Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
DIREKTUR Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai, proyeksi Bank Dunia atas pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2021 sukar terwujud. Sebab, dinamika penyebaran pandemi covid-19 belum begitu memadai dan pemulihan ekonomi nasional berjalan sangat lambat.
"Angka 4,4% seperti yang diproyeksikan Bank Dunia itu terlalu tinggi. Karena itu berarti ekonomi kita di triwulan I 2021 harus positif. Kemarin Ibu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) mengatakan di triwulan I saja masih di zona negatif. Hitungan kami bahkan masih sekitar -1%," tutur Tauhid saat dihubungi.
Dia bilang, pernyataan Menteri Keuangan itu mengonfirmasi kesulitan pemulihan yang diharapkan terakselerasi di triwulan I 2021. Beberapa waktu lalu, Sri Mulyani bilang ekonomi Indonesia akan tumbuh di kisaran -1% hingga 0,1% di triwulan pertama 2021.
"Itu artinya pemerintah merespon dan mengakui bahwa berat untuk pemulihan, karena di triwulan pertama saja masih tumbuh negatif," kata Tauhid.
Untuk mencapai pertumbuhan 4,4% di 2021, imbuhnya, maka ekonomi Indonesia harus tumbuh di atas 6% pada triwulan II, III dan IV. Hal itu, kata Tauhid, mustahil terjadi bila penanganan pandemi masih berjalan lambat seperti saat ini.
Apalagi pergerakan ekonomi Indonesia tidak agresif layaknya Tiongkok dan Vietnam yang diperkirakan Bank Dunia akan tumbuh tinggi di 2021. "Perbaikan kita itu slow down, memang ada perbaikan tapi lambat," jelas Tauhid.
Baca juga : Dampak Pandemi, MBR Semakin Sulit Dapatkan Rumah
Lambatnya pemulihan ekonomi Indonesia juga tercermin dari pertumbuhan antartriwulan yang hanya di kisaran 1% hingga 2%. Oleh karenanya menurut dia, proyeksi Bank Dunia itu tidak sejalan dengan perkembangan ekonomi di Indonesia.
Tauhid meyakini, dalam waktu dekat Bank Dunia akan merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apalagi pemerintah juga tetap kukuh membatasi kegiatan ekonomi melalui penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro dan pelarangan mudik.
Kebijakan itu perlu dilakukan untuk menangani pandemi, tapi tidak akan berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.
Sebelumnya, Bank Dunia dalam laporan bertajuk Uneven Recovery menyebutkan, ekonomi Indonesia akan tumbuh 4,4% di 2021. Angka itu merupakan rerata pertumbuhan dari negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik.
Hanya dua negara di kawasan tersebut yang diprediksi memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi, yakni Tiongkok 8,1% dan Vietnam 6,6%. Oleh karenanya Bank Dunia menyebutkan pemulihan ekonomi di kawasan Asia Timur dan Pasifik tidak merata. (OL-7)
Situasi global yang masih dan kian tak menentu patut diwaspadai. Perkembangan dari ekonomi dunia dan konflik Timur Tengah Iran vs Israel dinilai dapat memberi dampak ke perekonomian Indonesia.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencatatkan defisit sebesar Rp21 triliun, setara 0,09% dari Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir Mei 2025.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, masyarakat dan pelaku usaha diprediksi akan menghadapi berbagai tantangan.
PENGAMAT ekonomi Universitas Mataram (Unram), Firmansyah mengatakan, relaksasi ekspor konsentrat di NTB tidak perlu dilakukan, jika hanya untuk memperbaiki data pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah terus berupaya mendorong intensitas perdagangan demi mengatasi gejolak perekonomian global. Demi memuluskan upaya tersebut, industri maritim logistik juga harus diperkuat.
Pentingnya reindustrialisasi yang berfokus pada sektor-sektor padat karya.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Pada moda kereta api, diskon yang diberikan sebesar 30% untuk sebanyak 3.522.464 tempat duduk atau sebesar Rp300 miliar. Untuk angkutan udara PPN ditanggung pemerintah
advokat yang tergabung dalam Tim Advokat Penegak Hukum Anti Premanisme (Tumpas) melakukan audiensi dengan Polri
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved