KINERJA Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam setahun terakhir dinilai hanya fokus pada regulasi benih lobster dan melupakan program strategis lain.
Hal itu ditekankan Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Abdi Suhufan. Padahal di masa pandemi covid-19, KKP menjadi salah satu kementerian strategis untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Selain itu, KKP mempunyai peran untuk melindungi ekonomi kelompok nelayan, pembudidaya dan pelaku usaha. Sayangnya, hal tersebut gagal dijalankan dengan optimal.
"Bisa dilihat dari rendahnya kemampuan belanja KKP sampai September 2020. Penyerapan anggaran hanya 50,28% dari pagu APBN sebesar Rp5,82 triliun," tutur Abdi saat dihubungi, Minggu (29/11).
Baca juga: Jadi Menteri KKP Ad Interim, Ini yang Dilakukan Luhut
Kondisi ini sangat ironis. Mengingat, banyak masyarakat di sektor kelautan dan perikanan membutuhkan intervensi dan stimulus pemerintah. Sehingga, dapat mempertahankan kelangsungan hidup dan usaha di masa pandemi.
Ironi lainnya ialah belanja kegiatan budidaya melalui Ditjen Perikanan Budidaya, yang hanya sebesar Rp328 miliar atau 32,24% dari pagu anggaran Rp1,18 triliun. "Tujuan pemerintah melakukan refocusing anggaran dengan maksud menopang ekonomi pembudidaya, akhirnya gagal tercapai," imbuh Abdi.
Menurutnya, pandemi harus dimanfaatkan KKP untuk kembali menelaah prioritas pembangunan di sektor kelautan dan perikanan. Terutama, yang menyentuh kehidupan nelayan, pembudidaya dan masyarakat pesisir.
"Tugas KKP masih banyak. Seperti, menciptakan lapangan kerja baru di sektor perikanan dan memulihkan serapan pasar terhadap produk perikanan. Serta, mendorong BUMN Perikanan untuk mengaktifkan Sistim Logistik Ikan yang mandek,” pungkasnya.
Baca juga: Ngotot Ekspor Benih Lobster, Edhy Prabowo Kini Ditangkap KPK
Peneliti DFW-Indonesia Muh Arifuddin meminta Presiden Joko Widodo untuk mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang tengah membersihkan lingkungan KKP.
"Tidak hanya kasus saat ini, tapi juga bagaimana melakukan penataan ulang terhadap format kelembagaan dan komposisi pejabat KKP, agar mencegah perilaku koruptif," tutur Arif.
Dia berharap Kepala Negara tidak salah menempatkan sosok untuk memegang jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan, yang menggantikan posisi Edhy Prabowo. Diketahui, Edhy terjerat kasus dugaan suap perizinan ekspor benih lobster.(OL-11)
