Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
PESATNYA kemajuan teknologi berpotensi membuat pekerja dengan kontrak pendek/pekerja lepas atau gig economy lebih besar dibandingkan dengan pekerja formal.
Hal itu ditegaskan peneliti Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Alfindra Primaldhi dalam webinar Kebijakan Mitigasi Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Ekonomi Gig Selama Pandemi Covid-19, Rabu (9/12).
"Digital economy ini sejatinya akan terus meningkat dan dengan meningkatnya ekosistem ini daya tarik orang untuk bergabung juga akan terus meningkat. Artinya ke depan bisa jadi gig economy lebih besar dari pekerjaan formal. Artinya pekerja lepas (gig workers) bisa lebih banyak dari pekerja formal," kata Alfindra..
Menurutnya, perlu kebijakan yang mengantisipasi perkembangan tersebut. Regulasi tersebut harus segera di perhatikan terutama di masa pandemi covid-19 atau masa transisi pasca-covid yang menyebabkan banyak terjadi PHK atau pekerja yang dirumahkan.
Baca juga : Rawan Eksploitasi Pekerja Lepas di Masa Pandemi
"Kondisi pandemi ini sangat cepat menunjukkan kekurangan dari kebijakan yang ada sehingga pemerintah tinggal bereaksi dengan cepat," ujar Alfindra.
Selain itu, Alfindra juga menyoroti kekurangan pemerintah terkait dengan belum adanya klasifikasi yang dilakukan pemerintah terkait gig workers.
"Gig economy sulit dibedakan terkait jam kerja apakah part time atau full time. Dari situ saja pemerintah belum meredefinisi ulang terkait pekerjaan," ucap Alfindra.
"Gig workers mampu berpindah-pindah dan berimigrasi dalam ekosistem digital ini. Dari situ lah kita perlu kajian yang komperhensif bagaimana ekosistem digital ini membentuk tipe-tipe pekerja baru," pungkasnya. (OL-7)
Ketua Umum Apjati, Said Saleh Alwaini, mengatakan dalam beberapa tahun terakhir ada beberapa masalah dan tantangan dalam penempatan PMI di Singapura.
MENYEDIAKAN layanan pembayaran lintas negara memiliki sejumlah kendala yaitu lambat, mahal, dan sangat rumit. Pasalnya, aliran uang dari satu negara ke negara lain melewati banyak bank.
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia memberikan klarifikasi terkait dugaan tenaga kerja Indonesia (TKI) perempuan yang ditemukan di peti es dalam kondisi masih hidup.
Ikatan Pengusaha Kenshuusei Indonesia (Ikapeksi) yang beranggotakan alumni pemagangan di Jepang mengungkapkan pemerintah Jepang membuka 150 ribu lowongan kerja bagi WNI.
KemenP2MI mencegah keberangkatan enam calon pekerja migran Indonesia (CPMI) perempuan yang akan diberangkatkan secara nonprosedural ke Malaysia dan Jepang.
Para Pelaku Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan Asosiasi P3MI merasa keberatan dengan salah satu pasal di RUU Perlindungan PMI.
Yassierli menerangkan aturan THR untuk pekerja lepas itu sudah mau difinalisasi.
Karena ketatnya persaingan di dalam market freelancer itu sendiri, maka harus memiliki strategi untuk dapat bersaing.
Peluang kerja yang minim di Indonesia juga menjadi salah satu faktor para pemuda Indonesia lebih fokus mencari pekerjaan hybrid
Sekda Kota Banjarbaru, Said Abdullah menekankan relawan sosial harus dekat dengan masyarakat yang ditunjukkan selama kegiatan para relawan menginapnya di rumah warga.
CEO Sribu Ryan Gondokusumo mengungkapkan, platformnya ;ahir dengan cita-cita untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia serta meningkatkan perekonomian Indonesia.
Pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pekerja belum menjadi budaya di perusahaan-perusahaan di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved