Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp7,6 triliun untuk program digital terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Upaya tersebut, sebutnya, dapat membangkitkan perekonomian yang terdampak pandemi Covid 19, karena keberadaan UMKM dianggap menjadi salah satu tulang punggung ekonomi nasional.
“Di tahun 2021, pemerintah merencanakan kembali untuk memberikan stimulus pada program ini sebesar Rp 7,6 triliun sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional," ungkap Luhut dalam akun media sosialnya, Selasa (22/12).
Per November 2020, pemerintah mencatat sebanyak 3,4 juta UMKM masuk dalam sistem digital atau go digital. Angka tersebut, kata Luhut, melampaui target pemerintah, yakni sebesar 2 juta unit usaha.
Luhut juga meminta ada peningkatan kualitas produk UMKM agar memiliki daya saing tinggi dan mengajak masyarakat untuk membeli produk dalam negeri.
"Harapan Presiden (Joko Widodo) agar UMKM dapat terus bergerak bersama menumbuhkan ekonomi nasional. Lalu, bukan hanya saya dan tim sebagai pemangku kebijakan, tetapi masyarakat luas agar terus percaya pada kemampuan produk lokal," imbuh Luhut.
Dalam keterangan resmi Kemenko Marves disebutkan, pemerintah berupaya melakukan standarisasi dan pembinaan UMKM/KIM dan melakukan monitoring dan pendampingan kepada setiap pelaku usaha secara kontinu.
“Semua strategi ini perlu kita kerjakan sungguh-sungguh, seluruh kementerian dan lembaga terkait harus kembali bekerjasama untuk mencapai tujuan yang kita cita-citakan melalui strategi ini,” jelas Luhut.
Perwakilan dari Bank Indonesia, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Filianingsih Hendarta menyatakan, pihaknya siap untuk membuat strategi dalam meningkatkan permintaan dan penawaran produk UMKM.
“Kita akan meningkatkan kapasitas UMKM melalui korporatisasi pembentukan kelompok atau badan usaha, termasuk integrasi suatu rangkaian nilai bisnis untuk mencapai skala ekonomi dalam memperluas akses pasar dan akses pembiayaan," kata Filianingsih. (E-1)
Meta menekankan bahwa perlindungan terhadap anak tidak harus dilakukan dengan cara yang mengekang atau memantau seluruh isi percakapan secara berlebihan.
DI tengah upaya pemerintah memperketat pengawasan digital bagi anak-anak, suara dari akar rumput mengingatkan bahwa regulasi teknis saja tidak cukup.
Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria, mengungkapkan adanya kesenjangan yang signifikan antara kebutuhan industri dan ketersediaan tenaga talenta digital.
MAHASISWA dan dosen Program Magister (S2) Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana (UMB) menggelar kegiatan social volunteering bagi pelajar di SMA Negeri 1 Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
SASE dapat dianalogikan sebagai “penjaga pintu digital” perusahaan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved