Menteri PUPR : Jangan Ada Pembangunan yang Mangkrak hingga 2024

MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono meminta kepada jajarannya agar tidak pembangunan yang mangkrak hingga tiga tahun kedepan. Menurutnya, pada 2024 mendatang merupakan tahun pemilu, di mana syarat akan isu-isu yang bakal dimainkan kedepannya.

"Kalau kita dengan 2024 itu kan tahun politik, kita harus sudah siapkan dari sekarang. Minimal tidak ada yang mangkrak di 2024," ujar Basuki dalam acara Pembukaan Konsultasi Regional PUPR tahun 2021 secara virtual, Senin (15/3).

Basuki juga mengatakan, bahwa segala pembangunan yang akan dirancang harus diselektif dengan baik. Hal ini, katanya, agar tidak menjadi beban untuk masa kepempinan pemerintah baru atau jajaran kabinet pada 2024 mendatang.

"Pembangunan baru harus sangat selektif. Jangan ada isu-isu yang kurang baik, kami tidak ingin meninggalkan isu-isu pembangunan bagi kabinet yang akan datang," ucap Menteri PUPR.

Pihaknya pun menyiapkan pembangunan infrastruktur untuk tahun 2022 dengan berdasarkan asas optimalisasi, pemeliharaan, operasi dan rehabilitasi atau OPOR.

Baca juga: Holding BUMN Klaster Pangan Ditargetkan Rampung Kuartal III

Menurut Basuki, semua pembangunan yang sudah selesai harus dievaluasi dan sudah bisa dimanfaatkan. Seperti keterisian rumah susun yang harus dipenuhi, lalu pembangunan jaringan air, rehabilitasi bangunan dan lainnya.

"Pemeliharaan juga kita utamakan. Mungkin tanggul-tanggul yang jebol itu kurang pemeliharaanya. Kami ingin program di 2022 itu tujuannya agar di 2024 semua sudah soft landing untuk pembangunan infrastruktur yang kita lakukan selama ini," urai Basuki.

Dalam strategi pengembangan infrastruktur di 2022, PUPR akan meningkatkan intensitas program padat karya dalam rangka pemulihan ekonomi, lalu pembangunan infrastruktur melalui pendekatan wilayah sebagai basis pembangunan, dan lainnya.

Sebelumnya, PUPR juga mencatat hingga Jumat (12/3), untuk Program Padat Karya Tunai (PKT), tenaga kerja yang terserap mencapai 120 ribu orang atau telah mencapai 10% dari target. Total untuk serapan tenaga kerja untuk PKT PUPR diharapkan bisa menyerap 1,23 juta tenaga kerja. Anggaran yang dikeluarkan mencapai Rp23,24 triliun. (OL-4)