkan sanksi, Jumat, terhadap sembilan individu Inggris dan empat entitas. Mereka dianggap telah menyebarkan kebohongan dan disinformasi dengan jahat atas perlakuan terhadap Uyghur.

Setidaknya satu juta orang Uighur dan orang-orang dari kelompok sebagian besar Muslim lain telah ditahan di kamp-kamp di Xinjiang, menurut kelompok hak asasi manusia. Bahkan, kelompok itu menuduh pihak berwenang mensterilkan wanita secara paksa dan melakukan kerja paksa. (AFP/OL-14)