Duh, Indonesia ternyata Telat Terapkan Ekonomi Keuangan Syariah

INDONESIA dinilai terlambat mengadopsi dan menerapkan ekonomi keuangan syariah.

Geliat jasa keuangan syariah baru mulai berjalan di Tanah Air ketika Bank Muamalat berdiri pada 1991. Padahal negara tetangga seperti Malaysia telah menjalankan sejak 1963. 

"Indonesia memang sedikit terlambat menerapkan ekonomi syariah yakni pada 1991 ditandai dengan berdirinya bank syariah pertama yaitu Bank Muamalat. Sementara Malaysia telah menerapkan ekonomi syariah sejak 1963," ujar Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dalam Webinar bertajuk Era Baru Pembiayaan Syariah di Indonesia, Rabu (17/3).

Kendati terlambat, kata dia, pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah terbilang cukup baik. Hal itu terlihat dari geliat perbankan syariah yang tumbuh positif, lebih baik dari perbankan konvensional pada 2020.

Tercatat, aset perbankan syariah Indonesia tumbuh 10,9% (year on year/yoy), lebih tinggi dari aset perbankan konvensional yang hanya tumbuh 7,7% (yoy). Lalu Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun perbankan syariah tercatat tumbuh 11,56%, sedikit lebih baik dari DPK perbankan konvensional yang mencapai 11,49%.

Begitu pula dari sisi pembiayaan, perbankan syariah memiliki pertumbuhan tinggi mencapai 9,42%. Angka itu jauh lebih tinggi dari pertumbuhan pembiayaan perbankan konvensional yang hanya 0,55%.

Selain itu, market share perbankan syariah di pasar modal juga telah menyentuh angka 17,39%. Pertumbuhan positif keuangan syariah turut ditandai dengan jumlah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang tercatat 4.115 unit serta 75 unit lembaga jasa keuangan syariah yang turut mendorong dan membina UMKM nasional.

Capaian positif dari keuangan syariah itu, kaa Erick, memengaruhi proyeksi pertumbuhan sektor keuangan syariah nasional. "Diproyeksikan di 2025, Indonesia akan memiliki 184 juta penduduk populasi muslim dewasa, di mana lebih dari 50% merupakan kalangan menengah ke atas dan mayoritas bekerja di sektor swasta," imbuh Erick.

"Hal itu menjadi potensi besar bagi institusi penyedia layanan syariah, mengingat industri halal yang makin berkembang dari tahun ke tahun. Menyesuaikan demand dari masyarakat terutama negara dengan mayoritas penduduk muslim di seluruh dunia," sambungnya.

Erick yang juga merupakan Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) mengungkapkan, perkembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia juga mendapatkan apresiasi dari dunia internasional. Indonesia berada di utrutan kedua sebagai The Most Develop Countries in Islamic Finance berdasarkan Refinitive Islamic Finance Development Report 2020.

Lalu Indonesia ditempatkan di posisi keempat dalam Global Islamic Indicators 2020/2021 di tingkat global dalam pengeluaran syariah terbesar. Pengeluaran itu dilakukan kepada beberapa sektor seperti jasa keuangan syariah, makanan, fesyen, kosmetik, perjalanan dan media.

Erick bilang, potensi dan pertumbuhan ekonomi keuangan syariah itu akan terus didukung dan dioptimalisasi oleh pemerintah. Salah satu wujud nyatanya ialah penggabungan tiga bank syariah milik negara menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).

Dibentuknya BSI, imbuh Erick, dimaksudkan agar Indonesia memiliki bank syariah yang kuat, profesional, efisien dan bisa memenuhi kebutuhan industri halal nasional. Dari dibentuknya BSI pula, kapasitas lembaga keuangan syariah dapat meningkat.

Apalagi aset yang dimiliki BSI mencapai Rp240 triliun. Itu menjadikan BSI sebagai perbankan dengan aset terbesar ketujuh di Indonesia. Pemerintah menargetkan BSI mampu masuk ke dalam barisan 10 bank syariah terbesar di dunia.

"Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, mudah-mudahan kita mampu menjawab semua tantangan dan mampu mengubah peluang menjadi pertumbuhan secara pruden dan berkelanjutan," pungkas Erick. (E-1)