Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
DIREKTUR Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai, proyeksi Bank Dunia atas pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2021 sukar terwujud. Sebab, dinamika penyebaran pandemi covid-19 belum begitu memadai dan pemulihan ekonomi nasional berjalan sangat lambat.
"Angka 4,4% seperti yang diproyeksikan Bank Dunia itu terlalu tinggi. Karena itu berarti ekonomi kita di triwulan I 2021 harus positif. Kemarin Ibu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) mengatakan di triwulan I saja masih di zona negatif. Hitungan kami bahkan masih sekitar -1%," tutur Tauhid saat dihubungi.
Dia bilang, pernyataan Menteri Keuangan itu mengonfirmasi kesulitan pemulihan yang diharapkan terakselerasi di triwulan I 2021. Beberapa waktu lalu, Sri Mulyani bilang ekonomi Indonesia akan tumbuh di kisaran -1% hingga 0,1% di triwulan pertama 2021.
"Itu artinya pemerintah merespon dan mengakui bahwa berat untuk pemulihan, karena di triwulan pertama saja masih tumbuh negatif," kata Tauhid.
Untuk mencapai pertumbuhan 4,4% di 2021, imbuhnya, maka ekonomi Indonesia harus tumbuh di atas 6% pada triwulan II, III dan IV. Hal itu, kata Tauhid, mustahil terjadi bila penanganan pandemi masih berjalan lambat seperti saat ini.
Apalagi pergerakan ekonomi Indonesia tidak agresif layaknya Tiongkok dan Vietnam yang diperkirakan Bank Dunia akan tumbuh tinggi di 2021. "Perbaikan kita itu slow down, memang ada perbaikan tapi lambat," jelas Tauhid.
Baca juga : Dampak Pandemi, MBR Semakin Sulit Dapatkan Rumah
Lambatnya pemulihan ekonomi Indonesia juga tercermin dari pertumbuhan antartriwulan yang hanya di kisaran 1% hingga 2%. Oleh karenanya menurut dia, proyeksi Bank Dunia itu tidak sejalan dengan perkembangan ekonomi di Indonesia.
Tauhid meyakini, dalam waktu dekat Bank Dunia akan merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apalagi pemerintah juga tetap kukuh membatasi kegiatan ekonomi melalui penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro dan pelarangan mudik.
Kebijakan itu perlu dilakukan untuk menangani pandemi, tapi tidak akan berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.
Sebelumnya, Bank Dunia dalam laporan bertajuk Uneven Recovery menyebutkan, ekonomi Indonesia akan tumbuh 4,4% di 2021. Angka itu merupakan rerata pertumbuhan dari negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik.
Hanya dua negara di kawasan tersebut yang diprediksi memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi, yakni Tiongkok 8,1% dan Vietnam 6,6%. Oleh karenanya Bank Dunia menyebutkan pemulihan ekonomi di kawasan Asia Timur dan Pasifik tidak merata. (OL-7)
Pemerintah Kota Batam terus mendorong perluasan investasi dan pengembangan sektor Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE).
Industri makanan dan minuman nasional menunjukkan geliat pertumbuhan yang luar biasa, terutama di segmen halal.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melaporkan realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp83,88 triliun hingga akhir triwulan II-2025.
Penambahan tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2026 dinilai berpotensi besar memberikan dampak ekonomi jika diimplementasikan secara optimal dan akuntabel.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus melaksanakan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
Salah satu pusat logistik utama terletak di kawasan Cakung, Jakarta Utara. Di kawasan ini, CKB Logistics mengoperasikan empat gudang utama.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved