Kamis 25 Februari 2021, 12:04 WIB

Izin Usaha Travel Umrah dan Perguruan Tinggi Bisa Lewat OSS

Insi Nantika Jelita | Ekonomi
Izin Usaha Travel Umrah dan Perguruan Tinggi Bisa Lewat OSS

ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Petugas memberikan penjelasan kepada calon jamaah umrah di kantor pusat Maktour Travel Umrah dan Haji

 

KEPALA Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menuturkan izin usaha seperti travel umrah dan perguruan tinggi dapat diurus lewat sistem Online Single Submission (OSS).

Diketahui, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang telah diterbitkan, proses perizinan berusaha berbasis risiko dibagi 4 jenis, yaitu risiko rendah, risiko menengah rendah, risiko menengah tinggi, dan risiko tinggi.

“Jadi, kalau pengusaha mau buat travel haji atau umroh, sampai dengan perguruan tinggi, bisa diurus lewat OSS di BKPM," kata Bahlil dalam keterangannya, Kamis (25/2).

Bahlil menjelaskan dalam PP 5/2021 tersebut juga mengatur proses perizinan berusaha yang dilakukan dalam sistem OSS wajib digunakan oleh K/L, pemerintah daerah, administrator kawasan ekonomi khusus (KEK), badan pengusahaan kawasan pelabuhan bebas perdagangan bebas (BP KPBPB), serta pelaku usaha.

"Saya ingin sampaikan OSS ini merupakan acuan tunggal bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pelaku usaha. Jadi tidak ada acuan lain dalam pengurusan perizinan berusaha," tuturnya.

Baca juga:  Juli, Izin Usaha Berbasis Risiko Lewat OSS Mulai Diterapkan

Bahlil juga menuturkan dalam sistem OSS tersebut telah mencakup 18 Kementerian/Lembaga dalam 16 sektor perizinan berusaha.

"Tidak semua K/L memiliki kewenangan memberikan perizinan berusaha. Hanya 18 K/L saja. Jadi hanya itu yang masuk dalam sistem OSS,” jelas Bahlil.

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil juga menjelaskan terkait Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Menurutnya, jika dibandingkan dengan regulasi sebelumnya, yaitu Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, regulasi ini lebih berorientasi pada pengaturan investasi yang berdaya saing.  

Bos BKPM itu mengungkapkan, sebelumnya terdapat 20 daftar bidang usaha tertutup untuk penanaman modal, sedangkan dalam Perpres No. 10 Tahun 2021 hanya terdapat 6 bidang usaha yang tertutup untuk investasi.

Keenam bidang yang dilarang itu ialah budi daya/industri narkoba, segala bentuk perjudian, penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix/CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Lalu, pengambilan atau pemanfaatan koral dari alam, industri senjata kimia dan industri bahan kimia perusak ozon.(OL-5)

Baca Juga

Antara

Ini 24 Fatwa MUI Terkait Pasar Modal Syariah di Indonesia

👤Despian Nurhidayat 🕔Senin 12 April 2021, 13:50 WIB
SAMPAI akhir tahun 2020, MUI telah mengeluarkan fatwa terkait pasar modal syariah sebanyak 24...
MI/Susanto

4 Korban Luka Berat Kebakaran Balongan Telah Pulang

👤Insi Nantika Jelita 🕔Senin 12 April 2021, 12:35 WIB
Hendri memastikan korban luka berat atas kejadian kebakaran Kilang Balongan pada Senin (29/3) lalu juga akan mendapat bantuan berupa...
Antara

PGN Dorong Ekspansi dan Efisiensi Layanan Gas Bumi

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 12 April 2021, 11:45 WIB
Pipa minyak rokan merupakan salah satu proyek energi terbesar yang mencetak efisiensi anggaran sebesar Rp2,1...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Modal Bikin Bank Baru kian Besar

 Di ketentuan RPOJK Bank Umum, bagi perbankan yang baru mau berdiri, diwajibkan memenuhi modal inti Rp10 triliun, termasuk untuk pendirian bank digital.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya