Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajak investor untuk datang menanamkan modalnya ke Indonesia. Itu karena Undang Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja menjanjikan adanya kemudahan berusaha di Tanah Air telah disahkan.
"Saya mengundang anda untuk datang dan berinvestasi ke Indonesia. Saya sampaikan, Indonesia merupakan tempat yang tepat untuk berinvestasi," ujarnya dalam acara US-Indonesia Investment Summit ke-8 secara virtual, Selasa (8/12).
Baca juga: Mantan Pimpinan KPK Khawatir Tiongkok Jadi Investor Terbesar RI
Dalam UU Cipta Kerja itu pula pemerintah mengubah ihwal pajak pada dunia usaha. Dalam klaster pajak, pemerintah menyederhanakan peraturan dan meringankan pajak dalam konteks investasi.
Sri Mulyani bilang, itu tidak saja berlaku bagi investor asing, tapi juga kepada investor dalam negeri. Dia juga menyampaikan, Indonesia tepat dijadikan tempat untuk berinvestasi lantaran memiliki modal yang besar di sisi sumber daya manusia.
"Dengan ekonomi dan populasi terbesar di dunia, Indonesia tentunya merupakan tempat untuk berinvestasi. Saya mengajak agar kita semua bermitra dalam pemulihan ekonomi," tuturnya.
Di kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, selain mempermudah iklim berusaha UU Cipta Kerja juga dinilai mampu mendorong peningkatan inevstasi dan daya saing Indonesia.
"UU diharapkan mempermudah proses perizinan, mengurangi biaya, memberikan kepastian hukum dalam kegiatan ekspor dan impor serta meningkatkan investasi," ujarnya saat memberi sambutan dalam peluncuran SPAK 74 oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) secara virtual, Selasa (8/12).
Saat ini pemerintah tengah menyerap aspirasi dan masukkan dari berbagai pihak terkait aturan turunan UU Cipta Kerja. Itu ditunjukkan dengan dibentuknya Tim Serap Aspirasi Implementasi UU Cipta Kerja.
Adapun aturan turunan yang dibuat meliputi 40 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan 4 Rancangan Peraturan Presiden. Tercatat, sebanyak 3,5 orang telah mengakses dan memberi masukan kepada 44 rancangan aturan turunan itu sejak dipublikasi melalui laman https://uu-ciptakerja.go.id. (OL-6)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved