MENTERI Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, meminta pemerintah daerah turut berkontribusi dan mendukung program vaksinasi yang dijalankan pemerintah pusat. Menrutunya, meski dana yang akan digelontorkan pemerintah pusat cukup besar, dukungan dari pemda tetap diperlukan.
“Anggaran yang sangat besar meski telah kita alokasikan untuk APBN 2021, kita jelas meminta daerah untuk turut serta didalam menangani program vaksinasi termasuk dalam APBD-nya,” tuturnya dalam Rapat Kerja bersama Komite IV DPD, Selasa (19/1).
Baca juga: Jalan Tertimbun Longsor di Ende Belum Dibersihkan
Pemerintah pusat, imbuh Sri Mulyani, akan berperan dalam penyediaan obat, vaksin hingga peralatan kesehatan. Beriringan dengan itu, pemda diharapkan mampu mendukung dan berkontribusi dalam proses vaksinasi di tiap daerah.
“Jangan sampai pemda mengandalkan keseluruhan effort dan resources dari pusat. Namun bersama-sama dengan pemerintah pusat, karena ini pasti akan jauh lebih baik dampak dan hasilnya,” terangnya.
Perempuan yang karib disapa Ani itu menambahkan, pemerintah pusat mengestimasi kebutuhan dana untuk program vaksinasi gratis mencapai Rp74 triliun. Angka itu masih perkiraan awal dan dimungkinkan berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan berjalannya program.
Oleh karenanya, earmark untuk mendukung program vaksinasi ialah minimal 4% Dana Alokasi Umum (DAU) anggaran 2021 akan diberlakukan. Dus, pemda yang tidak mendapatkan DAU akan mendapatkan dukungan pendanaan yang berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) sesuai dengan kemampuan daerah.
Pemerintah, lanjut Ani, akan terus melakukan pengaturan earmark DBH seperti yang tertuang dalam pasal 71B Peraturan Menteri Keuangan 233/2020 tentang Pengelolaan DBH. Dalam beleid itu pemda dapat menyediakan pendanaan melalui APBD yang bersumber dari dana transfer umum guna mendukung pelaksanaan vaksinasi.
Program vaksinasi diperlukan untuk mencapai imunitas populasi (herd immunity) untuk mempersempit penyebaran pandemi. Bila itu dapat berjalan efektif, maka dampaknya pada perekonomian akan positif.
“Kita beruntung telah bisa mengamankan suatu jumlah vaksin yang dibutuhkan untuk Indonesia bisa mendapatkan apa yang disebut herd immunity,” pungkas dia. (OL-6)
