Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
DIREKTUR Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai, proyeksi Bank Dunia atas pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2021 sukar terwujud. Sebab, dinamika penyebaran pandemi covid-19 belum begitu memadai dan pemulihan ekonomi nasional berjalan sangat lambat.
"Angka 4,4% seperti yang diproyeksikan Bank Dunia itu terlalu tinggi. Karena itu berarti ekonomi kita di triwulan I 2021 harus positif. Kemarin Ibu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) mengatakan di triwulan I saja masih di zona negatif. Hitungan kami bahkan masih sekitar -1%," tutur Tauhid saat dihubungi.
Dia bilang, pernyataan Menteri Keuangan itu mengonfirmasi kesulitan pemulihan yang diharapkan terakselerasi di triwulan I 2021. Beberapa waktu lalu, Sri Mulyani bilang ekonomi Indonesia akan tumbuh di kisaran -1% hingga 0,1% di triwulan pertama 2021.
"Itu artinya pemerintah merespon dan mengakui bahwa berat untuk pemulihan, karena di triwulan pertama saja masih tumbuh negatif," kata Tauhid.
Untuk mencapai pertumbuhan 4,4% di 2021, imbuhnya, maka ekonomi Indonesia harus tumbuh di atas 6% pada triwulan II, III dan IV. Hal itu, kata Tauhid, mustahil terjadi bila penanganan pandemi masih berjalan lambat seperti saat ini.
Apalagi pergerakan ekonomi Indonesia tidak agresif layaknya Tiongkok dan Vietnam yang diperkirakan Bank Dunia akan tumbuh tinggi di 2021. "Perbaikan kita itu slow down, memang ada perbaikan tapi lambat," jelas Tauhid.
Baca juga : Dampak Pandemi, MBR Semakin Sulit Dapatkan Rumah
Lambatnya pemulihan ekonomi Indonesia juga tercermin dari pertumbuhan antartriwulan yang hanya di kisaran 1% hingga 2%. Oleh karenanya menurut dia, proyeksi Bank Dunia itu tidak sejalan dengan perkembangan ekonomi di Indonesia.
Tauhid meyakini, dalam waktu dekat Bank Dunia akan merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apalagi pemerintah juga tetap kukuh membatasi kegiatan ekonomi melalui penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro dan pelarangan mudik.
Kebijakan itu perlu dilakukan untuk menangani pandemi, tapi tidak akan berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.
Sebelumnya, Bank Dunia dalam laporan bertajuk Uneven Recovery menyebutkan, ekonomi Indonesia akan tumbuh 4,4% di 2021. Angka itu merupakan rerata pertumbuhan dari negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik.
Hanya dua negara di kawasan tersebut yang diprediksi memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi, yakni Tiongkok 8,1% dan Vietnam 6,6%. Oleh karenanya Bank Dunia menyebutkan pemulihan ekonomi di kawasan Asia Timur dan Pasifik tidak merata. (OL-7)
ARAH pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai semakin suram. Indikator-indikator utama terus melemah, kebijakan publik dianggap belum efektif.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Langkah pemerintah melakukan deregulasi terkait impor dan kemudahan berusaha diapresiasi.
HIMPUNAN Kawasan Industri Indonesia (HKI) menegaskan perlunya langkah konkret untuk memperkuat ekosistem investasi kawasan industri di tengah target ambisius pemerintah
PENURUNAN tajam peringkat daya saing Indonesia dalam laporan IMD World Competitiveness Ranking 2025 tidak lepas dari merosotnya efisiensi pemerintah dan efisiensi bisnis.
Keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,50% dipandang sebagai langkah konservatif yang tepat di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik.
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Pada moda kereta api, diskon yang diberikan sebesar 30% untuk sebanyak 3.522.464 tempat duduk atau sebesar Rp300 miliar. Untuk angkutan udara PPN ditanggung pemerintah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved