Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
PEMERINTAH Indonesia melalui rapat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 25 Januari 2021 lalu memutuskan untuk melakukan impor garam sebanyak 3,07 ton, naik sebelumnya dari 2,7 juta ton pada 2020.
Menanggapi hal ini, Dewan Presidium Persatuan Petambak Garam Indonesia (PPGI) Amin Abdullah menilai pemerintah Indonesia sejak lama memang tidak serius menunjukkan keberpihakan kepada petambak garam di Indonesia yang dianggap berjasa memproduksi garam
"Impor garam yang terus berulang setiap tahun membuktikan Pemerintah Indonesia tak berpihak kepada petambak garam nasional. Sebaliknya, hal ini menunjukkan keberpihakan Pemerintah Indonesia untuk para importir asing seperti Australia, Tiongkok dan India," ungkap Amin dalam keterangannya, Senin (22/3).
Amin memaparkan, pada 2017 Indonesia mengimpor garam dari Australia mencapai 2,29 juta ton. Pada 2018, impor garam dari Australia mengalami peningkatan menjadi 2,6 juta ton. Adapun pada tahun lalu, impor garam dari Australia tercatat sebanyak 2,22 juta ton.
Kemudian dari Tiongkok pada 2019 disebutkan mengimpor garam sebanyak 568 ton. Pada 2020 impor garam dari Tiongkok meningkat menjadi 1,32 ribu ton. Sementara itu, impor garam dari India tercatat sebanyak 719,55 ribu ton pada 2019 dan di 2020 tercatat hanya 373,93 ribu ton.
"Angka-angka impor itu akan semakin besar jika datanya kita tarik ke belakang. Poin utamanya, sejak lama pemerintah Indonesia siapapun Presidennya tidak pernah serius membangun kedaulatan garam nasional," ungkap Amin.
Dia pun membantah klaim pemerintah yang menyebut produksi garam nasional tidak memadai untuk menjawab kebutuhan garam industri. Amin mengklaim para petambak garam Indonesia telah mampu membuat garam berkualitas tinggi untuk kebutuhan industri.
“Seharusnya pemerintah membangun kekuatan petambak garam nasional supaya Indonesia berdaulat. Namun fakta menunjukkan sebaliknya, pemerintah Indonesia selalu mengambil jalan pintas daripada membangun kekuatan garam nasional," ucap Amin.
Terpisah, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengatakan, tidak aneh dengan kebijakan impor garam tahun 2021 yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.
Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri.
“PP ini tidak berpihak terhadap kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan petambak garam Indonesia. Sebaliknya PP tersebut semakin mempermudah impor komoditas perikanan dan pergaraman yang selama ini hanya menguntungkan segelintir orang yakni pengimpor,” pungkas Susan. (OL-13)
Baca Juga:Ditanya Soal Impor Garam, Mendag : Supaya Mie Instan tak Hancur
ASOSIASI Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengkritisi penetapan dan sosialisasi pembatasan operasional truk sumbu 3 di jalur tol pada saat hari libur Maulid Nabi selama 3 hari
PT Merak Chemicals Indonesia (MCCI), produsen Purified Terephthalic Acid (PTA) menyatakan komitmennya untuk memperkuat pasokan bahan baku bagi industri tekstil dan plastik dalam negeri.
Pelaku usaha mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mempermudah perizinan impor dengan menghapus kebijakan kuota.
Industri tekstil nasional tengah mengalami tekanan berat disebabkan massifnya impor produk jadi dari Tiongkok sehingga mengganggu daya saing industri.
Kebijakan tarif terbaru ini dijadwalkan mulai berlaku pada 7 Agustus 2025.
Kebijakan tarif tersebut mulai berlaku pada 1 Agustus 2025 dan menjadi salah satu tarif terendah yang diberikan AS untuk negara di kawasan Asia Tenggara.
Baznas telah menyalurkan bantuan ke Gaza, Palestina mencapai hampir 1.000 ton dengan nilai lebih dari USD 5,7 juta.
KETUA Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menegaskan bahwa Arab Saudi mengultimatum Indonesia untuk segera menentukan wilayah di Arafah untuk haji, jika tidak akan diberikan pada negara lain
Israel memberikan izin khusus kepada Indonesia untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan melalui jalur udara (airdrop) ke Gaza.
Israel disebut tengah berunding dengan lima negara, termasuk Indonesia, untuk menerima warga Gaza
Prabowo menegaskan perlunya pengawasan dan transparansi dalam kekuasaan.
PBSI membidik satu gelar juara pada Kejuaraan Dunia 2025 yang akan berlangsung 25–31 Agustus di Adidas Arena atau Arena Porte de La Chapelle, Paris, Prancis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved