Pemerintah Targetkan 30 Juta UMKM Masuk Platform Digital 2021

KEMENTERIAN Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menargetkan 30 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia masuk platform digital tahun depan. “Pada
2021, diharapkan 30 juta UMKM dari total 60 juta unit UMKM, masuk ekosistem digital,” kata Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat acara webinar, kemarin.

Menurut Luhut, baru sekitar 11 juta hingga 12 juta UMKM yang berjualan di platform digital sehingga masih banyak yang perlu didorong untuk masuk berjualan daring di platform
digital. “UMKM ini menjadi tulang punggung ekonomi kita,” kata Luhut.

Dalam acara yang sama, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki menyatakan 99% pelaku usaha di Indonesia ialah UMKM. Mereka berkontribusi 60% terhadap produk domestik bruto nasional dan 97% terhadap penyerapan tenaga kerja yang terdampak pandemi. Dari UMKM yang ada, baru 16% yang masuk ekonomi digital. “UMKM resiliensi tinggi dan berpotensi jadi akselerator pemulihan ekonomi nasional,” kata Teten.

Untuk mendukung UMKM di tengah pandemi, pemerintah setidaknya memiliki dua program. Pertama melalui UU Cipta Kerja yang dinilai berpihak kepada UMKM.

Melalui UU Cipta Kerja, UMKM mendapatkan kemudahan dalam mengurus perizinan, mendapatkan sertifi kasi halal secara gratis, akses ke pemasaran, dan mendapatkan alokasi dana khusus.

Program kedua berupa Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang mendorong masyarakat untuk menggunakan produk-produk lokal. Data Kemenko Maritim dan Investasi
menyebutkan terdapat sekitar 3,2 juta UMKM yang ikut bergabung ke Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia sejak diluncurkan Presiden Joko Widodo pada 14 Mei 2020.

Pertumbuhan platform aplikasi, seperti e-commerce, ride hailing, dan pembayaran digital telah membawa Indonesia menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar dan tercepat di ASEAN. Pada 2025, nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari US$130 miliar.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Siti Alifah Dina mengatakan bahwa kebijakan pemerintah dinilai perlu fokus untuk memperluas akses pasar digital guna memperbaiki kesenjangan digitalisasi antarwilayah serta bermanfaat bagi pelaku UMKM, khususnya usaha mikro di berbagai daerah.

Ia mengemukakan, meski pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 73% pada November 2020, kesenjangan terhadap akses internet masih cukup signifi kan. (Ant/J-1)