Jokowi: Pengawasan OJK Jangan Masuk Angin, Harus Bertaring

PRESIDEN Joko Widodo meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan para pelaku industri jasa keuangan menjaga kepercayaan pasar dan masyarakat sebaik-baiknya. Presiden berpesan agar tidak ada lagi praktik-praktik yang merugikan masyarakat.

"Transaksi keuangan yang menjurus ke fraud harus ditindak tegas. Pengawasan OJK juga tidak boleh mandul, tidak boleh masuk angin, dan harus mengeluarkan taringnya," ucap Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (15/1) malam.

Presiden juga menekankan pentingnya menjaga kredibilitas dan integritas. Untuk itu, Kepala Negara mendorong agar industri keuangan Indonesia bisa membangun sistem internal yang berstandar internasional secara baik.

"Kita harus membangun sebuah sistem internal yang baik, membangun sebuah sistem yang berstandar internasional sehingga meningkatkan kepercayaan dunia internasional pada industri jasa keuangan kita," ujarnya.

Baca juga : OJK Beberkan Lima Prioritas Sektor Jasa Keuangan 2021

Presiden dalam kesempatan itu turut mengapresiasi OJK, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan yang di tengah pandemi bekerja sama dalam upaya penanganan sisi ekonomi. Presiden ingin agar kerja sama tersebut terus dilanjutkan.

"Saya sangat senang selama 2020 kemarin, kerja sama antara pemerintah, Kementerian Keuangan, dengan OJK, dengan Bank Indonesia, dengan LPS, berjalan beriringan dengan baik. Setiap masalah selalu direspons dengan cepat. Untuk tahun ini, pemerintah ingin agar kerja sama tersebut dilanjutkan," ucap Presiden.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara juga mengajak industri keuangan untuk terus meningkatkan pengembangan UMKM dan meningkatkan akses UMKM untuk memperoleh pembiayaan. Menurutnya, pelaku usaha kecil yang memiliki potensi harus diberikan prioritas.

"Jangan hanya melayani yang besar-besar saja, yang itu-itu saja. Pelaku usaha kecil yang memiliki potensi, yang skalanya sangat besar harus diberikan prioritas. Akses pembiayaan bagi pelaku usaha di sektor informal UMKM harus lebih mudah dan cepat," ucap Presiden. (OL-7)