Menkeu: Anggaran PEN 2021 Capai Rp688,3 Triliun

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, saat ini alokasi anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 diperkirakan mencapai Rp688,3 triliun. Angka itu kembali naik dari yang disampaikan sebelumnya sekitar Rp627 triliun.

"PEN 2021 mencapai Rp688,3 triliun yang kalau dibandingkan (realisasi PEN) 2020 mencapai Rp579,79 triliun, ini menunjukkan adanya kenaikan signifikan," tuturnya dalam Rapim TNI-Polri secara virtual, Senin (15/2).

Dana itu akan dibagi ke dalam beberapa bidang strategis seperti kesehatan sebesar Rp173 triliun. Uang tersebut diperuntukkan program vaksinasi covid-19, diagnostik (testing dan tracing), biaya klaim perawatan, insentif tenaga kesehatan dan santunan kematian.

Lalu bantuan iuran BPJS untuk PBPU/BP, earmark TKDD untuk kesehatan, insentif perpajakan kesehatan, dan anggaran komunikasi PEN.

Bidang kedua yakni perlindungan sosial yang dianggarkan sebesar Rp150 triliun untuk menyokong Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, bansos tunai bagi 10 juta KPM, subsidi kuota Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), diskon listrik, serta iuran jaminan kehilangan pekerjaan.

Baca juga : Pemerintah Catat Transaksi Pasar Digital UMKM Capai Rp11,4 Triliun

Bidang ketiga ialah dukungan kepada UMKM dan koperasi yang dianggarkan sebesar Rp187 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk subsidi bunga KUR dan non-KUR, BPUM, penjaminan loss limit UMKM dan korporasi, IJP UMKM dan korporasi, pembebasan rekmin dan biaya abonemen listrik, serta pembiayaan PEN lainnya.

Lalu penempatan dana dan pencadangan serta PMN kepada BUMN yang menjalankan penugasan yaitu HK, ITDC, Pelindo III, dan KIW.

"Agar perekonomian segera pulih, program prioritas diakselerasi untuk membangun kembali infrastruktur, pariwisata, program padat karya dan membangun ketahanan pangan serta membangun konektivitas melalui ICT. Anggarannya mencapai Rp123,8 triliun," jelas Sri Mulyani.

Selanjutnya bidang kelima yakni insentif usaha yang dialokasikan sebesar Rp53,86 triliun. Insentif dunua usaha itu meliputi Pajak Penghasilan (PPh) 21 DTP, pembebasan PPh 22 Impor, pengembalian pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPh Final DTP UMKM, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, penurunan tarif PPh Badan, serta PPN tidak dipungut KB/KITE. (OL-2)