Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) luncurkan Roadmap Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2021-2025 yang memuat strategi dan arah kebijakan pengembangan TPAKD untuk lima tahun ke depan.
"Sesuai tujuan awal TPAKD, maka roadmap TPAKD mengutamakan sinergitas berbagai pihak terkait dalam meningkatkan ketersediaan berbagai produk serta layanan keuangan formal secara konsisten yang juga bertujuan mendorong peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat," ungkap Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam Rakornas TPAKD 2020 secara virtual, Kamis (10/12).
Lebih lanjut, Wimboh menambahkan bahwa Roadmap ini disusun bersama oleh OJK, Kemenko Bidang Perekonomian (Sekertariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif), Kementerian Dalam Negeri dan didukung oleh Asian Development Bank (ADB).
Dalam peta jalan itu memuat lima fokus utama yang dilaksanakan per tahun mulai 2021-2025. Untuk 2021, fokus utamanya adalah akselerasi pembukaan rekening tabungan dan pembiayaan yang mudah, cepat dan berbiaya rendah di antaranya melalui digitalisasi produk/layanan keuangan.
Wimboh menambahkan sebagian dari program kerja itu sudah dilaksanakan dan akan didorong lebih masif tahun 2021 di antaranya pembukaan rekening tabungan bagi pelajar tingkat SMP dengan mudah, cepat dan berbiaya rendah.
Baca juga : Optimisme Investor Masih Kuat, IHSG Berpotensi Terus Menguat
“Pelaksanaan bisnis matching dengan tema pemulihan ekonomi daerah pasca-pandemi covid-19 untuk percepatan pemulihan ekonomi juga merupakan prioritas 2021,” kata Wimboh.
Selanjutnya, pada 2022, akselerasi pemanfaatan digitalisasi produk/layanan keuangan, pada 2023 akselerasi pemanfaatan produk/layanan keuangan syariah, kemudian 2024 yakni akselerasi pemanfaatan produk/layanan industri keuangan non-bank (IKNB). Terakhir pada 2025 , fokus utamanya adalah akselerasi pemanfaatan produk/layanan pasar modal.
Perlu diketahui, sejak 2013, indeks inklusi keuangan berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan mencapai 59,74% kemudian meningkat menjadi 67,82% dan pada 2019 meningkat menjadi 76,19%.
Sementara itu, tingkat literasi keuangan sejak 2013 mencapai 21,84% kemudian naik menjadi 29,66% pada 2016 dan naik lagi menjadi 38,03% pada 2019.
"TPAKD diharapkan berperan mendorong literasi dan inklusi keuangan di daerah," pungkas Wimboh.
Hingga saat ini, OJK mencatat sudah ada 244 TPAKD yakni TPAKD di 32 Provinsi dan 176 kabupaten/kota yang telah melakukan berbagai program sejalan dengan mendukung program pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). (OL-2)
PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia memberikan klarifikasi terkait pemberitaan mengenai kunjungan OJK dan Bareskrim ke kantor perusahaan di kawasan SCBD, Jakarta Selatan.
Penggeledahan tersebut dilakukan oleh OJK dengan pendampingan dari Bareskrim Polri karena PT MA diduga terlibat dalam kasus pasar modal.
OJK menggeledah kantor Mirae Asset Sekuritas Indonesia terkait dugaan manipulasi IPO saham BEBS, transaksi semu, dan insider trading yang terjadi pada 2020-2022.
Mengapa KSEI buka data pemilik saham 1%? Simak hubungan kebijakan ini dengan ancaman penurunan status Indonesia oleh MSCI ke Frontier Market.
KSEI dan BEI resmi buka data pemilik saham di atas 1% mulai 3 Maret 2026. Cek jadwal, cara akses, dan aturan baru free float 15% di sini.
KSEI dan BEI resmi buka data pemilik saham di atas 1% mulai 3 Maret 2026. Cek jadwal, cara akses, dan aturan baru OJK di sini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved