Industri Keuangan Harus Jaga Kepercayaan

PRESIDEN Joko Widodo menyatakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan industri jasa keuangan harus mampu menjaga kepercayaan pasar dan masyarakat demi meneruskan momentum optimisme bangkitnya perekonomian.

"Tidak boleh ada lagi praktik yang merugikan masyarakat. Transaksi keuangan yang menjurus ke fraud harus ditindak. Pengawasan OJK juga tidak boleh mandul dan harus menjaga kredibilitas dan integritas. Kita harus membangun sistem internal yang baik, berstandar internasional sehingga meningkatkan kepercayaan dunia kepada industri jasa keuangan kita," kata Jokowi dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2021 secara virtual, kemarin.

Jokowi juga mengajak masyarakat untuk optimistis karena 2021 akan menjadi titik balik permasalahan pandemi. Presiden yakin, perekonomian dan kesehatan akan segera bangkit kembali. "Pengendalian pandemi ini terutama melalui vaksinasi. Vaksinasi ialah kunci yang sangat menentukan agar masyarakat bisa bekerja kembali dan perekonomian bisa bangkit," ungkapnya.

Senada, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso optimistis pemulihan ekonomi akan terjadi. Caranya melalui berbagai kebijakan strategis yang akan dilakukan dan didukung dengan sinergi kebijakan antara pemerintah, Bank Indonesia, dan pemangku kepentingan lainnya.

Diakuinya, pertumbuhan kredit perbankan masih terkontraksi cukup dalam pada level -2,41% (yoy) di sepanjang 2020 akibat pandemi. Namun, kredit Bank BUMN masih tumbuh 0,63%, BPD tumbuh 5,22%, serta Bank Syariah tumbuh 9,50%. Sementara itu, profil risiko perbankan dinilai juga masih terkendali dengan rasio NPL gross pada level 3,06%, lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 2,53% atau net 0,98% lebih rendah dari 2019 1,19%.

Pada 2021, Wimboh memperkirakan kredit perbankan akan tumbuh pada kisaran 7,5 ±1% (yoy), sesuai Rencana Bisnis Bank. Selain itu, dana pihak ketiga juga diperkirakan akan tumbuh di rentang 11 ± 1% (yoy).

Penghimpunan dana di pasar modal pun pada 2021 diperkirakan akan meningkat kembali, yakni pada kisaran Rp150 triliun-Rp180 triliun. Ini akan didukung oleh maraknya penerbitan surat utang sebagai implikasi dari likuiditas global yang masih memadai dan berlanjutnya tren suku bunga rendah.

"Piutang industri perusahaan pembiayaan diperkirakan juga akan menunjukkan pertumbuhan di 2021 seiring dengan meningkatnya konsumsi masyarakat," ujar Wimboh.

Kebijakan komprehensif

Dalam acara itu, OJK juga meluncurkan Masterplan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021-2025 berisi sejumlah kebijakan komprehensif. "Masterplan ini diharap dapat menjawab tantangan jangka pendek dari pandemi dan tantangan struktural dalam mewujudkan sektor jasa keuangan nasional yang berdaya saing, kontributif, dan inklusif," ujar Wimboh.

MPSJKI 2021 – 2025 akan berfokus pada lima prioritas, yaitu kebijakan stimulus program pemulihan ekonomi nasional, penguatan ketahanan, dan daya saing sektor jasa keuangan untuk antisipasi persaingan di regional dan global, pengembangan ekosistem sektor jasa keuangan, akselerasi transformasi digital di sektor jasa keuangan, dan penguatan kapasitas internal OJK. (X-11)