Dukung PEN, BI Lanjutkan Stimulus Kebijakan Moneter

GUBERNUR Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, pihaknya akan melanjutkan stimulus kebijakan moneter untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Dia pun menegaskan bahwa saat ini stabilitas nilai tukar rupiah sesuai fundamental dan mekanisme pasar terus menjadi perhatian utama dari BI. 

Perry juga memastikan bahwa suku bunga rendah dan likuiditas longggar akan terus dipertahankan sampai terdapat tanda-tanda tekanan inflasi. 

"Selain itu, koordinasi stimulus moneter dari BI dan stimulus fiskal dari pemerintah juga terus dipererat, dengan melanjutkan kesepakatan keputusan bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI 12 April 2020 tentang skema dan mekanisme koordinasi pembelian surat utang negara dan atau surat berharga syariah negara di pasar perdana untuk menjaga kesinambungan pengelolaan keuangan negara," ungkapnya dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) secara virtual, Senin (1/2). 

Perry menambahkan, BI juga tengah mengembangkan instrumen derivatif jangka panjang. Hal itu dilakukan antara lain dengan Cross Currency Swap (CCS) dan Interest Rate Swap (IRS) untuk meningkatkan pengelolaan risiko sektor usaha melalui lindung nilai atas eksposur nilai tukar dan suku bunga dalam rangka mendukung fleksibilitas pembiayaan ekonomi dan infrastruktur jangka panjang. 

Untuk mendukung pengembangan sektor-sektor prioritas investasi, BI juga terus mengoptimalkan transaksi valuta asing melalui skema Local Currency Swap (LCS). 

Baca juga : KSSK Luncurkan Paket Kebijakan Terpadu Dukung PEN

"LCS sebagaimana diketahui adalah kerja sama untuk penyelesaian transaksi perdagangan bilateral dan investasi melalui perdagangan billateral currency masing-masing," kata Perry. 

Terkait dengan LCS, lanjut Perry, Indonesia sudah melakukan kerja sama dengan Jepang, Malaysia, Tiongkok, Thailand. Selain itu, terdapat tiga kebijakan terkait LCS ini. 

Pertama ialah perluasan bank yang ikut dalam LCS, di mana bank tersebut sudah bekerja sama dengan negara mitra diperbanyak dan juga mereka diperbolehkan untuk melakulan penyelesaian perdagangan dan investasi menggunakan local currency. 

"Sehingga ini akan semakin mendorong trade and investment khususnya sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dunia usaha," lanjutnya. 

Kebijakan kedua, BI akan meningkatkan dan mendorong bank yang ikut dalam LCS untuk mengembangkan Domestic Non Delivery Forward (DNDF) dengan billateral currency. 

"Selama ini DNDF hanya rupiah ke dollar saja, sehingga misalnya rupiah ke yen belum ada. Sementara itu, di Jepang sudah ada yen ke rupiah. Ini juga bagus untuk bisa mengembangkan instrumen hedging dalam trade and investment dengan menggunakan billateral currency bukan dolar," ujar Perry. 

Kebijakan ketiga, BI akan memperluas bank yang berada dalam LCS untuk ikut melakukan transaksi termasuk protfolio investasi di Indonesia. 

"Termasuk tentu bagaimana investor dengan mitra itu melalui bank LCS ini bisa melakukan transaksi, apakah itu portfolio maupun transaksi di pasar keuangan lain dalam negeri, sehingga ini akan menarik investasi lebih lanjut," tuturnya. 

Sementara itu, di bidang makroprudensial, Perry menegaskan, BI akan mendorong perbankan untik meningkatkan pembiayaan inklusif yaitu kredit kepada UMKM, masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok subsistence melalui kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM). 

Selain itu, Perbankan juga akan didorong untuk mendukung pemulihan pembiayaan pada sektor-sektor prioritas melalui kebijakan rasio intermediasi makroprudensial sektoral (RIMS). 

"Kebijakan ini sejalan dengan program penjaminan kredit yang diberikan oleh pemerintah," ucap Perry. 

BI juga dikatakan akan melanjutkan kebijakan akomodatif makroprudensial dengan mempertahankan pelonggaran Loan to Value (LTV) untuk properti dan uang muka kredit kendaraan bermotor termasuk properti dan kendaraan bermotor berwawasan lingkungan. 

Baca juga : Impor Jakarta Selama Desember 2020 Naik

Terkait dengan sistem pembayaran, kebijakan sistem pembayaran BI akan diarahkan kepada efisiensi transaksi, percepatan digitalisasi serta pembentukan ekosistem ekonomi dan keuangan yang inklusif. 

Dari sisi efisiensi, BI akan melanjutkan penurunan tarif Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), serta melakukan review kebijakan harga atau pricing porsi kartu kredit. 

"Kebijakan elektronifikasi juga akan terus diperkuat melalui sinergi dengan pemerintah, otoritas terkait serta industri melalui perluasan fitur dan akselerasi merchant QRIS, elektronifikasi bansos non tunai, serta elektronifikasi transaksi pemerintah daerah," tuturnya. 

Dalam implementasi Blue Print Sistem Pembayaran Indonesia 2025, reformasi regulasi sistem pembayaran juga dikatakan akan diperkuat dengan cakupan kebijakan akses policy yang lebih mendorong mekanisme dan persyaratan entry pengawasan penyelenggaraan sistem pembayaran, pengelolaan data dan informasi sistem pembayaran terintegrasi serta inovasi teknologi sistem pembayaran termasuk sandbox 2.0. 

Untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah, otoritas terkait dan juga industri, BI telah menyelenggarakan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia sejak Januari 2021 dan akan mencapai puncaknya pada April 2021. Hal ini dilakukan untuk terus mendorong akselerasi sistem keuangan digital sebagai salah satu pendukung pemulihan ekonomi nasional. (OL-7)